BeritagarID
TS
MOD
BeritagarID
Ombudsman sarankan Jokowi benahi manajemen stok beras

Para pekerja beraktivitas di dalam gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Drive) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (20/9/2018).
Kegaduhan antarlembaga pemerintah dalam urusan impor beras akhirnya sampai di tangan Ombudsman RI. Dalam siaran pers yang diterima Beritagar.id, Minggu (23/9/2018), Ombudsman menilai kegaduhan ini disebabkan oleh urusan koordinasi dari hulu hingga hilir.

Silang pendapat muncul ketika stok beras di gudang Perum Bulog melimpah. Ironisnya, beras yang melimpah justru dari impor.

Akibatnya, menurut Dirut Bulog Budi "Buwas" Waseso, stok beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Dan karena pasokan impor terus masuk, Bulog harus menyewa gudang baru hingga dana Rp45 miliar.

Buwas pun lebih lanjut mengatakan bahwa gudang Bulog hingga akhir tahun ini hanya bisa menampung tambahan 1,5 juta ton beras lagi. Dan Buwas sebenarnya sepakat bahwa impor beras hingga 2 juta ton adalah untuk mengantisipasi paceklik, demikian dilansir detikFinance (4/9).

Namun, Bulog tetap membutuhkan gudang baru yang biayanya tak murah. Tetapi menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, itu urusan Bulog karena impor beras oleh pemerintah belum berhenti hingga mencapai 2 juta ton.

Karena perang argumen melalui media itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memanggil dua pejabat itu untuk menghadap. Namun, Moeldoko hanya mengatakan "secepatnya" pada Kamis (20/9) pekan lalu.

Dan situasi ini dibaca Ombudsman. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan kebijakan manajemen beras belum terintegrasi dari hulu sampai hilir. Perubahan satu kebijakan pada salah satu mata rantai beras justru menimbulkan komplikasi pula.

Contohnya, penolakan beras impor oleh Bulog tadi karena stok beras di dalam gudang mereka sudah menumpuk. Penghentian program Beras Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) justru membuat sistem logistik beras mengalami tekanan.

Di sisi lain, penerapan BPNT tidak disertai pembaruan kebijakan skema distribusi oleh Bulog. Tak ada pula urusan manajemen kebijakan stok, padahal Bulog juga punya tugas stabilitas harga pangan selain beras.

Ombudsman RI pun menilai bahwa silang pendapat di ranah publik oleh para pembantu presiden tak akan terjadi andai pengambilan keputusan untuk impor atau tidak impor dalam rapat koordinasi terbatas cukup tegas.

Oleh karena itu, Ombudsman RI pun mengeluarkan saran berisi tujuh langkah untuk Presiden Joko Widodo.
Tetapkan dan publikasikan segera hasil perbaikan perhitungan data produksi nasional oleh BPS (Kerangka Sampling Area).Lakukan audit posisi stok beras di Perum Bulog dan hitung perkiraan stok beras di penggilingan (supervisi metode oleh BPS).Tetapkan neraca beras nasional sebagai dasar pengambilan keputusan impor.Memperbaiki kebijakan pengadaan dan distribusi beras Perum Bulog. Jangan hanya memaksakan serap beras petani tanpa kejelasan skema distribusi dan disposal stock policy.Terapkan skema dan prosedur baku untuk pengambilan keputusan impor/tidak impor dalam rapat koordinasi terbatas.Pastikan semua informasi dan data dapat diakses secara baik oleh publik.Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua (dalam rapat terbatas setuju, tapi di luar rapat menentang) agar tak merusak kepercayaan publik.
Ini bukan suara pertama soal manajemen beras nasional dari Ombudsman RI. Januari lalu, Ombudsman RI menilai ada maladministrasi dalam impor beras karena bukan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Alamsyah kepada BBC Indonesia (15/1), menjelaskan impor beras dari Vietnam dan Thailand akan dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang ditunjuk Kementerian Perdagangan. Ini tindakan yang salah administrasi karena impor seharusnya dilakukan oleh Bulog.

"Kami itu rezim administratif. Jadi sepanjang sesuai prosedur yang benar, impor itu urusan pemerintah. Kalau tidak benar, Ombudsman harus mengingatkan karena kami pengawas," kata Alamsyah.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...men-stok-beras

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jokowi yakin Patung GWK takkan lekang hingga seabad

- Pegawai honorer gagal tes CPNS bakal direkrut jadi tenaga kontrak

- Deklarasi kampanye damai, Rommykoco, dan WO-nya SBY

anasabilatien212700
tien212700 dan anasabila memberi reputasi
2
363
2
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan