alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Surya Paloh Digugat Karena Ilegal Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd56a5cd44f9f04548b4567/surya-paloh-digugat-karena-ilegal-sebagai-ketua-umum-partai-nasdem

Surya Paloh Digugat Karena Ilegal Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem

Surya Paloh Digugat Karena Ilegal Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem
Surya Paloh di atas Podium/Foto nusantaranews via haryphotography

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita menggugat Surya Paloh Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem ke Mahkamah Partai Nasdem. Alasannya, masa jabatan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2018.

Baca juga:
Pilkada Serentak 2018: Benarkah Kita Dipaksa Memilih Calon Kepala Daerah Berstatus Terduga Korupsi?
KPU dan Bawaslu Disebut Pemicu Kerawanan Pecah dalam Pemilu
Pengamat Cium Adanya Indikasi Ketidakharmonisan Antara KPU dan Bawaslu

“Dengan demikian, semua keputusan partai yang ditandatangi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem seterlah tanggal 6 Meret 2018 menjadi tidak sah secara hukum. Bahkan, bisa dikatagorikan ilegal karena tidak memliki dasar hukum,“ ujar Rizal Fauzan Ritonga SH, MH selaku Penasehat Hukum Kisman Latumakulita kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/10/2018)

Baca juga: 
Nilai Tukar Rupiah Rp 15 Ribu Dinilai Berpotensi Kuat Membuat Jokowi Kalah di Pilpres 2019
5 Biang Kerok Daya Beli Masyarakat Terus Menurun
Nilai Tukar Rupiah Merosot, Daya Beli Masyarakat Jatuh

Dijelaskan Rizal Fauzan Ritonga dipilih sebagai Ketuam Umum pada Kongres Partai Nasdem 25 Februari 2013 di Jakarta. Selanjutnya melalui Surat DPP Partai Nasdem Nomor 046-SE/DPP-Nasdem/II/2013 Memohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengesahkan Susunan Kepungurusan Tingkat Pusat serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem.

Baca juga: 
Jokowi: Saya Sangat Sedih Lho, Jangan Dipikir Saya Senang
Pencairan Dana Kelurahan Jelang Pilpres Dinilai Politis, Jokowi: Sontoloyo
Jumhur Hidayat: Kebijakan TKA Sontoloyo!

Selanjutnya, pada Tanggal 6 Maret 2013 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika itu Amir Syamsudin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Akui Cari Opsi Untuk Atasi Sengkarut BPJS Kesehatan
Sengkarut Defisit BPJS Kesehatan, Kewenangan Siapa?
BPJS Kesehatan: Gali Lubang Tutup Lubang Siasati Timbunan Utang
Defisit Anggaran, BPJS Kesehatan Klaim Masih Mampu Bayar Rumah Sakit

Berdasar ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Partai Nasdem yang telah disyahkan Menkumham menyatakan “Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Dipilih Untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun”. Atas dasar ketentusan tersebut, maka posisi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dengan sendirinya berakhir pada tanggal 6 Maret 2018.

Baca juga: 
FNI: Nelayan Buntung, Asing Untung
Politisi Ini Merasa Kasihan dengan Tito Karnavian
Sungguh Terjadi, Neraca Dagang Perikanan Indonesia Nomor 1 Se-ASEAN
Sudah Dibom, Diledakkan dan Ditenggelamkan, Kapal Asing Tak Jera Curi Ikan di Indonesia

“Sampai dengan gugatan klien kami diajukan ke Mahkamah Partai, dan diterima Sekretariat Mahkamah Partai Nasdem pada hari Selasa 23 Oktober 2018, Partai Nasdem belom pernah melakukan kongres lagi untuk memilik Ketua Umum yang baru. Dengan demikian semua keputusan partai yang ditandatangani Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem menjadi ilegal dan berkekuatan hukum yang sah,” ujar Rizal Fauzan Ritonga.

Baca Juga:

Ditambahkan Rizal, untuk kepentingan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019, maka pada tanggal 18 September 2017, DPP Partai Nasdem melalui Surat Nomor : 264-SE/DPP-Nasdem/IX/2017 mengajukan permohonan kepada Menkumham untuk dikeluarkan Surat Keputusan Menkumham yang baru berkaitan dengan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.
Permohonan perubahan kepengurusan DPP Partai Nasdem ini berkaitan juga dengan kekosongan posisi Sekretaris Jendral Partai Nasdem yang semula dijabat oleh Patrice Rio Capell. Dalam perjalanan poisisi Sekretaris Jendral dijabat sementara oleh Nining Indra Shaleh, sebelum akhirnya dijabat secara definitif oleh Johnny Gerard Plate.

Baca juga:
Modus Baru Nelayan Nakal yang Merugikan Perikanan Indonesia
Anomali Ekonomi, Tax Ratio Makin Kecil Utang Tambah Besar

“Pada tanggal 29 September 2017 Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang ditandatangani oleh Yasonna H. Laoly,” terangnya.
Kisman sendiri di tempat terpisah mengatakan, keluarnya dua Surat Keputusan Menkumham, yaitu Nomor : M.HH.03.AH.11.01 tertanggal 06 Maret 2013 dan Nomor : M.HH-20.AH.11.01 tertanggal 29 September 2017 tidak serta-merta dengan sendirinya memperpanjang masa jabatan Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem lebih dari 6 Maret 2018.

Baca Juga:

“Lamanya masa jabatan Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem itu dibatasi oleh diikat dengan pasal 21 Anggaran Dasar Partai Nasdem, yaitu hanya lima tahun. Harusnya sebelum tanggal 06 Maret 2018 Partai Nasdem sudah melakukan Kongres untuk memilih kepengurusan DPP Partai yang baru. Dengan demikian, semua keputusan yang ditandatangani oleh Bang Surya Paloh bisa sah secara hukum ” jelas Kisman.
Pilar dan pondasi utama dari partai politik itu, kata Kisman, barang yang namanya demokrasi. “Bagaimana mungkin di era keterbukaan seperti sekarang ini ada partai yang lahir dari buah dan produk reformasi. Bahkan mengusung tema dan nama besar “Rstorasi” yang artinya Gerakan Perubahan, tapi mengabaikan prinsip-prinsip paling mendasar dari demokrasi,” kata Kisman.
“Kenyataan ini benar-benar musibah bagi kami. Saya berharap semoga saja kami selaku kader Nasdem sejak awal tidak dianggap dan dicap publik dan rakyat sebagai partai yang mengusung restorasi bohong-bohongan. Sebab aturan oraganisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum saja tidak ditaati dan dilaksanakan. Bagaimana mungkin dengan peraturan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang lain ?” tanya Kisman menambahkan.

SUMBER BERITA: https://nusantaranews.co/surya-paloh...partai-nasdem/

Wah don paloh kena revolusi
dia yang bikin partai dia yang mendanai tv dia yang promosikan suka-suka dia,ini kan mirip partai nya Wowo nggak suka Wowo ya silahkan keluar emoticon-Hammer2
Quote:
Mau jadi partei gurem tanpa om bewok ?


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di