Jakarta - Selama empat tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di level 7% seperti yang tercatat dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Pengamat ekonomi Fuad Bawazier menilai bahwa pemerintahan kabinet kerja justru hanya gemar menambah utang.

"Pemerintahan Jokowi khususnya tim ekonominya tidak meletakkan dasar dasar atau strategi baru yang jitu," kata Fuad dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Menurut Fuad, di awal memimpin, pemerintahan kabinet kerja berkomitmen untuk menurunkan jumlah utang pemerintah bahkan menghentikan kegiatan tersebut.

"Pada hakikatnya tidak ada perubahan karena yang ada justru menggalakkan utang dan bekerja tanpa perencanaan dan strategi yang matang. Utang yang janjinya akan di kurangi dan diakhiri malah bertambah rata-rata Rp 1,25 triliun per hari termasuk weekend," jelas dia.

Baca juga: Fuad Bawazier: Janji-janji Ekonomi Jokowi Tidak Terbukti!

Utang yang jumlahnya ribuan triliun, kata Mantan Dirjen Pajak ini justru dianggap masih kecil oleh pemerintah jika dibandingkan dengan utang negara lain.

"Meski demikian utang Indonesia dicitrakan kecil dibandingkan dengan utang negara lain, tanpa membandingkan dengan kemampuannya membayar," kata Fuad.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di level 5%, Fuad menyebut pemerintah selalu merasa posisi perekonomian nasional baik-baik saja bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

"Padahal daya beli menurun, ekonomi sedang dalam tekanan defisit transaksi berjalan yang melebihi 3% dari PDB, defisit neraca perdagangan yang memburuk, defisit APBN, dan lain-lain," jelas dia.

"Semua masalah dan kegagalan ekonomi dalam mencapai target ataupun janji di atas akan dipropagandakan atau dicitrakan sebagai kesuksesan pemerintah yang membanggakan dan dikagumi dunia," tambahnya.

Baca juga: Hibahkan Ratusan Laptop, Sri Mulyani: Siapa Tahu Muncul Jack-Ma RI

Rupiah Anjlok 12%

Nilai rupiah yang terus kalah dengan dolar Amerika Serikat (AS) sejak awal tahun 2018 nampaknya tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah justru menganggap bahwa pelemahan rupiah membawa keuntungan bagi perekonomian nasional.

"Bagaimana mungkin hal-hal yang masih bermasalah bahkan pembalikan dari keadaan yang sebenarnya itu bisa diterima publik sebagai keberhasilan ekonomi pemerintahan Jokowi?" kata Fuad.

Menurut Fuad, nilai tukar rupiah sudah anjlok sekitar 12% jika dihitung dari awal tahun 2018. Nilai tukar AS terhadap rupiah pagi ini dibuka di level Rp 15.210.

Baca juga: Jam Kerja Lebih Pendek Berbanding Lurus dengan Produktivitas Tinggi

Angka tersebut tercatat meningkat dibanding kemarin yang berada di kisaran Rp 15.190-an atau melemah sekitar 13 poin dari posisi kemarin sore di angka Rp 15.197.

Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Kamis (25/10/2018). Adapun dolar AS bergerak di level Rp 15.199 hingga 15.210 pada pagi ini.

"Kurs rupiah yang melemah 12% sejak awal tahun 2018 di tafsirkan sebagai menguntungkan keuangan negara. Pokoknya tidak ada kosa kata pemerintah gagal atau salah," ungkap dia.

Menurut Mantan Dirjen Pajak ini, pemerintahan kabinet kerja lebih sibuk membangun citra positif dibandingkan benar-benar membenahi perekonomian nasional.

"Pada hemat kami politik penyesatan ini telah berhasil, at least to some extents, membangun citra bagus dan sukses pemerintahan Jokowi," kata dia

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4272303/mantan-menkeu-sebut-jokowi-tambah-utang-rp-125-t-per-hari



Sri Mulyani explains spending behind swelling debt

Finance Minister Sri Mulyani acknowledged on Tuesday that government debt under President Joko “Jokowi” Widodo had increased significantly, but she argued that the funds had been used in a productive way.

“The base figure is big and people just talk about that. They do not talk about what the funds were for. Look also at the expenditure side,” said Sri Mulyani in Jakarta on Tuesday at a press conference on the Jokowi government’s performance over the past four years.

In the 2012-2014 period, she explained that government debt increased by Rp 788.8 trillion (US$51.92 billion), while in the 2015-2017 period, it increased by Rp 1.33 quadrillion.

She said, however, the spending for infrastructure amounted to only Rp 456 trillion from 2012 to 2014, compared with the spending in the same sector, which reached Rp 904.6 from 2015 to 2017, while, the spending on education also increased from Rp 983 trillion to Rp 1.17 quadrillion.

“Spending on education is productive spending. Don’t just view productive spending only as infrastructure like bridge and road projects,” she explained.

She explained further that the spending on health care increased from Rp 146 trillion to Rp 249.8 trillion and spending on social activities increased from Rp 35 trillion to Rp 299.6 trillion.

“Therefore, we saw a decrease in the poverty rate and the Gini ratio. The poverty rate decrease did not occur suddenly. It was achieved through a program,” she added as reported by kompas.com. (bbn)

http://www.thejakartapost.com/news/2018/10/23/sri-mulyani-explains-spending-behind-swelling-debt.html


coba kita counter pakai logika dan data defisit apbn.
marilah kita gunakan otak untuk berfikir.

kalau kita cermati bengkaknya utang itu linear dan akan sebanding jumlah nominalnya dengan defisit APBN

kita ini ditipu sama postur negatif apbn yang mewajibkan selalu utang


SHIT