alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5bbb3406902cfe81448b4578/pemerintah-dan-swasta-sepakati-pembiayaan-proyek-non-apbn

Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN

Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN
Pengunjung mencoba teknologi 360 derajat yang menunjukkan keindahan alam di Mandalika, NTB, yang dipamerkan di Paviliun Indonesia pada ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).
Hari pertama rangkaian pertemuan tahunan IMF dan World Bank 2018 di Bali menghasilkan sebuah kesepakatan pembiayaan proyek antara pemerintah dengan swasta untuk tahun depan.

Pemerintah dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyepakati pembiayaan sejumlah proyek yang akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan perkiraan nilai mencapai Rp9,38 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan selama ini pembangunan proyek infrastruktur sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nominalnya sangat terbatas.

Padahal, kata dia, hampir semua negara membutuhkan infrastruktur yang bagus agar perekonomian tumbuh dengan baik. Di Indonesia, menurutnya, butuh sekitar Rp4.900 triliun untuk membangun infrastruktur selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, tidak semua proyek infrastruktur bisa diberikan kepada kementerian teknis--seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia pun meminta Menteri PUPR, Basuki Hadimulojono, untuk aktif menawarkan proyek infrastruktur tersebut kepada swasta dengan catatan pelaksanaan proyek harus berjalan transparan.

"Proyek-proyek di bawah Pak Basuki, banyak yang sangat menarik bagi swasta untuk turut serta. Yang terpenting adalah apakah menterinya mau membagi untuk swasta. Karena kalau mau pegang sendiri pakai APBN ya akan pelan sekali jalannya," ujar Sri Mulyani di Nusa Dua Bali, Senin (8/10/2018).

Menurut Basuki, anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan untuk pihaknya rata-rata mencapai Rp150 triliun setiap tahun. Namun, dana tersebut masih dirasa kurang. Konsep kerja sama dengan swasta pun dikira hanya sebatas masalah perawatan semata.

"Dengan skema ini, kita bisa pelihara jalan sepanjang tahun tanpa bergantung pada siklus APBN. Saya kira dengan innovative financing untuk infrastruktur ini kita bisa percepat penyediaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena kalau hanya andalkan APBN butuh berapa tahun lagi," ujarnya.

Sebanyak lima BUMN telah menandatangani kesepakatan proyek dengan pemerintah lewat skema KPBU tersebut di hotel Melia, Nusa Dua Bali. Berikut daftar proyeknya:

1. Proyek air minum Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi air minum dan memperluas cakupan layanan air minum di ibu kota Jawa Tengah itu.

Kementerian Keuangan telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero) sebagai pelaksana Project Development Facility (PDF). Perusahaan itu juga membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close)..

PJPK akan melaksanakan proyek melalui skema BOT (Build, Operate, and Transfer) dengan periode konsesi 25 tahun setelah tanggal operasi komersial. Perkiraan total biaya investasi untuk proyek adalah Rp1,19 Triliun dan bagian Perusahaan Proyek (Implementasi Badan Usaha) adalah Rp458 miliar.

Proyek ini direncanakan bisa menghasilkan kapasitas 1000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air minum sekitar 60.000-70.000 rumah di lima zona dalam tiga wilayah di kota Semarang. Masing-masing Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu dengan 24 jam ketersediaan layanan.

Pemerintah juga sudah menetapkan proyek ini sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Proyek satelit multifungsi

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana melakukan pengadaan satelit multifungsi dengan teknologi terbaru yaitu high throughput satellite. Pengadaan tersebut akan melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Menurut penjelasan dalam rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp6,7 triliun dengan masa konsesi 15 tahun. Investor asing dari Jepang, Tiongkok, Luksemburg, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) pun turut berpartisipasi dalam proses tender.

Dalam proyek ini, pemerintah melibatkan PT SMI sebagai Lead Transaction Advisor, berkolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam hal penjaminan dan juga mendapatkan fasilitas Availability Payment dari Kemenkominfo.

Dasar pengadaan proyek pengadaan satelit multifungsi ini adalah dalam rangka memenuhi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal alias Universal Service Obligation (USO).

Kemenkominfo bermaksud memberikan pelayanan akses komunikasi pita lebar (broadband) pada wilayah-wilayah USO yang belum terlayani dan tidak terjangkau oleh layanan broadband terestrial.

3. Proyek Jalan Nasional Non-Tol dan Jalan Tol

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan bekerja sama dengan PT PII untuk menjamin proyek preservasi jalan nasional di sekitar kota Palembang, provinsi Sumatra Selatan. Proyek tersebut ditaksir memiliki nilai investasi sekitar Rp1,35 triliun.

Jalan sepanjang 29,87 kilo meter itu ditetapkan sebagai proyek KPBU pertama untuk preservasi jalan nasional yang dikembangkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Penjaminan proyek oleh PT PII diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek di mata lembaga finansial.

PT PII juga akan menjamin risiko pembayaran dan terminasi atas proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Pare-Pare di Sulawesi yang dikembangkan oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub dengan skema KPBU.

Proyek senilai Rp1,1 triliun ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan menurunkan biaya logistik, khususnya pengangkutan semen. Jalur ini akan menghubungkan empat kabupaten di Sulawesi Selatan; yakni Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Pengkep dan Kabupaten Palanro.

4. Proyek transportasi udara

Pemerintah juga memberikan penjaminan proyek Bandara Udara Komodo yang tengah dikembangkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kepada PT PII.

Proyek senilai Rp1,1 triliun tersebut akan mendapatkan kepastian kelayakan untuk mendapatkan pendanaan penyelesaian proyek sebelum 2020. Proyek yang berlokasi di Labuan Bajo, NTT, ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan Kawasan wisata Komodo sebagai destinasi unggulan.

Kemenhub berencana menambah panjang runway dan pengembangan terminal untuk dapat menampung pesawat sekelas Boeing 737.

5. Pembiayaan ekspor

Tidak hanya untuk proyek infrastruktur, pemerintah juga menawarkan kerja sama skema KPBU kepada swasta untuk mendukung aktivitas ekspor pelaku usaha dalam negeri.

Pemerintah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyalurkan pendanaan kepada PT. Gema Ista Raya (PT GIR), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perikanan.

Perusahaan yang berdomisili di Pasuruan, Jawa Timur, tersebut dianggap sebagai contoh keberhasilan UMKM yang mampu menembus pasar dunia. Perusahaan tersebut mampu merambah pasar utama ke negara kawasan Afrika dan Timur Tengah seperti Kongo, Tanzania Ghana, Gabon, Madagaskar, Angola, Afrika Selatan, Sudan, Sierra Leone, Benin, Nigeria, dan Togo.

Sehingga, pada 2017, ekspor yang dilakukan oleh PT GIR ke negara-negara di benua Afrika mencapai 73 persen dari total ekspor.

Sejalan dengan peningkatan kinerjanya, PT GIR turut membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian kawasan Pasuruan dengan memberikan kesempatan pekerjaan kepada 621 orang tenaga kerja perempuan.

Pembiayaan dari LPEI akan digunakan untuk melakukan penetrasi pasar ekspor pengalengan ikan dan mengembangkan usahanya berupa ekspor ikan beku. Akhir Desember 2018 diharapkan pembangunan cold storage dengan kapasitas 2.000 ton dapat diselesaikan sehingga pengembangan usaha bisa terealisasi.

LPEI melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT. Wijaya Karya Tbk (Persero) untuk mendukung pembiayaan konstruksi proyek WIKA di Afrika.

Perusahaan konstruksi pelat merah tersebut tengah memfokuskan pembangunan gedung parlemen sebanyak 52 gedung di Afrika bagian selatan. Perseroan juga akan membidik pembangunan beberapa apartemen di Algeria dengan total kontrak mencapai 50 juta dolar yang diyakini akan tuntas dalam dua tahun ke depan.
Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...royek-non-apbn

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN Indonesia akan tambah ekspor ke Tiongkok lewat Jack Ma

- Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN Ada 3 zona festival untuk penonton di GBK

- Pemerintah dan swasta sepakati pembiayaan proyek non-APBN Aktivitas Kota Palu mulai menggeliat

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di