alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Relasi Agama dan Negara
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bd135a9de2cf281758b4568/relasi-agama-dan-negara

Relasi Agama dan Negara

Relasi Agama dan Negara

emoticon-Cendol Gan



DISKUSI tentang hubungan agama dan negara di Tanah Air seolah tidak ada habisnya. Sebagian orang menganggap memiliki relasi yang begitu kuat, sedangkan sebagian yang lain menilai memiliki jurang pemisah. Relasi antara agama dan negara ternyata tidak hanya terdapat di Indonesia. Hampir di berbagai belahan dunia selalu terdengar diskursus mengenai agama dan negara.

Dari diskusi-diskusi yang dilakukan, timbul pertanyaan apakah terdapat hubungan antara agama dan negara? Pertanyaan kedua, apakah salah satu dari keduanya menegasikan yang lainnya? Nah, ketika memahami jawaban dari pertanyaan tersebut, suasana kehidupan beragama dan berbangsa dapat berlangsung secara damai dan harmoni, sebagai seorang yang beragama di dalam sebuah negara.

Sebenarnya, agama di Indonesia diposisikan pada tempat yang  strategis. Sekalipun disebutkan Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama.

Sejak lahir, pemerintah negeri ini menunjuk satu kementerian yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada. Tidak hanya sampai di situ, pelaksanaan ritual agama pun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Seperti dalam penyelenggaraan ibadah haji dan puasa Ramadan, pemerintah ikut mengambil bagian dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Demikian pula pada peringatan hari besar keagamaan, semua agama dijadikan sebagai hari libur nasional.

Namun, tidak bisa dimungkiri dalam beberapa hal ada sebagian pihak menuntut lebih dari itu. Misalnya, agar hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum positif. Usulan ini selain didasarkan atas pertimbangan bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk negeri ini, juga dijamin bahwa jika usulan itu disetujui, pemeluk agama lain tetap akan terlindungi.

Hal itu memang dimungkinkan, kerena hukum Islam sesungguhnya akan melindungi siapa pun, termasuk bagi mereka yang memeluk agama lain. Begitu pula muncul isu di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama nonmuslim mengajukan tuntutan serupa.

Aspirasi-aspirasi tersebut memang selalu muncul dan mewarnai kehidupan beragama, terkadang juga masuk ranah politik. Keinginan itu sepertinya sulit dipenuhi atas dasar pandangan bahwa negeri ini bukan berdasar agama, melainkan Pancasila dan UUD 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Namun, nilai-nilai universal agama, seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, dan bermusyawarah, dijadikan sebagai sumber atau roh dalam menyusun berbagai aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara.

Agama-Negara dalam Konstitusi

Harus diakui, persoalan relasi antara negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang-surut. Sebab, relasi keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang akan berlaku di Indonesia sudah dimulai para pendiri bangsa.

Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. The founding fathers menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama serta golongan.

Awalnya, golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, tetapi golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD Negara Indonesia pada 22 Juni 1945 (Kaelan, 2009).

Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia.

Selain itu, melalui pembahasan serius disertai dengan komitmen moral yang tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, dan agama, tampaknya founding fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia.

Sesuai dengan prinsip negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan NKRI. Akan tetapi, hal itu bukan berarti Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistis; yang satu dan yang lain saling memberi.

Dalam konteks ini, agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Dalam UUD 1945, Indonesia menegaskan bukan negara agama, melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima dan kekuasaan tertinggi di atas hukum

Asas Keberimbangan

Dalam relasi ini, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balances (saling mengontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemoni sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya harus dikontrol dan diimbangi nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktik-praktik otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara.

Relasi ini merupakan jalan tengah dan bisa diterima semua kalangan. Baik secara historis maupun secara yuridis negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila. Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama.

Sumber lampost.co


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di