alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Asosiasi Pekerja Sebut Pemerintahan Jokowi Lebih Pro Pemodal di Balik Upah Rendah
1 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd5676c98e31b750d8b4567/asosiasi-pekerja-sebut-pemerintahan-jokowi-lebih-pro-pemodal-di-balik-upah-rendah

Asosiasi Pekerja Sebut Pemerintahan Jokowi Lebih Pro Pemodal di Balik Upah Rendah

Asosiasi Pekerja Sebut Pemerintahan Jokowi Lebih Pro Pemodal di Balik Upah Rendah
Aksi demonstrasi menolak upah murah oleh buruh dan pekerja Indonesia. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia mengaku prihatin dengan sikap pemerintah terkait kenaikan upah minimum tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMP tahun depan naik menjadi 8,03 persen.

Baca juga: 
Nilai Tukar Rupiah Rp 15 Ribu Dinilai Berpotensi Kuat Membuat Jokowi Kalah di Pilpres 2019
5 Biang Kerok Daya Beli Masyarakat Terus Menurun
Nilai Tukar Rupiah Merosot, Daya Beli Masyarakat Jatuh

“Pemerintah kebangetan karena kembali memaksakan pemberlakuan PP 78/2015 yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (26/10/2018).


Kenaikan UMP sebesar 8,03 persen pada tahun depan itu diketahui melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 15 Oktober 2018.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Akui Cari Opsi Untuk Atasi Sengkarut BPJS Kesehatan
Sengkarut Defisit BPJS Kesehatan, Kewenangan Siapa?
BPJS Kesehatan: Gali Lubang Tutup Lubang Siasati Timbunan Utang
Defisit Anggaran, BPJS Kesehatan Klaim Masih Mampu Bayar Rumah Sakit

Menurut Mirah, pemerintah telah mengabaikan UU Ketenagakerjaan, yang sesungguhnya mengamanahkan penetapan upah minimum harus melalui survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Baca juga: 
Jokowi: Saya Sangat Sedih Lho, Jangan Dipikir Saya Senang
Pencairan Dana Kelurahan Jelang Pilpres Dinilai Politis, Jokowi: Sontoloyo
Jumhur Hidayat: Kebijakan TKA Sontoloyo!

“Sedangkan PP 78/2015 justru telah menghilangkan survei KHL sebagai dasar penetapan upah minimum. Sedangkan saat ini pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” papar Mirah.

Baca juga: 
FNI: Nelayan Buntung, Asing Untung
Politisi Ini Merasa Kasihan dengan Tito Karnavian

Mirah menilai, keputusan pemerintah soal UMP ini merupakan wujud dari menekan kenaikan upah minimum dengan cara melanggar UU yang lebih tinggi di tengah kegagalan pemerintah mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, gagal mengendalikan nilai tukar rupiah dan beberapa kali menaikkan harga BBM yang berdampak semakin meroketnya harga barang dan jasa.

Baca Juga:

“Survei KHL sesungguhnya bisa memotret secara riil berapa upah minimum yang layak sesuai kebutuhan minimum masyarakat di suatu daerah,” papar Mirah.

Baca Juga:
KPU dan Bawaslu Disebut Pemicu Kerawanan Pecah dalam Pemilu
Pengamat Cium Adanya Indikasi Ketidakharmonisan Antara KPU dan Bawaslu

Dia mengingatkan, kondisi masyarakat saat ini semakin terjepit. Daya beli masyarakat semakin menurun, yang berakibat masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Keadaan ini juga akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga:
Modus Baru Nelayan Nakal yang Merugikan Perikanan Indonesia
Anomali Ekonomi, Tax Ratio Makin Kecil Utang Tambah Besar

“Cita-cita pendiri bangsa untuk dapat mensejahterakan rakyat justru semakin jauh dari pencapaian karena pemerintah hanya mementingkan kepentingan pemodal dan investasi. Rezim upah murah tidak akan pernah mampu sejahterakan rakyat!,” tegas Mirah.

Baca juga:
Sungguh Terjadi, Neraca Dagang Perikanan Indonesia Nomor 1 Se-ASEAN
Sudah Dibom, Diledakkan dan Ditenggelamkan, Kapal Asing Tak Jera Curi Ikan di Indonesia

Oleh karena itu, Mirah menegaskan asosiasi pekerja yang dipimpinnya, yang merupakan bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen.
“Sejak diterbitkan pada tahun 2015 lalu, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia bersama KSPI telah menolak PP 78/2015 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tuntasnya.

Baca Juga:



Memang harus pro pemodal,
Kalo pemodal nya sekarat gimana mau ngupahin kalian?! emoticon-Big Grin
NKRI harga mati emoticon-Cool
Makanya serius belajarnya pas Muda, jangan main main, susah pas kerja nyalahin pemerintah. Maunya gaji segede Anggota Hewan? eh anggota Dewan
lu klo upah tinggi, investor milih negara lain yg lebih murah upahnya.

klo upah rendah nyalahin pemerintah ga pro rakyat kecil.

upah tinggi investor kabur, pasti bilang pemerintah ga becus
Emang kalo wowo naek mo naik gaji 25 %?
Makanya ada gak capres yg berani hapus outsorcing.. kalo ada gue pilih
Daripada pemodal pergi, pekerja jadi makan daging busuk kaya di venezuela noh
salah sendiri para asosiasi buruh kaga dukung jokowi?
gua gak perlu janji surga dari pihak Prabowo kayak gini,,yang penting integrasikan kurikulum dikti dengan dunia industri,,hapus outsourcing dan kontrol ketat perekrutan dan pemecatan buruh
Quote:
prahoax sama si doyok emang ngasih gaji tinggi pekerjanya di level buruh? Ndak pakai outsourcing? Hahhaa


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di