- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pangkal 'Penyakit' Defisit BPJS Kesehatan: Orang yg Mengaku Miskin Capai 118 juta
TS
shahrani2019
Pangkal 'Penyakit' Defisit BPJS Kesehatan: Orang yg Mengaku Miskin Capai 118 juta
Pangkal 'Penyakit' Defisit BPJS Kesehatan
Rabu, 19/09/2018 17:42 WIB
I
Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan beranjak lima tahun, sejak bersulih dari PT Askes (Persero) pada 1 Januari 2014 lalu. Namun, persoalan defisit yang didera BPJS Kesehatan tidak bisa dibilang remeh.
Ibarat penyakit, defisit pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kian hari kian menahun. Tengoklah, setelah defisit Rp3,3 triliun pada tahun pertamanya, di 2014 lalu, defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015.
Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai Rp16,5 triliun, yang belakangan dikoreksi hanya tersisa Rp10,98 triliun berdasar hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu, apa pangkal penyakit yang membuat BPJS Kesehatan selalu defisit?
Lihat juga: Jokowi Teken Perpres Pajak Rokok Tutup Defisit BPJS Kesehatan
Dalam rapat di DPR, Selasa (18/9) kemarin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut besaran klaim yang dibayarkan perusahaan selalu lebih besar ketimbang iuran yang diterima dari pesertanya. Sederhananya, besar pasak dari tiang.
Harap maklum, pesertanya bejibun. Data resmi melansir jumlah peserta BPJS Kesehatan tembus 204,4 juta jiwa hingga pertengahan September ini. Nah, separuh dari jumlah itu atau sekitar 118 juta merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin.
Sudah barang pasti, iuran yang dibayarkan pun relatif murah meriah. Cuma Rp25.500 per bulan. Itu pun, bukan masyarakat miskin yang harus merogoh kocek mereka sendiri, melainkan pemerintah melalui APBN atau APBD.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, dimana pos pengeluaran harus sama dengan pos pendapatan. Sayangnya, prinsip ini sekadar konsep di atas kertas. "Sebetulnya titik masalahnya terletak di besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktuaria," ujar Fachmi.
Lihat juga: Masalah yang Mencekik Keuangan BPJS Kesehatan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengaku telah lama mengkritisi mekanisme BPJS Kesehatan. Bahkan, sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial. Menurutnya, besaran iuran yang murah akan menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan.
Saat ini, iuran kelas I, kelas II, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing bernilai Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500. Jumlah itu dianggap rendah sekali. Padahal, hampir seluruh penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, 155 penyakit ditangani oleh BPJS Kesehatan bagi peserta iuran kelas I.
"Mereka disuruh untuk menangani berbagai penyakit, namun iurannya kecil. Ini celaka, sejak awal memang sudah saya ingatkan ketika memberi masukan di UU BPJS," terang Agus.
Apalagi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan jarang dilakukan. Sementara, pelayanan kesehatan mengalami inflasi setiap tahunnya. Sekadar mengingatkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir kali terjadi 1 April 2016 silam.
Lihat juga: Potensi Pajak Rokok Pemda Rp1,1 Triliun Tambal Defisit BPJS
Tak hanya itu, kepatuhan peserta membayar iuran pun dipertanyakannya. Dalam sebuah observasi yang dilakukan timnya beberapa waktu silam, peserta BPJS Kesehatan malas membayar iurannya, meski sebelumnya telah mengklaim fasilitas BPJS Kesehatan dalam jumlah besar.
"Ada yang sampai klaim hemodialisis sampai ratusan juta pakai BPJS Kesehatan, tapi begitu sembuh tidak mau mengiur lagi. Memang, diperlukan tindakan tegas bagi peserta seperti ini," tegas dia.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membenarkan bahwa defisit juga dikarenakan masalah iuran yang rendah. Namun, bak buah simalakama, pemerintah tentu tidak mau menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjelang tahun politik.
Padahal, di dalam pasal 16i Perpres 111 Tahun 2013, penyesuaian tarif perlu dilakukan dua tahun sekali. "Sekarang ini kenyataannya tidak dinaikkan, tentu tidak dipungkiri bahwa ini menjelang tahun politik. Kalau dinaikkan iurannya tentu pemerintah khawatir tidak akan dipilih lagi," katanya.
Lihat juga: Respons Warga: Terharu 'Bakar Rokok' Ikut Tambal Defisit BPJS
Selain masalah iuran yang rendah, defisit juga disumbang oleh sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis). Sistem ini disebutnya membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar BPJS Kesehatan membengkak.
Ambil contoh, rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tercatat 12 persen di tahun lalu. Namun, angkanya malah naik 15,6 persen pada tahun ini. Peningkatan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan ini tentu bisa meningkatkan jumlah klaim yang dibayar BPJS Kesehatan.
Tak sampai disitu, ia juga mensinyalir manajemen BPJS Kesehatan tak becus dalam menarik tunggakan iuran peserta. BPJS Watch melansir tunggakan iuran peserta mandiri dan korporasi, termasuk perusahaan BUMN, sampai 31 Mei 2018 mencapai Rp3,4 triliun.
"Selain itu, juga ada masalah pemerintah daerah yang menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan sebagainya. Ini juga bikin defisit. Padahal, sebetulnya, piutang (tunggakan iuran peserta) mereka banyak," ucap Timboel.
Lihat juga: Berutang Rp3,5 Triliun, Suplai Obat BPJS Bisa Terganggu
Kucuran Dana Pemerintah
Ironisnya, setelah negara menanggung peserta PBI lewat APBN dan APBD, kini negara juga harus menanggung defisit BPJS Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan pemerintah akan segera mencairkan suntikan modal senilai Rp4,99 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana itu berasal dari cadangan APBN 2018.
Tak cuma itu, pemerintah juga merevisi Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang JKN agar pajak rokok dapat menambal defisit BPJS Kesehatan. Dengan aturan ini, sebanyak 75 persen dari setengah penerimaan pajak rokok daerah dialokasikan ke BPJS Kesehatan.
Lihat juga: Potongan Pajak Rokok Hanya untuk Daerah Belum Ikut Iuran BPJS
Cara lain untuk menutup defisit, Agus Pambagio mengusulkan menindak tegas peserta yang nakal karena tidak membayarkan iuran. Tindakan tegas bisa berupa denda. Cara lainnya, menaikkan iuran untuk peserta kelas I.
"Peserta kelas I artinya mampu dong. Seharusnya, mereka baik-baik saja ketika pemerintah melakukan penyesuaian iuran. Di samping itu juga membatasi jumlah penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan," imbuhnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...bpjs-kesehatan
-------------------
Ada satu permasalahan mental bangsa kita hingga saat ini, yaitu kebiasaan meng-klaim dirinya miskin (padahal tidak miskin, bahkan sebenarnya kaya raya) bila sudah berhadapan dengan duit atau fasiltas gratis dari Negara, seperti kasus BPJS Kesehatan itu kalau di bidang Kesehatan. Atau kelompok Rumah Tangga Miskin bila di data terkait bantuan subsidi Pemerintah untuk kesejahteraan kelompok miskin, seperti penyaluran dana bantuan desa misalnya.
Di dunia pendidikan, tidak sedikit keluarga yang sebanarnya mampu untuk membiayai anak-anaknya studi hingga PTN, ngotot untuk memperoleh KARTU Keluarga Miskin sehingga bisa gratis bayar SPP. Bahkan untuk masuk ke PTN sekalipun, agar bisa lolos memperoleh beasiswa BIDIK MISI yang memang khusus diperuntukkan bagi keluarga miskin yang anaknya diterima di PTN tapi tak sanggup membayar SPP dan biaya kost. Negara membantu calon mahasiswa tadi lengkap dengan bantuan beasiswa dan SPP gratis sampai lulus sarjana S1. Tapi nyatanya di lapangan, banyak tuh mahasiswa penerima beasiswa bidik misi PTN itu saat kuliahnya bawa Honda-Brio dan HP-nya harga diatas 5 jutaan.
Data statistik yang dikeluarkan BPJS Kesehatan diatas menyebutkan bahwa jumlah membernya yang miskin ada 118 juta orang, sehingga semua gratis dan iurannya pun murah meriah. Padahal, kalau pakai data BPS, jumlah orang miskin Indonesia itu hanya 27 juta (bahkan turun menjadi 20 juta saja di tahun politik ini). Artinya, ada pembengkakan hampir 5 kali lipat jumlah orang miskin ketika mereka mendaftarkan dirinya menjadi member BPJS Kesehatan itu.
Rabu, 19/09/2018 17:42 WIB
IJakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan beranjak lima tahun, sejak bersulih dari PT Askes (Persero) pada 1 Januari 2014 lalu. Namun, persoalan defisit yang didera BPJS Kesehatan tidak bisa dibilang remeh.
Ibarat penyakit, defisit pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini kian hari kian menahun. Tengoklah, setelah defisit Rp3,3 triliun pada tahun pertamanya, di 2014 lalu, defisitnya kian bengkak hingga menyentuh Rp5,7 triliun pada 2015.
Kemudian, menjadi Rp9,7 triliun pada 2016 dan Rp9,75 triliun pada 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai Rp16,5 triliun, yang belakangan dikoreksi hanya tersisa Rp10,98 triliun berdasar hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu, apa pangkal penyakit yang membuat BPJS Kesehatan selalu defisit?
Lihat juga: Jokowi Teken Perpres Pajak Rokok Tutup Defisit BPJS Kesehatan
Dalam rapat di DPR, Selasa (18/9) kemarin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut besaran klaim yang dibayarkan perusahaan selalu lebih besar ketimbang iuran yang diterima dari pesertanya. Sederhananya, besar pasak dari tiang.
Harap maklum, pesertanya bejibun. Data resmi melansir jumlah peserta BPJS Kesehatan tembus 204,4 juta jiwa hingga pertengahan September ini. Nah, separuh dari jumlah itu atau sekitar 118 juta merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin.
Sudah barang pasti, iuran yang dibayarkan pun relatif murah meriah. Cuma Rp25.500 per bulan. Itu pun, bukan masyarakat miskin yang harus merogoh kocek mereka sendiri, melainkan pemerintah melalui APBN atau APBD.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, dimana pos pengeluaran harus sama dengan pos pendapatan. Sayangnya, prinsip ini sekadar konsep di atas kertas. "Sebetulnya titik masalahnya terletak di besaran iuran saat ini yang belum sesuai dengan hitungan aktuaria," ujar Fachmi.
Lihat juga: Masalah yang Mencekik Keuangan BPJS Kesehatan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengaku telah lama mengkritisi mekanisme BPJS Kesehatan. Bahkan, sejak diterbitkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial. Menurutnya, besaran iuran yang murah akan menjadi petaka bagi keuangan BPJS Kesehatan.
Saat ini, iuran kelas I, kelas II, dan kelas III BPJS Kesehatan yang masing-masing bernilai Rp80 ribu, Rp51 ribu, dan Rp25.500. Jumlah itu dianggap rendah sekali. Padahal, hampir seluruh penyakit ditanggung BPJS Kesehatan. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, 155 penyakit ditangani oleh BPJS Kesehatan bagi peserta iuran kelas I.
"Mereka disuruh untuk menangani berbagai penyakit, namun iurannya kecil. Ini celaka, sejak awal memang sudah saya ingatkan ketika memberi masukan di UU BPJS," terang Agus.
Apalagi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan jarang dilakukan. Sementara, pelayanan kesehatan mengalami inflasi setiap tahunnya. Sekadar mengingatkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir kali terjadi 1 April 2016 silam.
Lihat juga: Potensi Pajak Rokok Pemda Rp1,1 Triliun Tambal Defisit BPJS
Tak hanya itu, kepatuhan peserta membayar iuran pun dipertanyakannya. Dalam sebuah observasi yang dilakukan timnya beberapa waktu silam, peserta BPJS Kesehatan malas membayar iurannya, meski sebelumnya telah mengklaim fasilitas BPJS Kesehatan dalam jumlah besar.
"Ada yang sampai klaim hemodialisis sampai ratusan juta pakai BPJS Kesehatan, tapi begitu sembuh tidak mau mengiur lagi. Memang, diperlukan tindakan tegas bagi peserta seperti ini," tegas dia.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membenarkan bahwa defisit juga dikarenakan masalah iuran yang rendah. Namun, bak buah simalakama, pemerintah tentu tidak mau menyesuaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjelang tahun politik.
Padahal, di dalam pasal 16i Perpres 111 Tahun 2013, penyesuaian tarif perlu dilakukan dua tahun sekali. "Sekarang ini kenyataannya tidak dinaikkan, tentu tidak dipungkiri bahwa ini menjelang tahun politik. Kalau dinaikkan iurannya tentu pemerintah khawatir tidak akan dipilih lagi," katanya.
Lihat juga: Respons Warga: Terharu 'Bakar Rokok' Ikut Tambal Defisit BPJS
Selain masalah iuran yang rendah, defisit juga disumbang oleh sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis). Sistem ini disebutnya membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar BPJS Kesehatan membengkak.
Ambil contoh, rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tercatat 12 persen di tahun lalu. Namun, angkanya malah naik 15,6 persen pada tahun ini. Peningkatan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan ini tentu bisa meningkatkan jumlah klaim yang dibayar BPJS Kesehatan.
Tak sampai disitu, ia juga mensinyalir manajemen BPJS Kesehatan tak becus dalam menarik tunggakan iuran peserta. BPJS Watch melansir tunggakan iuran peserta mandiri dan korporasi, termasuk perusahaan BUMN, sampai 31 Mei 2018 mencapai Rp3,4 triliun.
"Selain itu, juga ada masalah pemerintah daerah yang menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan sebagainya. Ini juga bikin defisit. Padahal, sebetulnya, piutang (tunggakan iuran peserta) mereka banyak," ucap Timboel.
Lihat juga: Berutang Rp3,5 Triliun, Suplai Obat BPJS Bisa Terganggu
Kucuran Dana Pemerintah
Ironisnya, setelah negara menanggung peserta PBI lewat APBN dan APBD, kini negara juga harus menanggung defisit BPJS Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan pemerintah akan segera mencairkan suntikan modal senilai Rp4,99 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana itu berasal dari cadangan APBN 2018.
Tak cuma itu, pemerintah juga merevisi Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang JKN agar pajak rokok dapat menambal defisit BPJS Kesehatan. Dengan aturan ini, sebanyak 75 persen dari setengah penerimaan pajak rokok daerah dialokasikan ke BPJS Kesehatan.
Lihat juga: Potongan Pajak Rokok Hanya untuk Daerah Belum Ikut Iuran BPJS
Cara lain untuk menutup defisit, Agus Pambagio mengusulkan menindak tegas peserta yang nakal karena tidak membayarkan iuran. Tindakan tegas bisa berupa denda. Cara lainnya, menaikkan iuran untuk peserta kelas I.
"Peserta kelas I artinya mampu dong. Seharusnya, mereka baik-baik saja ketika pemerintah melakukan penyesuaian iuran. Di samping itu juga membatasi jumlah penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan," imbuhnya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...bpjs-kesehatan
Quote:
Riset: BPJS Kesehatan Cegah Orang Miskin Makin Miskin Gara-gara Sakit
16/05/2018, 15:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com—Penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia(LPEM FEB UI) pada 2017 mendapati, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menyelamatkan sekitar 1,16 juta orang dari kemiskinan.
"Logikanya, orang yang bukan peserta JKN-KIS harus bayar sendiri. Dengan JKN-KIS kan masyarakat tidak mampu kalau berobat tidak bayar," ujar peneliti senior LPEM FEB UI Teguh Dartanto di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Teguh mengatakan, orang cenderung berutang jika tak memiliki biaya untuk berobat dan tidak memiliki perlindungan asuransi. Karenanya, perekonomian orang itu akan semakin merosot.
"Sudah tidak punya uang, harus berutang pula. Nanti anaknya malah tidak sekolah, uangnya buat kebutuhan lain, dialihkan untuk kesehatan," ujar Teguh. Baca juga: Tahun 2017, BPJS Kesehatan Kelola Iuran JKN-KIS Rp 74,25 Triliun Menurut Teguh, utang untuk kebutuhan pengobatan bisa bernilai belasan juta rupiah.
Dengan data yang sama, kata Teguh, BPJS Kesehatan diperkirakan mencegah sekitar 15 juta orang untuk semakin miskin karena kebutuhan biaya pengobatan. Sebab, iuran untuk penerima bantuan iuran yang dikucurkan dari APBN bisa menutupi biaya berobat kalangan masyarakat kurang mampu.
"Ketika dia sakit, dia tidak keluar biaya. Dengan adanya JKN-KIS manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya iuran," kata Teguh. Baca juga: Go-Jek Permudah Mitra Driver Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Selama 2017, BPJS Kesehatan mengelola iuran JKN-KIS sebesar Rp 74,25 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan iuran pada 2016 yang tercatat Rp 67,4 triliun. Di samping bertambahnya pendapatan iuran, angka penerima bantuan iuran (PBI) pun meningkat. Pada 2017, penerima bantuan iuran sebanyak 92,3 juta jiwa, naik dari 91,1 juta pada 2016. Adapun total dana yang disuntikkan dari APBN sebesar Rp 25,3 triliun untuk 2017, naik pula dari Rp 24,8 triliun pada 2016.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018...ara-gara-sakit
Penduduk Miskin di Indonesia Capai 27,77 Juta Orang
Senin, 17/07/2017 13:33 WIB
Secara persentase, jumlah penduduk miskin menciut, yakni dari 10,7 persen pada September 2016 menjadi hanya 10,64 persen pada Maret 2017. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, secara nilai, jumlahnya justru meningkat menjadi 27,77 juta orang ketimbang 27,76 juta.
"Penurunan persentase penduduk miskin relatif lebih lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto, mengutip ANTARA, Senin (17/7).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen atau turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.
Selama periode September 2016 - Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017).
Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang, yakni dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.
"Masih ada disparitas tinggi antara desa dan kota. Di kota 7,72 persen, tetapi di desa 13,93 persen, hampir dua kali lipat. Ini menunjukkan persoalan kemiskinan itu ada di pedesaan," terang dia.
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar 73,31 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016, yaitu sebesar 73,19 persen.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah.
Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).
Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...777-juta-orang
Jumlah Orang Miskin RI Dipatok Cuma 20 Juta di Tahun Politik
17 July 2018
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meskipun secara persentase sudah mencapai single digit, namun secara absolut angka kemiskinan masih berjumlah puluhan juta orang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tak memungkiri bahwa perlu upaya ekstra untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, pemerintah tetap optimistis angka kemiskinan masih bisa ditekan.
Baca: Bangganya Sri Mulyani: Bersejarah, Kemiskinan RI di Bawah 10%
"Masih perlu kerja ekstra keras [menurunkan angka kemiskinan]," ungkap Bambang saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Selasa (17/7/2018).
Angka kemiskinan berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 secara persentase mencapai 9,82%. Ini menjadi kali pertama sejak era reformasi persentase angka kemiskinan berada di single digit.
Meski demikian, total penduduk miskin yang tersebar di berbagai wilayan Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Meskipun angkanya turun, jumlah tersebut dianggap seharusnya masih bisa ditekan menjadi lebih rendah.
"Puas dengan perbaikannya, tapi jumlah absolutnya masih sangat bisa diturunkan lebih jauh," kata Bambang.
Menurut BPS, ada empat faktor yang memengaruhi penurunan kemiskinan, antara lain inflasi yang terkendali, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan yang naik, sampai dengan penyaluran bantuan sosial tunai dan program beras sejahtera.
Pemerintah, sambung Bambang, akan tetap fokus memperkuat penyaluran dana bantuan sosial lebih tepat sasaran seperti program bantuan pangan non-tunai (BNPT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu indonesia Pintar (KIP), dan dana desa.
Baca: Mampukah Kemiskinan Ditekan Hingga Target Jokowi 8%?
Dengan tetap fokus menggunakan program tersebut untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah memproyeksikan presentase kemiskinan hingga akhir masa jabatan pemerintahan di 2019 mendekati 9%, sementara jumlah kemiskinan diharapkan bisa ditekan menjadi 20 juta hingga 22 juta jiwa.
"Mendekati 9% [secara persentase]. Mudah-mudahan [secara jumlah bisa ditekan] 20 - 22 juta," kata Bambang
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-tahun-politik
16/05/2018, 15:44 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com—Penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia(LPEM FEB UI) pada 2017 mendapati, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menyelamatkan sekitar 1,16 juta orang dari kemiskinan.
"Logikanya, orang yang bukan peserta JKN-KIS harus bayar sendiri. Dengan JKN-KIS kan masyarakat tidak mampu kalau berobat tidak bayar," ujar peneliti senior LPEM FEB UI Teguh Dartanto di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Teguh mengatakan, orang cenderung berutang jika tak memiliki biaya untuk berobat dan tidak memiliki perlindungan asuransi. Karenanya, perekonomian orang itu akan semakin merosot.
"Sudah tidak punya uang, harus berutang pula. Nanti anaknya malah tidak sekolah, uangnya buat kebutuhan lain, dialihkan untuk kesehatan," ujar Teguh. Baca juga: Tahun 2017, BPJS Kesehatan Kelola Iuran JKN-KIS Rp 74,25 Triliun Menurut Teguh, utang untuk kebutuhan pengobatan bisa bernilai belasan juta rupiah.
Dengan data yang sama, kata Teguh, BPJS Kesehatan diperkirakan mencegah sekitar 15 juta orang untuk semakin miskin karena kebutuhan biaya pengobatan. Sebab, iuran untuk penerima bantuan iuran yang dikucurkan dari APBN bisa menutupi biaya berobat kalangan masyarakat kurang mampu.
"Ketika dia sakit, dia tidak keluar biaya. Dengan adanya JKN-KIS manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya iuran," kata Teguh. Baca juga: Go-Jek Permudah Mitra Driver Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Selama 2017, BPJS Kesehatan mengelola iuran JKN-KIS sebesar Rp 74,25 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan iuran pada 2016 yang tercatat Rp 67,4 triliun. Di samping bertambahnya pendapatan iuran, angka penerima bantuan iuran (PBI) pun meningkat. Pada 2017, penerima bantuan iuran sebanyak 92,3 juta jiwa, naik dari 91,1 juta pada 2016. Adapun total dana yang disuntikkan dari APBN sebesar Rp 25,3 triliun untuk 2017, naik pula dari Rp 24,8 triliun pada 2016.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018...ara-gara-sakit
Penduduk Miskin di Indonesia Capai 27,77 Juta Orang
Senin, 17/07/2017 13:33 WIB
Secara persentase, jumlah penduduk miskin menciut, yakni dari 10,7 persen pada September 2016 menjadi hanya 10,64 persen pada Maret 2017. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 10,64 persen, turun tipis dibandingkan September 2016, yaitu 10,7 persen. Namun, secara nilai, jumlahnya justru meningkat menjadi 27,77 juta orang ketimbang 27,76 juta.
"Penurunan persentase penduduk miskin relatif lebih lambat dibandingkan periode-periode sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto, mengutip ANTARA, Senin (17/7).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen atau turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017.
Selama periode September 2016 - Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017).
Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang, yakni dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.
"Masih ada disparitas tinggi antara desa dan kota. Di kota 7,72 persen, tetapi di desa 13,93 persen, hampir dua kali lipat. Ini menunjukkan persoalan kemiskinan itu ada di pedesaan," terang dia.
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar 73,31 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016, yaitu sebesar 73,19 persen.
Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan, yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah.
Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).
Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...777-juta-orang
Jumlah Orang Miskin RI Dipatok Cuma 20 Juta di Tahun Politik
17 July 2018
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Meskipun secara persentase sudah mencapai single digit, namun secara absolut angka kemiskinan masih berjumlah puluhan juta orang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tak memungkiri bahwa perlu upaya ekstra untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, pemerintah tetap optimistis angka kemiskinan masih bisa ditekan.
Baca: Bangganya Sri Mulyani: Bersejarah, Kemiskinan RI di Bawah 10%
"Masih perlu kerja ekstra keras [menurunkan angka kemiskinan]," ungkap Bambang saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Selasa (17/7/2018).
Angka kemiskinan berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 secara persentase mencapai 9,82%. Ini menjadi kali pertama sejak era reformasi persentase angka kemiskinan berada di single digit.
Meski demikian, total penduduk miskin yang tersebar di berbagai wilayan Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Meskipun angkanya turun, jumlah tersebut dianggap seharusnya masih bisa ditekan menjadi lebih rendah.
"Puas dengan perbaikannya, tapi jumlah absolutnya masih sangat bisa diturunkan lebih jauh," kata Bambang.
Menurut BPS, ada empat faktor yang memengaruhi penurunan kemiskinan, antara lain inflasi yang terkendali, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan yang naik, sampai dengan penyaluran bantuan sosial tunai dan program beras sejahtera.
Pemerintah, sambung Bambang, akan tetap fokus memperkuat penyaluran dana bantuan sosial lebih tepat sasaran seperti program bantuan pangan non-tunai (BNPT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu indonesia Pintar (KIP), dan dana desa.
Baca: Mampukah Kemiskinan Ditekan Hingga Target Jokowi 8%?
Dengan tetap fokus menggunakan program tersebut untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah memproyeksikan presentase kemiskinan hingga akhir masa jabatan pemerintahan di 2019 mendekati 9%, sementara jumlah kemiskinan diharapkan bisa ditekan menjadi 20 juta hingga 22 juta jiwa.
"Mendekati 9% [secara persentase]. Mudah-mudahan [secara jumlah bisa ditekan] 20 - 22 juta," kata Bambang
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-tahun-politik
-------------------
Ada satu permasalahan mental bangsa kita hingga saat ini, yaitu kebiasaan meng-klaim dirinya miskin (padahal tidak miskin, bahkan sebenarnya kaya raya) bila sudah berhadapan dengan duit atau fasiltas gratis dari Negara, seperti kasus BPJS Kesehatan itu kalau di bidang Kesehatan. Atau kelompok Rumah Tangga Miskin bila di data terkait bantuan subsidi Pemerintah untuk kesejahteraan kelompok miskin, seperti penyaluran dana bantuan desa misalnya.
Di dunia pendidikan, tidak sedikit keluarga yang sebanarnya mampu untuk membiayai anak-anaknya studi hingga PTN, ngotot untuk memperoleh KARTU Keluarga Miskin sehingga bisa gratis bayar SPP. Bahkan untuk masuk ke PTN sekalipun, agar bisa lolos memperoleh beasiswa BIDIK MISI yang memang khusus diperuntukkan bagi keluarga miskin yang anaknya diterima di PTN tapi tak sanggup membayar SPP dan biaya kost. Negara membantu calon mahasiswa tadi lengkap dengan bantuan beasiswa dan SPP gratis sampai lulus sarjana S1. Tapi nyatanya di lapangan, banyak tuh mahasiswa penerima beasiswa bidik misi PTN itu saat kuliahnya bawa Honda-Brio dan HP-nya harga diatas 5 jutaan.
Data statistik yang dikeluarkan BPJS Kesehatan diatas menyebutkan bahwa jumlah membernya yang miskin ada 118 juta orang, sehingga semua gratis dan iurannya pun murah meriah. Padahal, kalau pakai data BPS, jumlah orang miskin Indonesia itu hanya 27 juta (bahkan turun menjadi 20 juta saja di tahun politik ini). Artinya, ada pembengkakan hampir 5 kali lipat jumlah orang miskin ketika mereka mendaftarkan dirinya menjadi member BPJS Kesehatan itu.
Diubah oleh shahrani2019 24-09-2018 23:19
4
22.1K
186
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan