alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bbdcffdde2cf2f01f8b4573/survei-oecd-utang-bumn-berpotensi-mengganggu-fiskal

Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal

Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal
Secretary-General Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Angel Gurria, menyampaikan hasil survei OECD tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan beban keuangan dan utang yang ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka membangun infrastruktur berpotensi mengganggu anggaran pemerintah Indonesia.

Dalam laporan Survei Ekonomi Indonesia 2018, OECD menyebut tren pertumbuhan utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran.

Survei tersebut dirilis di sela acara pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali, Rabu (10/10/2018).

Survei OECD menyebut kerentanan keuangan mulai meningkat di sejumlah BUMN. Investasi yang begitu cepat dan peningkatan utang yang drastis membuat BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur rawan mengalami masalah arus kas, terutama jika terjadi kenaikan suku bunga atau keterlambatan proyek.

Lembaga yang berbasis di Paris, Perancis, itu menyoroti dampak kebijakan pemerintah saat ini terhadap keuangan perusahaan pelat merah terkait yaitu PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pertamina, misalnya, harus menanggung selisih antara harga minyak dunia dengan harga BBM yang ditetapkan pemerintah.

"Langkah-langkah untuk membatasi harga listrik dan bahan bakar telah menimbulkan tekanan bagi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh, harga bahan bakar oktan rendah (bensin premium) belum berubah sejak 2016 meskipun ada kenaikan harga minyak internasional," tulis laporan OECD dikutip Rabu (10/10).

Secara keseluruhan, OECD mencatat terdapat 14 BUMN yang mengalami kerugian pada tahun 2017, lebih sedikit dari angka tahun 2016. Kerugian yang ditanggung oleh BUMN mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran suntikan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah tengah menanti persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan suntikan modal kepada tiga perusahaan pelat merah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp17,8 triliun naik dari anggaran tahun 2018 yang mencapai Rp3,6 triliun.

Tiga perusahaan yang dicanangkan mendapatkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yakni PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) senilai Rp800 miliar, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp7 triliun, dan PT PLN (Persero) dengan usulan suntikan dana paling besar yakni Rp10 triliun.

Mengingat risiko-risiko tersebut, pemantauan terhadap BUMN dan memastikan tata kelola yang baik dinilai menjadi sangat penting.
Ekonomi masih positif
Kendati ada risiko keuangan di perusahaan negara, Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih positif. Gurria mengatakan bahwa tingkat kepercayaan (confidence level) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD.

Hasil survei memprediksi, Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen di 2019.

Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program,” kata Gurria dalam paparan hasil survei di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).
Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal

Gurria juga menyebutkan, untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pembelanjaan, Survei mengusulkan Indonesia untuk meningkatkan investasi dalam proses administrasi perpajakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat pemantauan dan memfasilitasi kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan bekerja dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak yang berulang.

Selain itu, survei menunjukkan perlunya memasukkan infrastruktur dalam rencana pembangunan baru, memperluas pelatihan keterampilan wisata dan mempertimbangkan membuka wilayah baru untuk penggunaan pariwisata yang tepat.

Menanggapi tiga hal yang direkomendasikan OECD itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mentargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019.

Pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah program peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi guru dan dana operasional sekolah.

"Sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata," ujar Sri Mulyani di Nusa Dua Bali, Rabu (10/10).
Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...gganggu-fiskal

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal Gugatan terhadap Bambang Hero dan perlindungan saksi ahli

- Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal Teka-teki di balik penahanan presiden Interpol di Tiongkok

- Survei OECD: Utang BUMN berpotensi mengganggu fiskal Achmad Zaky: Kita butuh inovasi yang lebih gila

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di