alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Ribut-ribut dana kelurahan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd1cf35ddd77050118b456c/ribut-ribut-dana-kelurahan

Ribut-ribut dana kelurahan

Ribut-ribut dana kelurahan
Ilustrasi: Dana desa akan dianggarakan sebesar Rp70 triliun sedangkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun
Tahun politik memang sungguh berisik. Selalu saja ada hal yang bisa menyulut kegaduhan di tengah masyarakat. Sumber kegaduhan minggu ini adalah rencana pemerintah menganggarkan dana kelurahan pada tahun depan. Penganggaran dana kelurahan dituding punya motif politik elektoral.

Rencana pemerintah untuk menganggarkan dana kelurahan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018).

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden Joko Widodo sambil menyinggung rencana pemerintah yang akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa.

Usulan mengenai dana kelurahan itu, seperti diakui oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany, muncul sejak 3 tahun lalu saat dana desa muncul.

Mengapa ada dana desa tetapi tidak ada dana kelurahan padahal sering kali keduanya cukup berdekatan –baik jarak maupun kondisi? Ini mendorong munculnya rumusan usulan dana kelurahan.

Selagi kondisi desa dan kelurahan sering kali tidak terpaut jauh, pembangunan di daerah akan tidak merata jika kelurahan tidak mendapatkan hal yang sama dengan desa. Agar merata, selain ada dana desa, seharusnya ada dana kelurahan. Apalagi lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berada di kota, dengan sekian banyak persoalannya.

Selama ini pembangunan kelurahan menyandarkan diri kepada APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, hal itu belum dirasa mencukupi.

Atas dasar itulah usulan kemudian disampaikan oleh Apeksi kepada Presiden pada Juli lalu.

Usulan tersebut disambut baik oleh pemerintah yang juga melihat bahwa sejumlah kelurahan hanya memiliki anggaran yang kecil. Dengan anggaran yang minim itu tak sedikit kelurahan tidak mampu mempunyai sarana dan prasarana maupun fasilitas umum yang sesuai dengan posisinya sebagai kelurahan di suatu kota.

Rencananya, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran dana kelurahan tahun depan mencapai Rp3 triliun. Itu bukanlah penambahan anggaran, melainkan pengalokasian baru dari dana desa yang semula Rp73 triliun menjadi Rp70 triliun –karena Rp3 triliun lainnya dialokasikan untuk anggaran dana kelurahan.

Alokasi anggaran kelurahan, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memang akan berbeda dari dana desa. Sebab, meskipun boleh jadi jumlah penduduk kota lebih besar, namun persoalan di desa jauh lebih kompleks dan luas.

Polemik pun kemudian muncul, diawali dengan pertanyaan: mengapa dana kelurahan turun pada tahun 2019 –saat Pemilu berlangsung? Publik bisa menebak arah pertanyaan tersebut.

Dana kelurahan dicurigai sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengambil hati pemilih dalam Pemilu nanti sebab Joko Widodo maju sebagai salah satu calon dalam pemilihan presiden nanti.

Kegaduhan pun tidak terhindari. Kegaduhan akibat pingpong pernyataan para politisi sebetulnya bisa sangat mengganggu publik karena percekcokan itu lebih tampak bermuara kepada kepentingan politik masing-masing pihak saja.

Publik juga bisa merasakan, sangatlah berlebihan apabila seluruh kegiatan dan kerja pemerintahan dicurigai sebagai langkah yang terkait dengan politik elektoral. Jika seluruh hal selalu dikaitkan sebagai langkah politik elektoral, apakah pemerintah tidak perlu bekerja pada tahun-tahun politik?

Publik sebetulnya lebih mengharapkan kritik yang cerdas ketimbang rasa curiga dan olok-olok terhadap pemerintah. Mengapa tidak ada sorotan dan kritik tajam yang mempertanyakan tujuan dan skema peruntukan dan penyaluran dana kelurahan itu?

Sampai hari ini pemerintah belum terlihat memberikan gambaran yang gamblang dan detil ihwal dana kelurahan itu. Pemerintah, misal, belum bisa memberi penjelasan ihwal payung hukum bagi dana kelurahan itu.

Menteri Dalam Negeri menyatakan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi payung hukum bagi penyaluran dana kelurahan itu. Presiden Joko Widodo menyatakan, payung hukumnya adalah APBN. Sedangkan Wakil Menteri Keuangan mengatakan, belum ada payung hukum atas dana kelurahan tersebut.

Rencana penyalurannya pun masih simpang siur. Menteri Keuangan pernah menerangkan bahwa dana kelurahan akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Dana Alokasi Umum (DAU), tapi harus difokuskan agar tidak tercampur dengan DAU yang lain. Namun ternyata skema penyaluran itu masih dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah tampak tergesa-gesa dan seolah belum siap. Pemerintah seolah tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa sering kali gagasan atau rencana yang belum mempunyai gambaran yang lebih jelas dan bisa disampaikan secara terkoordinasi malah memicu pihak oposisi untuk mengobarkan kegaduhan belaka.

Sebetulnya publik akan sangat berterima kasih kepada oposisi jika lebih berperan untuk mengkritisi secara cerdas langkah-langkah pemerintah ketimbang bersikap sinis atau mengolok-oloknya.

Publik menghendaki oposisi yang dewasa, yang membuat politik di negara demokratis menjadi urusan mengelola perimbangan kekuasaan demi kepentingan umum yang lebih baik. Bukan soal giliran berkuasa.
Ribut-ribut dana kelurahan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...dana-kelurahan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Ribut-ribut dana kelurahan Belajar dari insiden pembakaran bendera

- Ribut-ribut dana kelurahan Berhentilah merengek untuk dana saksi

- Ribut-ribut dana kelurahan Capaian pemerintahan dan hal-hal di luar angka statistik



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di