alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd28fe4dad770ab348b457b/bupati-cirebon-dan-harga-jabatan-ala-menu-restoran

Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran

Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran
Tersangka yang terjerat OTT KPK selaku Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan kantor KPK di Jakarta, Jumat (26/10/2018) dini hari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Cirebon 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto pada Jumat (26/10/2018) dinihari.

Keduanya menjadi tersangka kasus suap mutasi alias jual-beli jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.

Sunjaya merupakan petahana yang kembali menang pada Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu. "Bupati ini menjualbelikan jabatan dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui Antaranews.

Sunjaya terjerat operasi tangkap tangan pada Rabu (24/10/2018) malam. KPK menyita sejumlah barang bukti yaitu uang sebesar total Rp385.965.000 . Selanjutnya, bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp6.425.000.000.

Sunjaya melalui ajudannya diduga menerima uang Rp100 juta dari Gatot sebagai fee atas mutasi dan pelatikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Tak hanya dari Gatot, Sunjaya diduga menerima pemberian Iainnya secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekretaris pribadi Bupati.

"Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," kata Alexander.

Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, lanjut Alexander, diduga Sunjaya juga menerima fee total senilai Rp6.425.000.000 yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati. Rekening itu digunakan sebagai penampungan fee proyek di lingkungan Pemkab Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Mutasi jabatan seringkali dimanfaatkan kepala daerah untuk mendapatkan jatah. Di Klaten, eks Bupati Sri Hartini harus menerima hukuman penjara 11 tahun pada September 2017 lalu karena terbukti melakukan jual beli jabatan ini.

Jual beli jabatan di Klaten bahkan terkesan "legal" karena ada daftar harga yang ditandatangani sekretaris daerah.

"Bodohnya, ini surat ditandatangani oleh sekda yang katanya disuruh oleh kepala daerahnya. Ini apa-apaan, jabatan dibuat daftarnya seperti menu di restoran ada harganya," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.

Menu eselon di Klaten menarkan harga bervariasi. Jabatan eselon II berkisar antara Rp80 juta-Rp400 juta tergantung satuan kerjanya. Eselon III harganya Rp30 juta-Rp80 juta, dan eselon IV Rp10 juta-Rp15 juta.

Tak hanya pejabat eselon, jabatan Kepala Sekolah SD di Klaten pun mesti menyetor Rp75-Rp150 juta, Kepala Sekolah SMP Rp80 juta-Rp150 juta, serta jabatan fungsional tertentu, misalnya guru mutasi dalam kabupaten tarifnya Rp15 juta-Rp60 juta.
Sosok Sunjaya dan kepala daerah ke-100
Sebelum masuk dunia politik, Sunjaya Purwadisastra merupakan prajurit TNI AD sejak tahun 1998. Ia mengenyam pendidikan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia di Pusdik Ajen, Lembang, Jawa Barat.

Setelah lulus, pria kelahiran Cirebon, 1 Juni 1965 itu ditempatkan di Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat.

Selain pendidikan militer, Sunjaya juga menempuh pendidikan tingginya di STIA Yappan Jakarta pada 1995. Ia mendapatkan gelar doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada 10 April 2017.

Sunjaya memutuskan keluar dari TNI ketika mencalonkan diri menjadi Bupati Cirebon pada 2008. Kala itu, ia maju lewat jalur perseorangan, namun gagal.

Periode berikutnya, Sunjaya maju di Pilbup Cirebon 2013 dan terpilih menjadi bupati. Sunjaya didampingi oleh Tasiya Soemadi Al Gotas, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Tasiya sedang dalam proses hukum karena kasus korupsi.

Sunjaya kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2018 dengan wakilnya Imron Rosyadi. Kendaraan politiknya sama, yaitu PDI Perjuangan. KPU Cirebon telah menetapkan Sunjaya-Imron sebagai pemenang pilkada pada 10 Agustus lalu.

Sunjaya tinggal menanti pelantikan sebagai Bupati terpilih 2019-2024 yang rencananya digelar pada 6 Juni 2019. Penantian Sunjaya buyar ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan.

Setelah kasus ini, nasib pelantikan Sunjaya tergantung pada statusnya. "Kalau pelantikan sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi, pelantikan ini tergantung statusnya, apakah statusnya tersangka, terdakwa, maupun inkrah," ucap Saefuddin melalui detikcom.

Proses pelantikan tetap dilakukan jika status Sunjaya masih tersangka. Sunjaya bisa diberhentikan sementara setelah dilantik ketika statusnya menjadi terdakwa.

Pelantikan "kilat" pernah terjadi pada bulan lalu, 25 September 2018. Ketika itu, Syahri Mulyo dilantik sebagai Bupati Tulungagung dan langsung dicopot karena statusnya masih menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sunjaya merupakan kepala daerah ke-19 yang diproses KPK melalui operasi tangkap tangan di tahun 2018. Sunjaya pun menggenapkan kepala daerah ke-100 yang pernah berurusan dengan kasus korupsi sejak berdirinya KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan banyaknya kepala daerah terjerat korupsi antara lain karena biaya politk. Menurutnya, ada kepala daerah harus menyiapkan dana Rp20 sampai Rp30 miliar untuk kepentingan Pilkada.

Kalau dihitung dari penghasilan kepala daerah selama lima tahun, uang dari penghasilan resmi mungkin tidak akan menutupi biaya pilkada. Sisanya dari mana? "Tentu saja mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk mengembalikan modal," kata Alexander.
Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-menu-restoran

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran Stigma negatif, anak pengidap HIV dilarang sekolah

- Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran Rezeki FTV Azab tak menguap

- Bupati Cirebon dan harga jabatan ala menu restoran 9 Sektor perkasa lambungkan IHSG



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di