alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd7e7c398e31bad308b4577/sertifikat-redistribusi-tanah-jadi-kado-istimewa-warga-minahasa-tenggara

Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara

Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara

JPP, MINAHASA TENGGARA - Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Muhammad Ikhsan menyerahkan sertifikat redistribusi tanah secara langsung kepada 12 perwakilan penerima sertifikat dari total yang diserahkan sejumlah 515 sertifikat di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Senin (29/10/2018).

"Penyerahan sertifikat redistribusi tanah sejumlah 515 kali ini istimewa karena merupakan hasil koordinasi yang baik antara Bupati Minahasa Tenggara, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Minahasa, dan masyarakat," kata Muhammad Ikhsan.

Sulawesi Utara merupakan provinsi pertama penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pascapenandatanganan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 silam.

"Keseriusan Pemerintah dan Daerah menangkal berbagai konflik agraria terlihat lewat Program Reforma Agraria, dalam hal ini pembagian sertifikat redistribusi tanah. Tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang dapat diberikan kepada masyarakat," ungkap Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa proses panjang merupakan kerja sama seluruh pihak serta doa dari desa Mangkit, dan berpesan agar sertifikatnya tidak untuk dijual.

"Sertifikat redistribusi tanah sebaiknya tidak dijual atau diberikan kepada pihak lain karena tanah ini dititipkan kepada anak dan cucu saudara. Jangan coba melakukan jual beli, sampai kapan pun, desa Mangkit ini kami titipkan kepada saudara," tuturnya.

Lebih lanjut Muhammad Ikhsan menambahkan kepada penerima sertifikat bahwa sebaiknya sertifikat redistribusi dikawal dengan baik dan jangan ada penumpang gelap dalam pemerataan ekonomi, sehingga tidak ada ketimpangan.

"Diharapkan para petani tidak hanya diberikan tanah usaha, tetapi juga dibekali pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sarana produksi, modal usaha, dan keterampilan. Ini lah yang disebut program Reforma Agraria," jelasnya.

Hal tersebut, kata Muhammad Ikhsan, merupakan wujud kerja nyata dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), di mana mekanisme dan tata kerja Tim Reforma Agraria Nasional diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, salah satu dari 12 perwakilan penerima sertifikat redistribusi, Simon Aling, seorang petani yang sekaligus Kepala Desa, mengatakan dirinya merasakan kemudahan dan manfaat yang diperoleh setelah memegang sertifikat redistribusi tanah.

"Bahwa tanah yang sudah kami duduki ini telah memberikan sumber hidup, manfaat, bahkan kami dapat menyekolahkan anak-anak. Pertama kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dalam program Nawacita memberikan sertifikat dan telah dibuktikan sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami berterima kasih juga kepada Kementerian ATR/BPN sampai ke kanwil, kantah, yang telah membantu kami dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ini," ujarnya.

Sebagai informasi, sertifikat redistribusi tanah merupakan bagian dari asset reform Program Reforma Agraria yang tujuan utamanya menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut tertuang di dalam Nawacita Pemerintah Jokowi-JK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. 

Penataan aset dilaksanakan melalui program redistribusi tanah dan legalisasi aset seluas 9 juta hektare, yang terdiri dari 4,5 juta hektar redistribusi tanah dan 4,5 juta hektar legalisasi aset. Redistribusi tanah menyangkut 0,4 juta hektare terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang/diperbarui dan tidak digunakan/dimanfaatkan, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya, serta 4,1 juta hektare berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Sementara legalisasi aset menyangkut 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan 3,9 juta hektare terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (atr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...ahasa-tenggara

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara Kementerian PUPR Akan Sertifikasi 12 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi

- Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun 2019 Capai 110,7 Triliun

- Sertifikat Redistribusi Tanah Jadi Kado Istimewa Warga Minahasa Tenggara Menteri Basuki Dorong Ahli Bendungan Berinovasi Antisipasi Gempa



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di