JPP, JAKARTA - Program sertifikasi tenaga kerja konstruksi terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sertifikasi ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi nasional agar berdaya saing dalam kompetisi global. Sebab, pengembangan SDM, termasuk di bidang konstruksi, juga menjadi fokus Pemerintah.  

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk itu, bentuk kompetisi harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki mengatakan, keuntungan dari sertifikasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja konstruksi. Apalagi, Kementerian PUPR mewajibkan pekerja yang berada di bawahnya harus bersertifikasi.

"Artinya (keuntungan sertifikasi) bukan hanya penghasilan, asuransi juga. Kalau nggak ada sertifikasi, asuransi nggak mau," katanya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru 5,96% yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. 

“Pada acara Konstruksi Indonesia 2018 pada tanggal 31 Oktober-2 November 2018, selain dilakukan pameran dan workshop infrastruktur, juga akan dilakukan sertifikasi bagi 12.000 tenaga kerja konstruksi. Rencananya  penyerahan sertifikat bagi tenaga kerja yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi secara simbolis akan dilakukan oleh Presiden RI pada saat Pembukaan acara Konstruksi Indonesia 2018,” jelas Syarif di Jakarta, Kamis (25/10/2018). 

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Ruslan Rivai, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, dan Direktur Portofolio PT Infrastruktur Asia William Owen.

Menurut Syarif, program sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan Kementerian PUPR bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah, Asosiasi, Perusahaan Konstruksi, Perguruan Tinggi, SMK, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Selain metode tatap muka, Kementerian PUPR telah berinovasi dengan melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA). Selain itu, untuk menjangkau tempat-tempat yang terpencil dioperasikan juga Mobile Training Unit.  

“Tenaga kerja yang memilikit sertifikat Peningkatan kompetensi SDM konstruksi dibutuhkan untuk mencapai zero accident dalam pembangunan infrastruktur. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu efektivitas berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Syarief. (pupr)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/infrastru...rja-konstruksi

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Kementerian ATR/BPN Selesaikan 5.000 Sertipikat Tanah di Jakarta Selatan

- Kuartal Ke III 2018, Rasio Elektrifikasi Capai 98%

- Empat Tahun Jokowi-JK: Pemerintah Komitmen Wujudkan Negara Ramah Perempuan dan Anak