alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Hentikan jual beli jabatan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd7072addd7701d2f8b4578/hentikan-jual-beli-jabatan

Hentikan jual beli jabatan

Hentikan jual beli jabatan
Ilustrasi: Kepala daerah yang korup memberi tarif untuk setiap jabatan di daerah yang dipimpinnya.
Kapankah kita mau belajar dari pengalaman? Kasus-kasus korupsi baru banyak terungkap. Mereka, yang masih tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), tampaknya tidak dibuat takut oleh pengalaman koruptor lain yang telah dipidana.

Juga, upaya pencegahan Tipikor seperti tidak belajar dari pengalaman bahwa ada begitu banyak celah dalam sistem yang membuat upaya pencegahan tampak menjadi sekadar langkah ala kadarnya ketimbang sama sekali tidak ada.

Ada dua modus dalam kasus-kasus Tipikor yang melibatkan kepala daerah yang sering terjadi. Pertama, modus meminta fee proyek yang berada di wilayahnya. Kedua, modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Kedua modus itu melibatkan uang haram yang sangat besar.

Uang yang beredar dalam jual beli jabatan jumlahnya fantastis. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi pada Januari 2017 pernah memperkirakan bahwa uang yang terlibat dalam jual beli jabatan per tahun mencapai Rp35 triliun.

Angka itu hanya menghitung potensi jual beli jabatan untuk posisi di tingkat eselon I, II, dan III saja. Angka perkiraan akan membengkak jika juga memperhitungkan potensi jual beli jabatan di tingkat eselon IV.

Tanpa upaya pencegahan yang yang lebih serius, jual beli jabatan di pemerintahan tampaknya tidak akan berhenti dengan segera. Dalam dua tahun terakhir saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar 4 kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah.

Kasus jual beli jabatan terbaru yang dibongkar KPK adalah kasus yang melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. KPK pada Kamis (25/10/2018) minggu lalu telah menetapkan Sunjaya sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan.

Menurut KPK, Sunjaya telah menerima fee atas mutasi dan pelantikan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon. Uang suap jual beli jabatan itu diberikan kepada ajudan Sunjaya sebesar Rp100 juta.

Sebelum Sunjaya, ada Nyono Suharli Wihandoko, mantan Bupati Jombang yang ditangkap KPK pada awal Februari 2018. Nyono disangka menerima suap sebesar Rp275 juta dalam jual beli jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Awal September 2018 lalu ia divonis penjara 3,5 tahun, denda Rp200 juta, dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun.

Sebelum Nyono, ada Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk yang dicokok KPK setahun lalu, Oktober 2017. Ia disangka menerima suap Rp298 juta dalam jual beli sejumlah jabatan di daerahnya. Taufiq divonis 7 tahun penjara, denda Rp350 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun.

Sebelum Taufiqurrahman, ada Sri Hartini, mantan Bupati Klaten ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya pada akhir tahun 2016. Pada September 2017 Sri divonis 11 tahun penjara dan denda Rp900 juta.

Pada saat kasus jual beli jabatan yang dilakukan Sri menjadi sorotan publik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, di Klaten menemukan ada surat yang ditandatangani sekretaris daerah yang berisi tarif jabatan. Misalnya kepala seksi harganya Rp50 juta, kepala dinas Rp350 juta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) -yang saat itu dijabat oleh Asman Abnur- berjanji akan “lebih intensif lagi melaksanakan pengawasan”. Asman mengakui bahwa jual beli jabatan memang masih terjadi di daerah karena kepala daerah tidak menaati perundang-undangan terkait pengisian jabatan.

Saat itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun mengakui bahwa jual beli jabatan masih marak. Tasdik Kinanto, salah seorang komisioner KASN, waktu itu menegaskan bahwa pihaknya akan menindak aparatur sipil negara (ASN) jika terbukti melakukan praktik jual beli jabatan tersebut.

Menteri sudah berjanji untuk mengintensifkan pengawasan. Komisioner KASN sudah menyatakan sikap akan menindak tegas mereka yang terlibat jual beli jabatan. Nyatanya, jual beli jabatan masih terjadi.

Undang-undang ASN mengamanatkan untuk menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Dengan sistem merit, kebijakan dan pengelolaan ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dengan demikian, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan ASN bisa dihindarkan. Pertanyaannya, siapakah yang mengawasi pelaksanaan amanat tersebut?

Seharusnya KASN. Undang-undang ASN menyatakan, salah satu wewenang KASN adalah “mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.”

Namun sulit untuk mengharapkan pengawasan itu akan efektif, sebab hasil pengawasan itu disampaikan oleh KASN kepada pejabat pembina kepegawaian. Sementara pejabat pembina kepegawaian di pemerintah daerah adalah kepala daerah.

Padahal justru kepala daerah lah yang melakukan jual beli jabatan. Pengawasan itu sama sekali tidak akan efektif.

Dalam kasus jual beli di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Sunjaya dikenal sering melakukan rotasi dan mutasi. Bahkan dalam satu tahun, dikabarkan, ia bisa melakukan rotasi dan mutasi sebanyak 3 sampai 4 kali.

Mengapa keganjilan itu tidak masuk dalam radar pengawasan KASN? Karena undang-undang tidak memungkinkan KASN bergigi di hadapan kepala daerah yang menjadi pejabat pembina kepegawaian.

Pencegahan jual beli jabatan membutuhkan terobosan-terobosan yang membuat kewenangan yang dimilik KASN menjadi jauh lebih efektif. KASN perlu mendapat penguatan, selain didorong untuk melakukan kerja sama yang dekat dengan KPK.

Di luar pengawasan lembaga-lembaga independen itu, tentu pemerintah perlu merumuskan sistem rotasi dan mutasi yang lebih transparan sesuai amanat undang-undang.
Hentikan jual beli jabatan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...l-beli-jabatan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Hentikan jual beli jabatan Data produksi beras dan kesejahteraan petani

- Hentikan jual beli jabatan Ribut-ribut dana kelurahan

- Hentikan jual beli jabatan Belajar dari insiden pembakaran bendera



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di