alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd1d21498e31b6b0e8b4580/empat-tahun-jokowi-jk-indeks-demokrasi-naik-kemampuan-alutsista-meningkat

Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat

Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat

JPP, JAKARTA - Selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kondisi politik stabil, hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan keamanan dapat dijaga stabilitasnya. Hasilnya, Indeks Demokrasi Indonesia naik 2,02 persen pada 2017.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) Edisi 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema "Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Tata Kelola", di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Wiranto menegaskan, Kemenko Polhukam bertugas menciptakan prakondisi demi mendukung kinerja jajaran. Terkait penilaian prakondisi yang terjadi di Indonesia dari lembaga internasional, Wiranto memaparkan beberapa di antaranya.

“Yakni, pada 2017 disebutkan oleh salah satu lembaga internasional bahwa ada negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahnya yang sangat tinggi, yakni di Swiss dan Indonesia. Tapi karena Indonesia lebih besar, maka kita ditempatkan lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara, menurut Global Law and Order pada 2018, Menko Polhukam menyebutkan, Indonesia juga disebut sebagai negara teraman nomor 9 di dunia. Sedangkan pada 2016, US News menuliskan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan berinvestasi nomor 2 terbaik dan teraman.

“Investasi sudah merupakan penilaian tersendiri. Tidak mungkin investasi masuk negara yang tidak jelas hukum, aturan dan keamanannya. Maka kalau Indonesia disebut negara teraman berinvestasi, maka semua sudah memenuhi syarat dan kinerja Polhukam artinya sudah terjaga selama 4 tahun ini,” ulas Wiranto.

Khusus demokrasi Indonesia, Menko Polhukam menyebut bahwa itu terus berkembang. Sejak reformasi, demokrasi terus dikembangkan agar kian dapat menampung aspirasi masyarakat. Dan semua capaian itu tercantum dalam indeks demokrasi Indonesia.

“Tercatat, ada kenaikan sebesar 2,02% dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2017, dibanding pada 2016. Itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijamin berkembang dan terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Meski begitu, Wiranto mengakui, ada fluktuasi indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Ada panas, dingin, anget, tapi tidak pernah sampai mendidih,” jelasnya.

Pada 2015-2016, Menko Polhukam membeberkan, terjadi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Hal itu karena ada tambahan indikator. Akibatknya, ada kegiatan yang tidak bisa langsung dinetralisir. Dan itu, menggerus sedikit nilai indeks demokrasi.

“Tapi kali ini pemerintah telah memberi isyarat tegas, di antaranya agar PNS tidak memakai fasilitas pemerintah untuk kampanye dan soal netralitas pun digembar-gemborkan terus,” ucapnya.

Kerukunan Beragama

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengungkap capaian Kemenkopolhukam, yakni terkait pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk untuk menyatukan umat beragama.

“Dari 2015, FKUB sudah dibentuk di 34 provinsi. Sedangkan pada 2018, sudah ada di 500 kabupaten/kota. FKUB merupakan media yang efektif untuk dialog, termasuk menekan konflik,” tegasnya.

Pada 2016, Menko Polhukam juga membeberkan, terjadi penurunan indeks kerukunan beragama. Hal itu terjadi karena ada pengaruh dari pelaksanaan pilkada serentak.

“Ada gesekan-gesekan. Ada kecenderungan dalam kegiatan politik digunakan agama sebagai simbol-simbol kontestasi. Itulah yang menyebabkan indeks kerukunan umat beragama menjadi agak turun. Lantaran munculnya konflik-konflik horizontal dan juga pengaruh perkembangan hoax,” ujarnya.

Kondisi serupa itu, menurut Menko Polhukam, tidak bisa dielakkan. Tapi, harus senantiasa ditemukan cara untuk bisa ditekan. Sehingga, kata dia, tidak mengganggu stabilitas nasional. “Hoax sendiri hingga kini dipandang belum sampai mengganggu kerukunan sebagai bangsa,” ulasnya.

Menko Polhukam juga mengungkapkan adanya ancaman terbaru yang dihadapi Indonesia. Jika wujud ancaman di masa lalu adalah aneksasi. Kini, ancaman baru yang dihadapi tidaklah terlihat tapi bersifat massif.

“Ancaman itu adalah cyberattack yang muncul dari perkembangan teknologi tinggi. Untuk itu, pemerintah sudah mengembangkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman tersebut. Sebanyak 324 kasus hate speech sudah ditangani. Demikian juga dengan hoax sebanyak 53 kasus dan terjadi penurunan cybercrime pada 2015-2017,” ulas Wiranto.

Khusus terkait kejahatan siber, Menko Polhukam mengatakan, sudah diantisipasi dengan pembentukan badan siber. “Pembentuk badan itu tidak dilakukan dari nol. Pasalnya, badan itu sebelumnya adalah Badan Sandi Negara yang ditingkatkan kemampuannya untuk mempercepat kemampuan melawan siberm,” jelasnya.

Wiranto juga mengungkap alasan perlunya membentuk badan saber pungli. “Jika pungli berkembang lebih kuat dari peraturan pemerintah, maka negara akan kolaps. Itu karena ada high cost, sehingga akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Sejauh ini, badan itu sudah melakukan OTT dari tahun ke tahun, sudah banyak kasus yang diproses secara hukum yang adil,” ujarnya.

Stabilitas Pertahanan

Terkait stabilitas pertahanan, Menko Polhukam menjelaskan, negara terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar minimum pertahanan (minimum essential force) dengan menetapkan pembelian secara rigid alutsista yang bermanfaat bagi sistem pertahanan Indonesia.

“Targetnya, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tampak, pada 2014 sebanyak 40 dan pad 2017 sebanyak 75. Ini merupakan bagian untuk mengamankan kekuatan diplomasi kita. Sehingga memang membutuhkan kekuatan yang memadai,” paparnya.

TNI Turut Serta dalam Pembangunan

Di acara yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam empat tahun terakhir tidak hanya mengawal pertahanan dan kedaulatan negara, juga turut serta dalam proses pembangunan nasional.

Kemampuan Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum peralatan tempur personel TNI juga terus meningkat dari rata-rata 59,89% pada tahun 2017 menjadi 61,48% per September 2018.

"Dalam operasi militer selain perang TNI juga melaksanakan operasi antara lain bertugas perdamaian di daerah, menanggulangi akibat bencana alam, dan membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua dan Swasembada Pangan," ujar Hadi Tjahjanto.

Menurut Panglima TNI, ini merupakan hasil sinkronisasi dari gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional. Seturut dengan program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, membangun dari pinggiran dan melindungi seluruh warga negara di seluruh wilayah NKRI.

Ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang harus diamankan dari segala potensi ancaman pertahanan negara baik konvensional dan non-konvensional. Untuk itu, TNI menambah satuan wilayah teritorial seperti Divisi III Kostrad di Pakatto, Sulsel, Koarmada III/Pasmar III di Sorong, Papua Barat dan Koopsau di Biak, Papua.

Panglima TNI menambahkan, hal itu juga didukung oleh kemampuan anggaran pertahanan negara yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Untuk itu, pemerintah telah merancang memenuhi kemampuan pokok minimum (MEF) alat utama sistem pertahanan TNI secara bertahap sampai tahun 2024. Pada Desember 2017, MEF dari tiga matra, AD, AL dan AD mencapai 59,89%, namun pada September 2018 meningkat menjadi 61.48%. Kesatuan TNI AD dan TNI AL mendapatkan penambahan alutsista dan sarana terbesar.

Mendukung upaya MEF, TNI dan Kemenhan mendorong kemampuan industri pertahanan dalam negeri seperti tank medium produksi PT Pindad, pesawat angkut, kapal angkut militer serta membangun kapal selam di Korsel.

Turut hadir dalam Dismed FMB’9 kali ini sebagai narasumber antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PANRB Syafruddin, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Komjen Ari Dono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNN Heru Winarko.

Kegiatan Dismed FMB’9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (jpp/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/kabinet-k...ista-meningkat

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat Empat Tahun Jokowi-JK, Diplomasi Diakui Dunia, Reformasi Birokrasi Menguat

- Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat Empat Tahun Jokowi-JK, Susun Langkah Strategis Kebudayaan Nasional

- Empat Tahun Jokowi-JK, Indeks Demokrasi Naik, Kemampuan Alutsista Meningkat Empat Tahun Jokowi-JK, Jumlah Perkara Hukum yang Ditangani Polri Menurun



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di