alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bc06a8e902cfefd6d8b4569/duduk-soal-imbalan-rp200-juta-untuk-pelapor-korupsi

Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi

Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi

"Jadi nanti bisa mengakibatkan saling lapor nanti masyarakat. Nanti korupsinya Rp 10 juta, yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Ini nanti pada jadi tukang lapor, tukang tangkap, matilah negara ini kalau buat bayar itu semua," ujar Fahri Hamzah.

Fahri adalah wakil ketua DPR. Dia katakan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, , Rabu lalu (10/10/2018). Dia menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018.

PP itu mengatur partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi berikut dan pemberian penghargaan bagi pelapor.

Penghargaan tersebut berupa piagam dan atau uang. Pelapor suap bisa memetik ganjaran hingga Rp10 juta. Sedangkan pelapor pencuri duit negara dapat beroleh sampai Rp200 juta.

Alasan Fahri mengatakan hal tadi, menurut WartaKotaLive.com, karena pemerintah salah dalam kerangka berpikir.
Pemerintah sanggup bayar
Bagi bekas Fahri, seharusnya pemerintah fokus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah korupsi. Bukan malah memberi hadiah untuk masyarakat.

Bagi Presiden Joko "Jokowi" Widodo, partisipasi masyarakat itu perlu untuk "... mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi." (Kompas.com)

Tentang kesiapan pemerintah dalam menyediakan dana imbalan, Jokowi bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melakukan kalkulasi.
Cuma angka maksimum
Fahri bilang, orang melaporkan korupsi senilai Rp10 juta lantas dapat imbalan Rp200 juta dari pemerintah.

Benarkah? Menurut Pasal 17 PP tadi, imbalan Rp200 juta itu maksimum. Itu pun ada rumusnya. Hanya dua permil (2/1000) dari kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Misalkan seorang warga masyarakat melaporkan korupsi Rp10 juta, imbalan pas banderol untuknya – jika laporannya terbukti benar – adalah Rp20.000.

Jika si pelapor mengungkapkan korupsi senilai Rp1 triliun, imbalan maksimum yang dia dapatkan adalah Rp200 juta. Bukan Rp2 miliar sesuai hitungan dua permil dari Rp1 triliun.
Belum tentu langsung dapat duit
Ketika seorang warga melaporkan kasus penyuapan ataupun pengutil duit negara, maka tak serta-merta dia mendapatkan uang ganjaran. Laporan lisan maupun tertulis itu masih harus diselidiki. Ada waktu 30 hari bagi penerima laporan untuk memeriksa laporan.

Dalam pemeriksaan itu ada kemungkinan si pelapor dipanggil oleh penegak hukum. Oh, siapa penegak hukum penerima laporan?

Menurut Pasal 1 PP itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan kejaksaan. Selain ketiga pihak tersebut ada pula pihak yang dapat dilapori, yakni pejabat berwenang pada badan publik.

Menyangkut keamanan pelapor, Pasal 12 menjamin perlindungan hukum. Untuk itu, penegak hukum – KPK dan dua lainnya – dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan tersebut diberikan kepada pelapor yang laporannya benar. Payung perlindungan itu adalah UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...elapor-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi Imbalan Rp200 juta buat pelapor korupsi

- Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi Jokowi kritik perang dagang lewat Game of Thrones

- Duduk soal imbalan Rp200 juta untuk pelapor korupsi Misteri hilangnya Khashoggi dan tekanan pada Arab Saudi

Urutan Terlama
fukri dongo ga baca berita emoticon-Cape d... cuma baca judul


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di