alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd51f2d925233245c8b456b/aduan-limbah-malah-jadi-modus-suap-dprd-kalteng

Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng

Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) bersama petugas KPK menunjukkan barang bukti uang Rp240 juta hasil OTT DPRD Kalteng di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan permainan busuk antara pejabat publik dengan perusahaan swasta.

Setelah menguak kongkalikong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam proyek Meikarta milik Grup Lippo, kini KPK membuka suap DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diberikan oleh perusahaan PT Binasawit Abadi Pratama (Grup Sinarmas), Jumat (26/10/2018).

Mirisnya, suap ini berawal dari aduan rakyat yang menilai perusahaan tersebut mencemari lingkungan, dengan membuang limbah pengolahan sawitnya ke Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, awalnya para anggota DPRD Komisi B itu menerima laporan masyarakat soal pembuangan limbah pengolahan sawit ke Danau Sembuluh oleh PT BAP. Anggota dewan menindaklanjuti dengan mengunjungi lokasi dan bertemu PT BAP.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRD menduga sejumlah perizinan PT BAP bermasalah. Yakni Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah.

PT BAP diduga malah ingin menyuap anggota DPRD dengan uang Rp240 juta. Imbalannya, PT BAP meminta anggota DPRD tak lagi mempermasalahkan izin hingga pencemaran lingkungan yang terjadi di Danau Sembuluh.

"PT BAP meminta adanya rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan. Muncul pembicaraan bahwa 'kita tahu sama tahu lah'," kata Syarif seperti dinukil dari Kompas.com.

Selain itu, PT BAP diduga juga meminta DPRD Kalteng menyampaikan keterangan kepada media sesuai kepentingan mereka "PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan kepada media bahwa tidak benar PT BAP tidak memiliki izin HGU, namun proses perizinan tersebut sedang berjalan," kata Syarif seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dari permintaan ini, maka disepakati suap diberikan di Jakarta. Tapi KPK mengendus penyerahan uang haram ini. Mereka ditangkap Jumat (26/10/2018) saat penyerahan uang. Belasan orang ditangkap di berbagai tempat di Jakarta. Dari tangkapan itu, tujuh orang jadi tersangka.

Empat anggota DPRD Kalteng ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp240 juta dari pengurus PT BAP. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada sebagai tersangka. Keempatnya diduga sebagai pihak penerima suap.

Sedangkan dari pihak penyuap yang jadi tersangka adalah Dirut PT BAP atau Wadirut PT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Edy Rosada dan Arisavanah ditangkap basah saat menerima uang di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018). Borak dan Milton ditangkap di hotel di Jakarta Pusat di hari yang sama. Edy Saputra dan Willy ditangkap di kantor mereka di Jakarta.

Sedangkan Teguh, salah satu tersangka, belum ditangkap karena melarikan diri. "Kami imbau untuk menyerahkan diri ke KPK atau kantor kepolisian," kata Laode di kantornya, Sabtu (27/10/2018).

Borak, Arisavanah, dan Edy Rosada bungkam saat ditanya wartawan. Usai diperiksa KPK hingga Sabtu malam, mereka tak berkomentar satu patah kata pun dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Para anggota dewan diduga juga menerima pemberian lainnya dari PT BAP. KPK tengah mendalami gratifikasi ini.

Dugaan masalah lingkungan lainnya

Danau Sembuluh sebelumnya dikenal sebagai danau yang cantik dan jadi tujuan wisata. Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Fatilda Hasibuan kepada detikcom, Sabtu (27/10/2018) menyatakan, Danau Sembuluh dulu sempat menjadi tempat wisata, tapi kini tidak lagi.

Setelah berdiri beberapa perusahaan sawit di sekitar danau itu, limbah pabrik mencemarinya. Warga banyak yang keberatan. "Banyak yang melawan perusahaan, tapi sepertinya tidak ada artinya," kata Fatilda.

KPK meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi perusahaan kebun sawit di sekitar Danau Sembuluh. Sebab ada sejumlah masalah perizinan yang ditemukan KPK.

"Saat sama juga Kementerian LHK, Pertanian dan Agraria harus bisa evaluasi keberadaan kebun tersebut. Diketahui HGU masih bermasalah," ujar Syarif
Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...p-dprd-kalteng

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng Berharap gerak ekonomi dari penghapusan tarif tol Suramadu

- Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng Upaya meredam dampak insiden pembakaran bendera di Garut

- Aduan limbah malah jadi modus suap DPRD Kalteng Ke mana aliran dana para calon jemaah haji



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di