alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd1d21c98e31b6b0e8b4583/empat-tahun-jokowi-jk-diplomasi-diakui-dunia-reformasi-birokrasi-menguat

Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat

Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat

JPP, JAKARTA - Kerja keras empat tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait politik luar negeri membuat diplomasi Indonesia semakin diakui oleh dunia, khususnya pada empat hal yang menjadi prioritas.

Keempat prioritas tersebut antara lain melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan kerja di luar negeri, peningkatan diplomasi ekonomi, dan peran aktif Indonesia di kawasan dan internasional.

Hal itu disampaikan Menetri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Tata Kelola", di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Diplomasi kedaulatan, Indonesia terus bekerja memastikan integritas NKRI terus terjaga. Ini diplomasi menjaga rumah kita. Dan kalau sudah menyangkut kedaulatan, maka tidak ada ruang untuk berkompromi. Dalam empat tahun terakhir, kelompok separatis tidak ada yang memperoleh dukungan internasional," jelas Retno.

Selain itu, negosiasi perbatasan juga mengalami kemajuan signfikan dengan dilaksanakannya diplomasi yang intensif, di mana pada tahun 2015 diadakan 25 perundingan, tahun 2016 sebanyak 36 perundingan, dan tahun 2017 sebanyak 35 perundingan. Sementara tahun 2018 sampai saat ini sudah ada 19 perundingan.

"Hasilnya, kita selesaikan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita dengan Filipina, sudah diratifikasi dan disahkan UU. Garis batas laut segmen timur Selat Singapura juga selesai kita ratifikasi, kita sahkan dengan UU. Lalu MoU survei untuk demarkasi darat, kerja sama dengan Kemendagri, banyak capaian, sehingga kita lihat, kita intensifkan, kita selsesaikan. Ada peribasasa, kalau kita mau berhubungan dengan nyaman, maka pagar harus kita tegaskan," urai Retno.

Pada sisi diplomasi perlindungan WNI, menurut Menlu, pemerintah terus berupaya menghadirkan negara untuk mereka yang tinggal di luar negeri, salah satunya dengan memanfaatkan inovasi teknologi seperti Hotline Perlindungan 24 jam, aplikasi Safe Travel, Smart Embassy, SMS Blast, dan juga Portal e-Perlindungan yang menjadi dasar One Data Policy.

"Sehingga sistem administrasi kependudukan sudah terintegrasi, baik WNI yang berada di dalam dan luar negeri. Ini merupakan terobosan yang sangat besar sejak kemerdekaan Indonesia," ujar Retno.

Di samping itu, menurut Menlu], pendampingan kekonsuleran juga membuahkan capaian yang membanggakan, yakni diselesaikannya 51.088 kasus WNI, membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati, merepatriasi 181.942 WNI bermasalah, membebaskan 39 WNI tersandera, mengevakuasi 16.432 WNI dari daerah konflik dan bencana alam, serta mengembalikan hak finansial TKI sebesar Rp 408 miliar.

Sementara, di sisi diplomasi ekonomi, pemerintah berhasil menghasilkan terobosan-terobosan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

"Untuk pertama kali Indonesia membuat Indonesia Africa Forum, dalam dua hari penyelenggaraan terjadi deal bisnis USD 2 miliar. Lalu koneksi udara Indonesia dengan benua Afrika untuk pertama kalinya tersambung melalui penerbangan Jakarta-Addis Ababa. Untuk pertama kali juga seluruh penerbangan Indonesia dicabut larangan terbangnya oleh Uni Eropa. Ini perjuangan yang panjang yang alhamdulillah dapat diselesaikan," paparnya.

Terakhir, kontribusi Indonesia di dunia. Menlu Retno menyebutkan sejumlah capaian yang paling menonjol. Pertama adalah terkait Palestina. Ditegaskan, Indonesia selalu berada di depan dalam mendukung perjuangan Palestina, tidak hanya dukungan politik, tetapi juga dukungan lainnya.

"Saat Menlu Palestina bertemu Presiden, ini juga mengagetkan, beliau mengatakan 'Retno ini bukan hanya pejuang bagi Indonesia, tetapi juga bagi Palestina'. Alhamdulilah ini diakui oleh Palestina sendiri," ungkapnya.

Kontribusi lainnya, lanjut Menlu, adalah dukungan untuk segera menyudahi konflik berkepanjangan di Afghanistan di mana Indonesia membantu menggelar pertemuan ulama tiga negara pada Mei 2018 lalu dan terus berupaya membantu penyelesaian konflik pengungsi Rohingya di Myanmar.

Kemudian menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN, mendorong konsep Indo-Pasifik, mendorong kontribusi perempuan dalam program penjagaan perdamaian dunia PBB, serta melebarkan sayap Bali Democarcy Forum hingga ke Tunisia dan Berlin.

"Tentu yang jadi tugas utama kita bagaimana Indonesia menunaikan tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 yang tantangnya tidak ringan. Dan dengan doa dukungan bapak ibu sekalian, Indonesia bisa jadi bangsa yang bermartabat dan dihormati dunia internasional," jelas Retno.

Tata Kelola Pemerintah Lebih Baik

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Reformasi Birokrasi yang terus gencarkan oleh pemerintahan selama empat tahun terakhir membuahkan hasil positif. Yakni, semakin terkoordinasi dan terintegrasinya tata kelola pemerintah pusat dan daerah.

"Arahan Presiden hanya satu, bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat lebih efektif dan efisien untuk mempercepat Reformasi Birokrasi dalam upaya penguatan otonomi daerah. Sehingga pemerintah pusat hanya satu, memastikan progam strategis nasional harus terlaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai desa. Ini sudah terintergrasi dengan baik," ujar Tjahjo.

Di samping itu, selama empat tahun terakhir, stabilitas politik dan keamanan juga terus terjaga meski adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebanyak tiga kali.

"Tahap demokrasi pilkada serentak tiga kali suskses karena KPU dan Bawaslu sudah profesional, paling khusus atensi dari Pak Kapolri di-backup TNI, BIN, Satpol PP, dan juga Gakundu Kejaksaan Agung. Ada 269 pilkada (2015), 101 pilkada (2017), sampai 171 pilkada (2018), semua sukses, kalau ada pernak-pernik itu biasa," ujar Tjahjo.

Demi mendukung stabilitas nasional, Mendagri mengungkapkan pihaknya juga telah meningkatkan kapasitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), di mana jika sebelumnya forum tersebut hanya sampai tingkat kabupaten/kota, kini dibentuk sampai tingkat kecamatan.

"Banyak camat kita yang lupa bahwa di kecamatan ada kapolsek dan banbinmas, ada koramil sampai babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Sekarang sudah ada Forkompinda di tingkat kecamatan untuk mendeteksi dini ancaman keamanan. Termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama juga ada," jelas Tjahjo.

Mendagri juga menyebutkan bahwa selama empat tahun terakhir pemerintah terus melakukan tindakan tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melenceng dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti-Pancasila.

Menurut Mendagri, masyarakat memang dibebaskan untuk berkumpul dan membentuk ormas karena dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Namun demikian, ketika kebebasan itu disalahgunakan sehingga berpotensi mengancam stabilitas nasional, maka tindakan tegas akan dilaksanakan kepada ormas tersebut.

"Per hari ini ada 394.250 ormas baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota. Silakan bentuk ormas. Tapi kalau ada ormas melanggar hukum, apalagi melanggar Pancasila, ya terpaksa harus kita bubarkan. Kalau dia (ormas) anti-Pancasila, bukan hanya tanggung jawab Polri-TNI saja, tapi juga tanggung jawab kita semua," tegasnya.

Sementara, terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah daerah, Kemendagri terus berupaya memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan segera diterbitkan.

Sebab, lanjut Mendagri, saat ini trennya banyak sekali perangkat pemerintahan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Inspektorat Daerah kalau tanggung jawabnya hanya ke kepala daerah ya tidak akan jalan. Ini akan ditingkatkan, mereka yang di kabupaten/kota bertangung jawab ke gubernur, yang provinsi ke Irjen Kemendagri. Jadi berjenjang," tandasnya.

Turut hadir dalam Dismed FMB’9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Polhukam Wiranto, Menteri PANRB Syafruddin, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Komjen Ari Dono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNN Heru Winarko.

Kegiatan Dismed FMB’9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (jpp/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/kabinet-k...okrasi-menguat

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat

- Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat Empat Tahun Jokowi-JK, Susun Langkah Strategis Kebudayaan Nasional

- Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat Empat Tahun Jokowi-JK, Jumlah Perkara Hukum yang Ditangani Polri Menurun



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di