alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bbdf75ddad770df3a8b456e/pemerintah-daerah-harus-hadir-segera-saat-pascabencana

Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana

Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana
Ilustrasi: Para penyintas di daerah bencana harus merasakan kehadiran pemerintah daerah pascabencana
Para penyintas di daerah bencana bukan hanya kehilangan barang, properti, dan sanak saudaranya saja. Bencana juga memojokkan mereka ke situasi serba tidak menentu yang bisa menggerogoti daya hidupnya.

Itu sebabnya pemerintah wajib hadir sesegera mungkin pascabencana di tengah para penyintas. Itu tidak semata-mata untuk melakukan sejumlah tindakan pertolongan, penyelamatan, pengobatan, dan kelak dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Lebih dari itu, kehadiran dan tindakan-tindakan nyata pemerintah tersebut akan mampu memberikan sinyal positif kepada para penyintas bahwa ketidakmenentuan pascabencana dapat berakhir karena ada pihak yang bertanggung jawab untuk menatanya.

Kekuasaan pemerintahan harus segera pulih dan menampakkan dirinya di tengah warga negara sesegera mungkin pascabencana. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya paham, ketika para penyintas di daerah bencana marah karena tidak merasakan kehadiran pemerintah, itu artinya rakyat sedang tidak merasa terlindungi, terlayani, terberdayakan dan disejahterakan dalam situasi yang tak menentu.

Para pejabat pemerintahan seharusnya merespons dengan lebih bijak dan berempati atas kekecewaan para penyintas yang belum merasakan kehadiran pemerintah. Bukan sebaliknya, yang justru akan mengobarkan kemarahan publik.

Dalam bencana gempa-tsunami di Sulawesi Tengah, para penyintas sempat mengeluhkan ketidakhadiran pemerintah daerah. Kekesalan warga atas ketidakhadiran pemerintah daerah pascabencana juga terlihat dalam aksi perobekan baliho Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di Pantai Talise, Palu.

Kekecewaan warga atas ketidakhadiran pemerintah daerah pascabencana juga muncul ketika merespons pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, perihal ribuan warga yang meninggalkan Palu pascabencana.

Seperti dikutip Pro Kaltim, Loki saat itu menyatakan, “Eksodusnya warga Palu ke daerah lain, itu hak mereka. Tapi mestinya tidak meninggalkan kota Palu pasca-gempa bumi, tsunami dan lumpur. Mari kita bersama-sama membangun daerah ini. Bukan malah pergi. Kalau daerah ini sudah bagus lagi, (mereka) yang pergi ya mendingan tidak usah kembali.”

Warga menyesalkan pernyataan tersebut. Lagi pula, menurut mereka, dalam 6 hari pascabencana, tidak ada pernyataan dari pemerintah daerah yang meminta masyarakat tenang dan menghindarkan eksodus.

Pascabencana Sulawesi Tengah, pemerintah pusat tampaknya merasa perlu mengingatkan pemerintah daerah untuk memperlihatkan kehadirannya di tengah warga yang menjadi penyintas dalam bencana itu. Pengarahan Menko Polkam Wiranto dalam rapat perdana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Kamis (4/10/2018) memberikan penekanan kepada hal tersebut.

“Kehadiran para pemimpin dan aparatur di tengah masyarakat akan memberikan ketenangan dalam melewati ujian bencana ini,” kata Wiranto saat itu.

Ihwal kehadiran pemerintah daerah di daerah bencana itu, sangatlah menarik untuk menyimak pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara pada Senin (8/10/2018) lalu.

Saat itu Kalla mengatakan, “Memang gubernurnya ada, tapi memang sulit memerintah karena kehilangan sistem. Sistemnya hilang, tidak muncul. Itu yang menjadi bagian daripada (pelajaran untuk pemda).”

Itu artinya, kehadiran pemerintah daerah pascabencana adalah soal berjalannya sistem yang memastikan urusan pemerintahan –seperti yang dirumuskan dam UU Pemda- benar-benar bisa diselenggarakan.

Ketidakhadiran pemerintah daerah pascabencana, menurut Kalla, bukan kali ini pertama kali terjadi. Ketidakhadiran dan kelambanan pemerintah daerah juga terjadi pascabencana tsunami di Aceh. Itu sebabnya, menurut Kalla, manajemen krisis menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah.

Pernyataan Wakil Presiden tersebut mengingatkan kita bahwa perihal pengelolaan pemerintahan di daerah bencana pada pascabencana belum mendapat perhatian dalam peraturan perundang-undangan kita. Padahal kita berada di kawasan yang sangat rawan dengan bencana gunung berapi dan gempa bumi.

Ketentuan tentang manajemen krisis dalam pemerintahan sebagai bagian dari mitigasi bencana sebaiknya menjadi prioritas pengembangan peraturan. Dengan manajemen krisis pemerintahan pascabencana, para penyintas tetaplah warga negara yang harus dilindungi, dilayani, diberdayakan, dan disejahterakan; bukan bagai sebatang kara tanpa ada yang memedulikannya.
Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...t-pascabencana

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana Memaknai Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018

- Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana Inspirasi dan kesetaraan dalam Asian Para Games

- Pemerintah daerah harus hadir segera saat pascabencana Hoaks menimbulkan keonaran hanya jika disebarkan

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di