- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
NTB Berharap Janji Presiden Soal Rehabilitasi Gempa LOMBOK tak Tertunda
TS
kartika2019
NTB Berharap Janji Presiden Soal Rehabilitasi Gempa LOMBOK tak Tertunda
NTB Berharap Janji Presiden Soal Rehabilitasi tak Tertunda
Rabu 03 Okt 2018 16:01 WIB
Sejumlah siswa belajar di tenda sekolah darurat di SDN 1 Guntur Macan Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Jumat (28/9).
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap janji Presiden Joko Widodo terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pemprov NTB akan terus menyampaikan aspirasi warga terkait dana bantuan kepada pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan akan menagih janji Jokowi karena proses verifikasi rumah rusak yang dilakukan pemkab dan pemkot sudah hampir rampung. "Pastilah (kami tagih), apalagi sudah dijanjikan ke masyarakat," kata dia kepada wartawan di Gedung DPRD NTB, Rabu (3/10).
Pemprov NTB menatap program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiady Sayuti mengatakan dalam janji yang dikatakan presiden, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini. "Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak presiden kemudian tertunda," ujar dia di Kantor Pemprov NTB, Rabu (3/10).
Rosiady mengatakan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah. Di sisi lain, ia optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi meski pemerintah pusat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). "Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada," ucapnya.
Sumber lain
Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda NTB membersihkan 1.248 rumah terdampak gempa di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa selama September.
Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dana rehabilitasi mulai dari memanfaatkan sumber daya yang ada hingga mencari bantuan dari sumber lain. Terkait sumber daya yang ada, Rohmi mengatakan, minimal warga bisa bertahan dari datangnya musim penghujan. "Intinya kita tidak boleh menunggu, dalam posisi sekarang kita harus percaya diri dengan kekuatan kita sendiri," katanya menambahkan.
Rohmi mengatakan Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak dalam proses pemulihan pascagempa. "Sedang kita koordinasikan ya, sekarang satu kuncinya adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas di daerah kita," ujar Rohmi. Rosiady mengatakan Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan. "Dari pemda kami tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber," Rosiady.
Ia mengatakan Pemprov NTB juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing. "Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian," kata dia.
Bersabar
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah.
Rohmi pun meminta masyarakat untuk bersabar. Ia menjelaskan, proses pemulihan pascabencana memerlukan waktu. Rohmi mencontohkan pemulihan bencana di Aceh yang membutuhkan waktu hingga lima tahun dan Jogja selama tiga tahun. "Kalau kita lihat Aceh dan Jogja, enggak ada yang rehabilitasi selesai kurang dari satu tahun,” kata dia.
Apalagi, ia mengatakan, Donggala dan Palu juga sedang menghadapi musibah bencana. “Dengan adanya bencana Palu dan Donggala, kita terhenyak bahwa ada saudara kita yang jauh lebih menderita dari kita," ucapnya. Rohmi menilai, kebersamaan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan pascagempa. Ia mengajak seluruh pihak membangun nada-nada optimis untuk warga terdampak gempa.
https://www.republika.co.id/berita/n...i-tak-tertunda
Tak Kunjung Cair, Pemprov NTB Tagih Janji Jokowi Soal Bantuan Rumah
Minggu, 07 Okt 2018 - 09:42:13 WIB
Pemerintah pusat tak kunjung mencairkan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit. Pemrov NTB pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengucurkan anggaran yang dijanjikan sebelumnya.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah berharap, bantuan yang sudah dijanjikan pemerintah pusat tidak berkurang.
"Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang. Kita harus betul-betul percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah pusat dengan komitmennya," kata Sitti saat dikonfirmasi, Rabu (3/10/2018).
Sitti berjanji, pihaknya akan terus mengawal janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa. Karena verifikasi yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan.
"Tugas kabupaten dan provinsi itu hampir rampung. Tinggal sekarang bagaimana proses pembangunan dan komitmen pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Begitu juga soal janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan jaminan hidup (jadup) kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat. Menurut Sitti, hal ini juga terus dikawal agar dapat segera direalisasikan.
"Jadup juga kita tagih. Karena sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi kembali lagi ke Kementerian Sosial,’’ imbuhnya.
Sitti mengajak semua pihak menciptakan situasi tenang dan kondusif di daerah.
"Insya Allah kalau optimis, bersatu, ada saja hal yang kita lakukan. Untuk survive dulu di musim hujan ini. Karena kalau kita lihat Aceh, Karo, Yogyakarta. Ndak ada yang selesai rehabilitasi dan rekonstruksi kurang dari satu tahun," katanya.
Ia mengatakan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Aceh butuh waktu sampai lima tahun. Begitu juga Karo, butuh waktu sampai tujuh tahun. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta, butuh waktu sekitar tiga tahun.
"Seperti itulah bencana. Tapi apapun kita lakukan yang terbaik,’’ tutup dia.
Berdasarkan data Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB, sampai 27 September lalu, jumlah rumah yang terverifikasi baru 44.177 unit. Yang siap bangun baru 22 ribu unit. Jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 83.808 unit, rusak sedang 44 ribu unit, dan rusak ringan 76 ribu. Sehingga total jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai 204 ribu unit.
Dari jumlah itu, sebanyak 50 ribu unit yang sudah di-SK-kan bupati/walikota. Sementara yang sudah mendapatkan dana bantuan untuk rusak ringan baru 825 unit, rusak sedang nol dan rusak berat 6. 991 unit. Sedangkan jumlah rumah yang baru bisa dibangun lebih dari 7.000 unit.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan bantuan hingga Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat akibat gempa Lombok.
source
Penantian Kejelasan Dana Bantuan di Lombok & Komitmen Menkeu
Senin 08 Oct 2018 16:50 WIB
Foto udara bangunan rumah warga korban bencana gempa bumi di Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (1/10).
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melayangkan surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kejelasan soal bantuan kepada warga terdampak gempa. Pemerintah pusat telah menjanjikan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak dan bantuan jaminan hidup.
"Pak Bupati (Lombok Utara) sudah melayangkan surat permohonan kejelasan terhadap jaminan hidup yang disampaikan sekjen Kemensos pada dua bulan lalu," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kabag Humas Setda Kabupaten Lombok Utara Mujadid Muhas, Ahad (7/10).
Selain jaminan hidup, Mujadid mengatakan, hingga saat ini Pemkab Lombok Utara dan warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat di Lombok Utara belum menerima sepeser pun bantuan. Hasil verifikasi data, rumah rusak berat di Lombok Utara mencapai sekira 23 rumah.
Lombok Utara tidak sendirian. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid juga menyatakan akan terus menagih janji pemerintah pusat melalui Kemensos tentang bantuan jaminan hidup untuk warga terdampak gempa. Ia mengatakan Lombok Barat telah merampungkan verifikasi data rumah rusak berat akibat gempa.
Ia menambahkan Lombok Barat segera mengirimkan data tersebut ke Kemensos sebagai syarat pencairan bantuan jadup. "Rumah rusak berat di Lombok Barat itu 13.996 unit, satu rumah misal empat orang, tinggal dikali Rp 10 ribu selama enam bulan, tinggal diserahkan saja," ujar Fauzan kepada Republika di Lombok Barat, Ahad (7/10).
Akan tetapi, Fauzan mengaku agak bingung dengan surat edaran yang dibuat Kemensos yang meminta kepala daerah untuk tidak menjanjikan bantuan jaminan hidup kepada warga. “Padahal kan sebelumnya beliau (mensos) yang sampaikan (saat ke Lombok Barat," kata dia.
Fauzan menyebutkan, surat edaran itu ditujukan kepada gubernur NTB, tetapi ditembuskan juga kepada bupati dan wali kota di NTB, termasuk dirinya. “Kami nuntut kepada pemerintah pusat, kami tetap menuntut komitmen itu karena itu janji," ujar Fauzan.
Tergantung pemerintah pusat
Janji dari Kemensos soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan maka ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya," Pengamat dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto.
Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan hingga kini bantuan yang sudah cair untuk santunan kematian dengan nilai Rp 8,6 miliar. Sementara untuk bantuan jaminan hidup sedang berproses.
Bantuan jaminan hidup itu terkait dengan bantuan rumah rusak. Hingga saat ini, dia katakan, baru Pemkab Lombok Tengah yang telah mengirimkan data warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat ke Kemensos sebagai salah satu syarat mendapatkan jaminan hidup.
Ia mengatakan Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram segera mengirimkan data dalam waktu dekat ke Kemensos. Dia menambahkan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menanyakan kejelasan bantuan jadup.
"Persoalan cair dan tidak cairnya, ada dan tidak (dana) itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Ahsanul.
Pengamat dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang Mei Finarwanto mengatakan, pemerintah pusat harus maksimal dalam melakukan penanganan bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. "Pemerintah harus segera merealisasikan janji-janji karena korban terdampak gempa tentu akan menagih," ujar Bambang kepada Republika di Mataram, NTB, Ahad.
Bambang mengatakan, sejumlah janji yang diminta para korban terdampak gempa seperti pemberian bantuan dana untuk membangun kembali rumah yang rusak dan bantuan jaminan hidup. Bambang menilai, kondisi ini jangan sampai berlarut-larut karena akan memberikan dampak yang tidak bagi citra pemerintah itu sendiri.
Terlebih, Bambang mengatakan, saat ini memasuki tahun politik, di mana isu penanganan bencana sangat rentan untuk dipolitisasi. "Misalnya, janji dari Kemensos soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan maka ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya," ucap Bambang.
Komitmen menkeu
"Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat memiliki komitmen dalam pemulihan kondisi warga terdampak gempa di NTB. Ada dua bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak gempa, yakni bantuan rumah rusak dan bantuan jaminan hidup.
Sri menjanjikan Kemenkeu akan mencairkan sesuai jumlah yang diklaim. Syaratnya, seluruh kebutuhan tersebut sudah diverifikasi dan disertai landasan hukum. BNPB dan Kemensos melakukan verifikasi untuk jaminan hidup, sedangkan Kementerian PUPR untuk membangun hunian tetap.
Terkait bantuan rumah, ia menerangkan, ada mekanisme agar anggaran untuk kebutuhan tersebut bisa dikeluarkan. Sesuai janji Presiden Jokowi, yakni rumah rusak berat dapat bantuan Rp 50 juta, yang rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Pertama, pemerintah daerah terdampak bencana melakukan pendataan warga yang rumahnya rusak untuk kemudian disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi dengan akurat.
"Jadi proses verifikasi sudah dianggap selesai 23 ribu kepala keluarga lebih sekarang ini sudah dibayarkan," kata Sri saat mendampingi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10).
Managing Director IMF Christine Lagarde bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dam Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi lokasi terdampak gempa di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10).
Sri menerangkan, proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan yang ada. "Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap," kata dia.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Sri, baru akan bisa diberikan saat warga telah kembali ke rumah yang permanen. Namun, pemda saat ini sudah melakukan inventarisasi data seluruh penduduk terdampak gempa yang nantinya akan mendapatkan bantuan jadup. "Daftar itu sudah disampaikan. Pemda dan Kemensos akan melakukan verifikasi bersamam BNPB, nanti kami Kemenkeu kita akan langsung cairkan," katanya menambahkan.
Sri juga menyatakan pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp 2,1 triliun untuk berbagai kebutuhan kedaruratan dan bantuan perumahan terdampak gempa di Lombok. Tidak hanya itu, pemerintah juga siap mengganggarkan dana rehabilitasi Lombok pada anggaran tahun depan.
Sri mengatakan, ada prosedur dan landasan hukum yang sedang dibahas bersama DPR agar bisa berjalan pada 1 Januari 2019. "Untuk 2019 sedang kami diskusikan untuk dianggarkan. Jadi bukan kita tidak punya uang, uangnya ada,” kata dia.
Selama tiga bulan mendatang atau hingga akhir tahun ini, ia mengatakan, dana bencana di NTB menggunakan cadangan dana. Ia menambahkan dana ini akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jangan kaitkan dengan Pertemuan IMF-Bank Dunia
Dia juga menepis anggapan dana bantuan untuk NTB tidak ada lantaran difokuskan untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). "Tidak, uang untuk Lombok ya untuk Lombok, Sulteng untuk Sulteng," kata dia.
Ia mengatakan anggaran pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pemerintah dalam penanganan bencana. "Di sana (acara IMF) anggaran sudah dilakukan dengan secara hati-hati, pos anggaran untuk bencana pos sendiri yang kita kelola,” kata dia.
Ia meminta semua pihak sebaiknya tidak mencampuraduk perasaan warga sebagai korban gempa dan pertemuan IMF-Bank Dunia. “Enggak boleh orang campur aduk perasaan warga yang kena gempa, buat pernyataan yang provokatif bahwa uang (pemerintah) habis untuk di Bali," katanya.
Sri menegaskan pemerintah memiliki cukup dana untuk merealisasikan bantuan kepada warga terdampak gempa di NTB. Akan tetapi, ia menegaskan pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dana untuk daerah terdampak, tetap dilakukan dengan prinsip hati-hati.
Sri melanjutkan, hal terpenting saat ini masyarakat harus terus diberikan pemahaman terkait pola dan mitigasi bencana, serta perencanaan anggaran menangani bencana. Hal ini termasuk mekanisme asuransi kepada rumah, bangunan, dan infrastruktur.
Dengan demikian, apabila terjadi bencana tidak selalu muncul isu bahwa pemerintah memiliki anggaran atau tidak. Ia menambahkan, selain APBN, pemerintah juga sedang merencanakan membuat stimulus untuk kehidupan ekonomi kembali normal.
"Mereka yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh OJK akan dilakukan mekanisme penghapusan pinjaman itu,” kata dia. Ia menambahkan Indonesia pernah melakukan ini ketika gempa Aceh pada 2014. “Nanti melalui proses,” kata dia.
Tidak hanya pinjaman, semua bisnis yang terdampak gempa akan dipertimbangkan untuk mendapatkan keringan pajak atau tax relief. “Jadi semuanya agar warga miliki kesempatan untuk kembali bangkit," katanya menambahkan.
https://www.republika.co.id/berita/n...omitmen-menkeu
--------------------------
Makanya ... jangan suka ngumbar janji ke rakyat itu!
Kan akhirnya mereka tagih ...
Rabu 03 Okt 2018 16:01 WIB
Sejumlah siswa belajar di tenda sekolah darurat di SDN 1 Guntur Macan Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Jumat (28/9).
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap janji Presiden Joko Widodo terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pemprov NTB akan terus menyampaikan aspirasi warga terkait dana bantuan kepada pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan akan menagih janji Jokowi karena proses verifikasi rumah rusak yang dilakukan pemkab dan pemkot sudah hampir rampung. "Pastilah (kami tagih), apalagi sudah dijanjikan ke masyarakat," kata dia kepada wartawan di Gedung DPRD NTB, Rabu (3/10).
Pemprov NTB menatap program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiady Sayuti mengatakan dalam janji yang dikatakan presiden, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini. "Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak presiden kemudian tertunda," ujar dia di Kantor Pemprov NTB, Rabu (3/10).
Rosiady mengatakan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah. Di sisi lain, ia optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi meski pemerintah pusat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). "Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada," ucapnya.
Sumber lain
Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda NTB membersihkan 1.248 rumah terdampak gempa di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa selama September.
Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dana rehabilitasi mulai dari memanfaatkan sumber daya yang ada hingga mencari bantuan dari sumber lain. Terkait sumber daya yang ada, Rohmi mengatakan, minimal warga bisa bertahan dari datangnya musim penghujan. "Intinya kita tidak boleh menunggu, dalam posisi sekarang kita harus percaya diri dengan kekuatan kita sendiri," katanya menambahkan.
Rohmi mengatakan Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak dalam proses pemulihan pascagempa. "Sedang kita koordinasikan ya, sekarang satu kuncinya adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas di daerah kita," ujar Rohmi. Rosiady mengatakan Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan. "Dari pemda kami tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber," Rosiady.
Ia mengatakan Pemprov NTB juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing. "Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian," kata dia.
Bersabar
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah.
Rohmi pun meminta masyarakat untuk bersabar. Ia menjelaskan, proses pemulihan pascabencana memerlukan waktu. Rohmi mencontohkan pemulihan bencana di Aceh yang membutuhkan waktu hingga lima tahun dan Jogja selama tiga tahun. "Kalau kita lihat Aceh dan Jogja, enggak ada yang rehabilitasi selesai kurang dari satu tahun,” kata dia.
Apalagi, ia mengatakan, Donggala dan Palu juga sedang menghadapi musibah bencana. “Dengan adanya bencana Palu dan Donggala, kita terhenyak bahwa ada saudara kita yang jauh lebih menderita dari kita," ucapnya. Rohmi menilai, kebersamaan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan pascagempa. Ia mengajak seluruh pihak membangun nada-nada optimis untuk warga terdampak gempa.
https://www.republika.co.id/berita/n...i-tak-tertunda
Tak Kunjung Cair, Pemprov NTB Tagih Janji Jokowi Soal Bantuan Rumah
Minggu, 07 Okt 2018 - 09:42:13 WIB
Pemerintah pusat tak kunjung mencairkan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit. Pemrov NTB pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengucurkan anggaran yang dijanjikan sebelumnya.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah berharap, bantuan yang sudah dijanjikan pemerintah pusat tidak berkurang.
"Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang. Kita harus betul-betul percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah pusat dengan komitmennya," kata Sitti saat dikonfirmasi, Rabu (3/10/2018).
Sitti berjanji, pihaknya akan terus mengawal janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa. Karena verifikasi yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan.
"Tugas kabupaten dan provinsi itu hampir rampung. Tinggal sekarang bagaimana proses pembangunan dan komitmen pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Begitu juga soal janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan jaminan hidup (jadup) kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat. Menurut Sitti, hal ini juga terus dikawal agar dapat segera direalisasikan.
"Jadup juga kita tagih. Karena sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi kembali lagi ke Kementerian Sosial,’’ imbuhnya.
Sitti mengajak semua pihak menciptakan situasi tenang dan kondusif di daerah.
"Insya Allah kalau optimis, bersatu, ada saja hal yang kita lakukan. Untuk survive dulu di musim hujan ini. Karena kalau kita lihat Aceh, Karo, Yogyakarta. Ndak ada yang selesai rehabilitasi dan rekonstruksi kurang dari satu tahun," katanya.
Ia mengatakan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Aceh butuh waktu sampai lima tahun. Begitu juga Karo, butuh waktu sampai tujuh tahun. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta, butuh waktu sekitar tiga tahun.
"Seperti itulah bencana. Tapi apapun kita lakukan yang terbaik,’’ tutup dia.
Berdasarkan data Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB, sampai 27 September lalu, jumlah rumah yang terverifikasi baru 44.177 unit. Yang siap bangun baru 22 ribu unit. Jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 83.808 unit, rusak sedang 44 ribu unit, dan rusak ringan 76 ribu. Sehingga total jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai 204 ribu unit.
Dari jumlah itu, sebanyak 50 ribu unit yang sudah di-SK-kan bupati/walikota. Sementara yang sudah mendapatkan dana bantuan untuk rusak ringan baru 825 unit, rusak sedang nol dan rusak berat 6. 991 unit. Sedangkan jumlah rumah yang baru bisa dibangun lebih dari 7.000 unit.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan bantuan hingga Rp 50 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak berat akibat gempa Lombok.
source
Penantian Kejelasan Dana Bantuan di Lombok & Komitmen Menkeu
Senin 08 Oct 2018 16:50 WIB
Foto udara bangunan rumah warga korban bencana gempa bumi di Desa Kekait, Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (1/10).
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melayangkan surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kejelasan soal bantuan kepada warga terdampak gempa. Pemerintah pusat telah menjanjikan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak dan bantuan jaminan hidup.
"Pak Bupati (Lombok Utara) sudah melayangkan surat permohonan kejelasan terhadap jaminan hidup yang disampaikan sekjen Kemensos pada dua bulan lalu," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kabag Humas Setda Kabupaten Lombok Utara Mujadid Muhas, Ahad (7/10).
Selain jaminan hidup, Mujadid mengatakan, hingga saat ini Pemkab Lombok Utara dan warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat di Lombok Utara belum menerima sepeser pun bantuan. Hasil verifikasi data, rumah rusak berat di Lombok Utara mencapai sekira 23 rumah.
Lombok Utara tidak sendirian. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid juga menyatakan akan terus menagih janji pemerintah pusat melalui Kemensos tentang bantuan jaminan hidup untuk warga terdampak gempa. Ia mengatakan Lombok Barat telah merampungkan verifikasi data rumah rusak berat akibat gempa.
Ia menambahkan Lombok Barat segera mengirimkan data tersebut ke Kemensos sebagai syarat pencairan bantuan jadup. "Rumah rusak berat di Lombok Barat itu 13.996 unit, satu rumah misal empat orang, tinggal dikali Rp 10 ribu selama enam bulan, tinggal diserahkan saja," ujar Fauzan kepada Republika di Lombok Barat, Ahad (7/10).
Akan tetapi, Fauzan mengaku agak bingung dengan surat edaran yang dibuat Kemensos yang meminta kepala daerah untuk tidak menjanjikan bantuan jaminan hidup kepada warga. “Padahal kan sebelumnya beliau (mensos) yang sampaikan (saat ke Lombok Barat," kata dia.
Fauzan menyebutkan, surat edaran itu ditujukan kepada gubernur NTB, tetapi ditembuskan juga kepada bupati dan wali kota di NTB, termasuk dirinya. “Kami nuntut kepada pemerintah pusat, kami tetap menuntut komitmen itu karena itu janji," ujar Fauzan.
Tergantung pemerintah pusat
Janji dari Kemensos soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan maka ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya," Pengamat dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto.
Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan hingga kini bantuan yang sudah cair untuk santunan kematian dengan nilai Rp 8,6 miliar. Sementara untuk bantuan jaminan hidup sedang berproses.
Bantuan jaminan hidup itu terkait dengan bantuan rumah rusak. Hingga saat ini, dia katakan, baru Pemkab Lombok Tengah yang telah mengirimkan data warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat ke Kemensos sebagai salah satu syarat mendapatkan jaminan hidup.
Ia mengatakan Pemkab Lombok Barat dan Pemkot Mataram segera mengirimkan data dalam waktu dekat ke Kemensos. Dia menambahkan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menanyakan kejelasan bantuan jadup.
"Persoalan cair dan tidak cairnya, ada dan tidak (dana) itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Ahsanul.
Pengamat dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram Bambang Mei Finarwanto mengatakan, pemerintah pusat harus maksimal dalam melakukan penanganan bencana di NTB dan Sulawesi Tengah. "Pemerintah harus segera merealisasikan janji-janji karena korban terdampak gempa tentu akan menagih," ujar Bambang kepada Republika di Mataram, NTB, Ahad.
Bambang mengatakan, sejumlah janji yang diminta para korban terdampak gempa seperti pemberian bantuan dana untuk membangun kembali rumah yang rusak dan bantuan jaminan hidup. Bambang menilai, kondisi ini jangan sampai berlarut-larut karena akan memberikan dampak yang tidak bagi citra pemerintah itu sendiri.
Terlebih, Bambang mengatakan, saat ini memasuki tahun politik, di mana isu penanganan bencana sangat rentan untuk dipolitisasi. "Misalnya, janji dari Kemensos soal jaminan hidup, kalau tidak segera direalisasikan maka ujung-ujungnya akan Pak Jokowi yang kena imbasnya," ucap Bambang.
Komitmen menkeu
"Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat memiliki komitmen dalam pemulihan kondisi warga terdampak gempa di NTB. Ada dua bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak gempa, yakni bantuan rumah rusak dan bantuan jaminan hidup.
Sri menjanjikan Kemenkeu akan mencairkan sesuai jumlah yang diklaim. Syaratnya, seluruh kebutuhan tersebut sudah diverifikasi dan disertai landasan hukum. BNPB dan Kemensos melakukan verifikasi untuk jaminan hidup, sedangkan Kementerian PUPR untuk membangun hunian tetap.
Terkait bantuan rumah, ia menerangkan, ada mekanisme agar anggaran untuk kebutuhan tersebut bisa dikeluarkan. Sesuai janji Presiden Jokowi, yakni rumah rusak berat dapat bantuan Rp 50 juta, yang rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Pertama, pemerintah daerah terdampak bencana melakukan pendataan warga yang rumahnya rusak untuk kemudian disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi dengan akurat.
"Jadi proses verifikasi sudah dianggap selesai 23 ribu kepala keluarga lebih sekarang ini sudah dibayarkan," kata Sri saat mendampingi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10).
Managing Director IMF Christine Lagarde bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dam Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi lokasi terdampak gempa di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10).
Sri menerangkan, proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan yang ada. "Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil, tetapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap," kata dia.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Sri, baru akan bisa diberikan saat warga telah kembali ke rumah yang permanen. Namun, pemda saat ini sudah melakukan inventarisasi data seluruh penduduk terdampak gempa yang nantinya akan mendapatkan bantuan jadup. "Daftar itu sudah disampaikan. Pemda dan Kemensos akan melakukan verifikasi bersamam BNPB, nanti kami Kemenkeu kita akan langsung cairkan," katanya menambahkan.
Sri juga menyatakan pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp 2,1 triliun untuk berbagai kebutuhan kedaruratan dan bantuan perumahan terdampak gempa di Lombok. Tidak hanya itu, pemerintah juga siap mengganggarkan dana rehabilitasi Lombok pada anggaran tahun depan.
Sri mengatakan, ada prosedur dan landasan hukum yang sedang dibahas bersama DPR agar bisa berjalan pada 1 Januari 2019. "Untuk 2019 sedang kami diskusikan untuk dianggarkan. Jadi bukan kita tidak punya uang, uangnya ada,” kata dia.
Selama tiga bulan mendatang atau hingga akhir tahun ini, ia mengatakan, dana bencana di NTB menggunakan cadangan dana. Ia menambahkan dana ini akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jangan kaitkan dengan Pertemuan IMF-Bank Dunia
Dia juga menepis anggapan dana bantuan untuk NTB tidak ada lantaran difokuskan untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). "Tidak, uang untuk Lombok ya untuk Lombok, Sulteng untuk Sulteng," kata dia.
Ia mengatakan anggaran pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali juga tidak berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pemerintah dalam penanganan bencana. "Di sana (acara IMF) anggaran sudah dilakukan dengan secara hati-hati, pos anggaran untuk bencana pos sendiri yang kita kelola,” kata dia.
Ia meminta semua pihak sebaiknya tidak mencampuraduk perasaan warga sebagai korban gempa dan pertemuan IMF-Bank Dunia. “Enggak boleh orang campur aduk perasaan warga yang kena gempa, buat pernyataan yang provokatif bahwa uang (pemerintah) habis untuk di Bali," katanya.
Sri menegaskan pemerintah memiliki cukup dana untuk merealisasikan bantuan kepada warga terdampak gempa di NTB. Akan tetapi, ia menegaskan pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dana untuk daerah terdampak, tetap dilakukan dengan prinsip hati-hati.
Sri melanjutkan, hal terpenting saat ini masyarakat harus terus diberikan pemahaman terkait pola dan mitigasi bencana, serta perencanaan anggaran menangani bencana. Hal ini termasuk mekanisme asuransi kepada rumah, bangunan, dan infrastruktur.
Dengan demikian, apabila terjadi bencana tidak selalu muncul isu bahwa pemerintah memiliki anggaran atau tidak. Ia menambahkan, selain APBN, pemerintah juga sedang merencanakan membuat stimulus untuk kehidupan ekonomi kembali normal.
"Mereka yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh OJK akan dilakukan mekanisme penghapusan pinjaman itu,” kata dia. Ia menambahkan Indonesia pernah melakukan ini ketika gempa Aceh pada 2014. “Nanti melalui proses,” kata dia.
Tidak hanya pinjaman, semua bisnis yang terdampak gempa akan dipertimbangkan untuk mendapatkan keringan pajak atau tax relief. “Jadi semuanya agar warga miliki kesempatan untuk kembali bangkit," katanya menambahkan.
https://www.republika.co.id/berita/n...omitmen-menkeu
--------------------------
Makanya ... jangan suka ngumbar janji ke rakyat itu!
Kan akhirnya mereka tagih ...
0
1.1K
8
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan