alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / IDNTimes /
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bbe880dc0d7704f698b4572/deretan-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2018

Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018

Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018

Jakarta, IDN Times - Kepala daerah dan korupsi seolah sudah gak bisa dipisahkan. Walaupun gak semua kepala daerah berbuat korup, tetapi nyatanya banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga antirasuah tahun 2017, mereka melakukan upaya penindakan sebanyak 19 kali. Tujuh kepala daerah berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti telah menerima uang suap atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. 

Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Belum sampai ke akhir tahun saja sudah ada 19 OTT, di mana 16 orang yang ditangkap lembaga anti rasuah adalah kepala daerah. Angka ini bisa bertambah dari pengembangan kasus. 

Maka gak heran dong kalau Presiden Joko "Jokowi" Widodo sampai merasa sedih karena hampir setiap hari ia mendengar pemberitaan mengenai kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi. 

"Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita (kepala daerah ditangkap karena korupsi), pagi dapat berita (kepala daerah ditangkap KPK)," ujar Jokowi di hadapan ratusan kepala daerah pada 6 Juli lalu. 

Mantan Gubernur DKI itu mengingatkan para kepala daerah agar hati-hati saat mendapat berbagai penerimaan, uang suap atau gratifikasi. 

Lalu, siapa saja kepala daerah yang terjaring KPK dalam OTT pada tahun 2018? Berikut daftarnya: 


17. 4 Oktober 2018: Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Wali Kota Pasuruan, Setiyono

Partai politik: Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar wilayah Pasuruan. Namun, usai ditangkap ia digantikan oleh Saifullah Maksum

Status hukum: Tersangka

Kronologi kasus: Berdasarkan penelusuran KPK, komitmen fee yang diterima Setiyono digunakan untuk proyek pengembangan PLUT-KUMKM. Setiyono dijanjikan akan mendapat fee senilai 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau setara Rp 2,2 miliar. Usai diperiksa selama 24 jam, Setiyono resmi mengenakan rompi oranye dan mendekam di rutan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari pertama. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan karena sudah dijanjikan akan diberikan komitmen fee, maka proyek di Pasuruan diberikan kepada kontraktor bernama Muhammad Baqir, pemilik CV M. 

Ancaman hukuman: Atas perbuatannya, Setiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.


16. 26 Juli 2018: Bupati Lampung Selatan, Lampung
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan

Partai politik: Partai Amanat Nasional. Namun, ketika pilkada ia juga diusung oleh PDI Perjuangan, PKS dan Partai Nasdem.

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Zainudin ditangkap di kediamannya di Lampung Selatan pada 26 Juli sekitar pukul 23:00 WIB. Ia diduga memudahkan proyek agar bisa dimenangkan oleh seorang kontraktor yang dekat dengan dia, bernama Gilang Ramadan. Gilang merupakan pemilik dari CV 9 Naga.

Sebagai imbalannya, ia meminta fee untuk setiap proyek sebesar 10-17 persen. Hasilnya, Gilang berhasil mendapatkan 15 proyek dengan nilai total Rp 20 miliar. Namun, Gilang cerdik. Ia menggunakan trik meminjam nama perusahaan lain agar bisa ikut lelang dan mendapatkan semua proyek itu.

Semula, sudah ada uang senilai Rp 600 juta yang ditujukan bagi Zainudin. Sebanyak Rp 200 juta dipegang oleh Agus Bhakti Nugroho di sebuah hotel. Sedangkan sisanya, Rp 400 juta ditemukan di rumah Anjar Asmara. Namun, belum juga diserahkan ke Zainudin, uang itu sudah disita oleh penyidik KPK. Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Agus, Anjar dan Gilang sebagai tersangka.

Ancaman hukuman: Zainudin disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Dalam kasus itu, Zainudin menerima uang suap bersama dengan Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Provinsi Lampung), dan Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan)

Merujuk ke UU itu, maka ia terancam hukuman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta


15. 17 Juli 2018: Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap

Partai politik: Pangonal diusung oleh empat partai politik yakni PKS, PBB, PKB dan PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Bupati Pangonal meminta uang sebesar Rp 3 miliar kepada pengusaha bernama Effendy Syahputra. Namun, yang terealisasi baru Rp 576 juta. Itu pun, barang bukti sebesar Rp 500 juta masih raib dibawa kabur oleh orang dekat bupati yang bernama Umar Ritonga.

Uang itu diberikan sebagai imbal balik dari proyek RSUD yang dijanjikan akan diberikan ke Effendy. Selain Pangonal, KPK juga menetapkan Umar dan

Ancaman hukuman: Pangonal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta.


14. 3 Juli 2018: Bupati Bener Meriah, Aceh
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bener Meriah, Ahmadi

Partai politik: Partai Golkar

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Ahmadi disebut KPK sengaja menyuap Gubernur Irwandi senilai Rp 1,5 miliar. Tujuannya agar mendapat jatah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Namun, kepada media, Ahmadi membantah pernyataan KPK tersebut.

Ia menyebut yang menyerahkan uang suap itu adalah ajudan dan pengusaha dari kabupatennya. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, uang tersebut diperoleh Ahmadi dari para pengusaha di kabupaten itu.

Selain Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Gubernur Irwandi Yusuf dan Hendri Yuzal.

Ancaman hukuman: Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumanny penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.


13. 3 Juli 2018: Gubernur Nangroe Aceh Darussalam
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

Partai politik: Irwandi diusung oleh beberapa partai politik di antaranya Partai Demokrat dan Partai Nasional Aceh

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Irwandi Yusuf meminta uang senilai Rp 1,5 miliar kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Tujuannya, agar proyek infrastruktur jalan di kabupaten tersebut bisa memperoleh jatah DOKA.

Irwandi memang sudah menetapkan jatah bagi masing-masing bupati akan mendapat 2 persen dari DOKA. Sementara, untuk proyek di tingkat provinsi, akan dialokasikan 8 persen dari DOKA. Tapi, untuk mendapat jatah tersebut, mereka harus mau memberikan uang kepada mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. Padahal tahun 2018, DOKA yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk Aceh mencapai Rp 8 triliun.

Selain Irwandi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan Hendri Yuzal.

Ancaman hukuman: Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001


12. 6 Juni 2018: Walikota Blitar, Jawa Timur
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Walikota Blitar, Samanhudi Anwar

Partai politik: Samanhudi diusung oleh PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: OTT yang dilakukan penyidik KPK terhadap Samanhudi bersamaan dengan operasi senyap di Tulunagung. Sama seperti Syahri, Samanhudi sempat menghilang saat dicari oleh penyidik KPK. Tetapi, ia akhirnya menyerahkan diri sehari setelah diumumkan sebagai tersangka.

Samanhudi disebut oleh KPK menerima uang senilai Rp 1,5 miliar untuk ijon pembangunan fasilitas pendidikan. Uang tersebut merupakan komitmen fee senilai 8 persen yang dijanjikan ke Samanhudi. Semula, ia dijanjikan fee 10 persen. Tetapi, sisa 2 persennya dibagi-bagikan kepada dinas.

Ancaman hukuman: Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.


11. 6 Juni 2018: Bupati Tulunagung, Jawa Tengah
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Partai politik: Syahri diusung oleh dua partai politik yakni PDI Perjuangan dan Nasdem

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: proses penetapan Syahri sebagai tersangka terdapat sedikit drama. Sebab, ketika ia ditetakan sebagai tersangka, penyidik KPK justru gak bisa menemukan keberadaan Syahri ada di mana.

Ia akhirnya menyerahkan diri ke KPK dua hari usai diumumkan menjadi tersangka. KPK menangkap Syahri karena diduga telah menerima uang suap dengan total Rp 2,5 miliar dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, uang yang diterima Syahri gak digunakan untuk logistik Pilkada 2018. Publik pun dibuat terkejut karena Syahri tetap menang di Pilkada Tulunagung kendati sudah ditahan di rutan KPK.

Selain Syahri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni Sutrisno, Agung Prayitno, dan Susilo Prabowo.

Ancaman hukuman: Syahri disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun denda Rp Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.


10. 4 Juni 2018: Bupati Purbalingga, Jawa Tengah
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Purbalingga, Tasdi

Partai politik: Tasdi diusung oleh PDI Perjuangan dan tujuh partai lainnya yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura.

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Tasdi dijanjikan uang Rp 500 juta atau 2,5 persen dari total nilai proyek kawasan Islamic Centre. Sementara, kawasan yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga sedang memasuki pembangunan tahap ke-2 yang menelan biaya Rp 22 miliar. Area tersebut merupakan proyek multi years yang dikerjakan selama tiga tahun selama 2017-2019. Total nilai proyek mencapai Rp 77 miliar.

Selain Tasdi, KPK juga menetapkan Hadi Iswanto, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Ancaman hukuman: Tasdi disangkakan Pasal 12 huruf atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.


9. 23 Mei 2018: Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat

Partai politik: Agus diusung oleh tiga partai politi yakni Partai Demokrat, PPP dan PKB

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Agus diduga menerima uang suap dari para kontraktor di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Uang itu diduga untuk membiayai pencalonan ayah Agus di Pilkada Sulawesi Tenggara sebagai calon gubernur.

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 409 juta dan alat kampanye salah satu calon gubernur di rumah konsultan politik bernama Syamsuddin. Diduga itu adalah konsultan politik yang digunakan oleh Agus agar dapat memenangkan ayahnya di Pilkada tahun ini. Sementara, uang senilai Rp 409 juta, sebagian di antaranya berasal para kontraktor atau pihak swasta yang memang sudah dekat dengan Agus.

Ancaman hukuman: Agus disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yakni penjara 4 tahun - 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.


8. 15 Mei 2018: Bupati Bengkulu Selatan, Bengkulu
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud

Partai politik: Dirwan diusung oleh empat partai politik yakni PDI Perjuangan, PKPI, PPP dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Status hukum: sudah menjadi terdakwa

Kronologi kasus: Dirwan diduga telah menerima komitmen fee untuk lima proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan dari kontraktor setempat. Total uang yang dijanjikan oleh kontraktor mencapai Rp 112,5 juta. Namun yang terealisasi untuk diberikan sebesar Rp 98 juta.

Uang tersebut diberikan oleh kontraktor bernama Juhari yang telah menjadi mitra pemkab dan mengerjakan proyek sejak tahun 2017 lalu. Rencananya, bahkan Juhari dijanjikan akan ditunjuk secara langsung oleh Bupati Dirwan untuk mengerjakan lima proyek secara langsung. Total nilai lima proyek itu mencapai Rp 750 juta.

Selain Dirwan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Juhari (kontraktor), Hendrati (isteri Dirwan) dan Nursilawati (Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan).

Ancaman hukuman: disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Ancaman penjara yang tertulis di dalam pasal itu yakni 4-20 tahun dan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. 


7. 10 April 2018: Bupati Bandung Barat, Jawa Barat
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bandung Barat, Abu Bakar

Partai politik: Abu Bakar diusung oleh tiga partai politik yakni PPP, PKB dan PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, tim penyidik lembaga anti rasuah itu tiba di kediaman Abubakar pada sore hari untuk menangkap Abu Bakar. Tetapi, pria berusia 64 tahun itu memohon kepada penyidik agar tidak diproses secara hukum. Alasannya, ia menderita penyakit kanker dan harus menjalani perawatan kemoterapi.

Lucunya, yang terjadi selanjutnya, Abu Bakar justru mengadakan jumpa pers di kediamanya untuk membantah kalau ia ditangkap dalam peristiwa OTT.

Saut mengatakan dari operasi senyap yang digelar, penyidik menemukan barang bukti Rp 435 juta. Selain Abu Bakar, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Weti Lembanawati, Adiyoto dan Asep Hikayat.

Ancaman hukuman: penyidik mengenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4 tahun - 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Baca Juga: Terjaring Melalui OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Punya Harta Rp5 Miliar


6. 27 Februari 2018: Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara
Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018
Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra

Partai politik</s... [B]Baca Selengkapnya : https://www.idntimes.com/news/indone...mpaign=network

---

Baca Juga :

- Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018 Ajukan Banding Hakim Tetap Hukum Fredrich Yunadi Tujuh Tahun Penjara

- Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018 KPK Akui Sulit Membuktikan Dugaan Aliran Dana ke Kapolri

- Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018 Mabes Hubungan KPK dan Polri Sedang Harmonis Jangan Termakan Isu

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di