alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd2d79a620881a6778b4586/setelah-mk-menolak-lagi-gugatan-ambang-batas-capres-cawapres

Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres

Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi hakim konstitusi memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak permohonan uji materi mengenai aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Undang-Undang nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Putusan ambang batas itu tak lagi berpengaruh terhadap peta Pilpres 2019 yang sudah memasuki tahap kampanye.

Dalam laman resmi MK, Kamis (25/10/2018), hakim menolak lima gugatan mengenai Undang-undang Pemilu. Perkara ini diajukan oleh sejumlah aktivis demokrasi antara lain Busyro Muqoddas, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini.

Pasal yang digugat oleh pemohon adalah aturan yang menyebutkan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan bahwa argumentasi para pemohon tidak beralasan menurut hukum karena rumusan pasal 222 UU Pemilu tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas.

Mahkamah juga membantah argumentasi pemohon yang menyebutkan aturan ambang batas pencalonan presiden menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal.

"Hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Hakim Konstitusi Aswanto melalui Antaranews.

Sebelumnya, MK telah menolak gugatan ambang batas pada Januari 2017. Dengan putusan itu, tidak ada satu partai yang dapat mengajukan calon kecuali lewat koalisi.

Pada Pemilu 2014, tak ada partai politik yang meraup 20 persen dari total 560 kursi di DPR. Demikian pula jika rujukannya perolehan suara. Jika ditotal, tak ada partai politik yang meraup 25 persen suara sah nasional. PDI P, pemenang Pemilu 2014 hanya meraih 23.681.471 suara alias 18,95 persen.

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan syarat minimal yang harus dicapai partai atau gabungan sehingga bisa mengajukan calonnya.

Dengan ketentuan itu, partai yang memenuhi syarat minimal suara atau kursi dapat mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi. Adapun partai yang kurang suara atau kursinya harus mencari kawan untuk memenuhi ambang batas itu.

Ketentuan tentang presidential threshold ini mulai diterapkan pada Pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Pemilu 2014, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008 dengan angka yang sama.

Pada pemilu 2019, aturan ambang batas masih mengacu kepada undang-undang lama. Gugatan bertumbangan di mahkamah konstitusi sehingga calon presiden pun langsung menampilkan dua pasangan, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kuasa hukum pihak pemohon, Denny Indrayana, mengatakan menghormati putusan MK. "Kita harus menghormati putusan MK karena kita negara hukum," ujar Denny.

Denny menyayangkan MK tidak memutus perkara ini sebelum pendaftaran capres cawapres yang berlangsung pada 4-10 Agustus 2018. Menurut dia, isu yang terkait dengan uji materi ini merupakan isu yang sangat penting dan ditunggu banyak kalangan.

Denny juga menyayangkan putusan tersebut dan tetap berpandangan, syarat presidential threshold itu secara esensial bertentangan dengan konstitusi. Denny beralasan, dalam UUD 1945, tidak ada satu kata pun yang terkait dengan syarat ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut.

"Tidak ada di negara mana pun di dunia ini yang syarat presidennya itu dikaitkan dengan pemilihan legislatif lima tahun sebelumnya. Jadi, Indonesia adalah satu-satunya dan menurut kami seharusnya ini dibatalkan," kata Denny.
Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...apres-cawapres

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres Perbankan mulai mundur dari proyek Meikarta

- Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres Teka-teki jasad Khashoggi yang tercerai berai

- Setelah MK menolak lagi gugatan ambang batas capres-cawapres Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di