Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Sumtera Utara kini mendapatakan peringkat pertama di antara provinsi lain yang ada di Indonesia.

Perhargaan ini bukan karena prestasi melainkan karena kinerja buruk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sumatera Utara ternyata menyumbang 298 ASN terlibat dalam kasus korupsi, 33 orang diantaranya bekerja di lingkungan pemerintah Sumut.

Fakta ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) lalu Menteri Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang dimintai komentarnya terkait hal ini belum mengetahui keterlibatan para ASN dalam kasus korupsi.

"Saya belum bisa simpulkan, apakah mereka terlibat korupsi atau tidak, dari mana kalian tau bahwa mereka ini terlibat korupsi?" ujarnya.

Edy mengaku belum bisa mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Dari mana kalian tau, yang penting Gubernur Sumatera Utara belum bisa melakukan pemecatan karena belum mengetahui secara pasti mereka ini terlibat korupsi atau tidak," ujar Edy Rahmayadi saat menyambangi korban bencana banjir, di Jalan Sari Rejo, Kelurahan Beringin, Kota Medan, Selasa (18/9/2018).


Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tampak mengendari sepeda bersama dengan jajaran TNI/Polri serta SKPD, Selasa (18/9/2018).(HO)
Edy Rahmayadi mengatakan, belum bisa melakukan pemecatan, dan sudah Mahkamah Agung sudah melakukan vonis terhadap.

"Ya kalau memang sudah di vonis, kita akan pecat semua yang terlibat tersebut, dan tidak ada lagi yang melakukan korupsi di bawah pimpinan saya," ujarnya.

Langkah selanjutnya untuk mengantisipasi agar tidak lagi para pegawai negeri sipil yang terlibat korupsi, Edy Rahmayadi mengatakan, akan mengatur sistem kerja yang baik.

"Kalau antisipasinya, mereka harus melakukan sistem kerja yang baik, agar tidak terulangnya korupsi ini," ujarnya.

Tak lupa Edy juga juga menyindir para wartawan harus menjadi mata dan telinga Gubernur Sumatera Utara atas kejadian-kejadian apa saja yang terjadi.

"Kalian wartawan harus bekerja sama dengan saya, kalian harus menjadi mata dan telinga bagi saya, kalau hanya Gubernur yang bekerja gak mungkin, kalau ada yang terjadi kenapa tidak diberitahu saya. Jadi kalau ada yang salah di Sumut Minggu depan, kalian wartawan lah yang salah," ujar Edy Rahmayadi yang disambut tawa orang yang berada tepat disekelilingnya.

Pemerintah Sumatera Utara sedang menunggu surat keputusan bersama tiga menteri/kepala lembaga mengenai 298 pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang terbukti korupsi.

Data Badan Kepegawaian Negara, jumlah paling banyak PNS/ASN yang menyelewengkan uang negara berasal dari Sumut.

Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) alias pemecatan bagi koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkracht).

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Kaiman Turnip mengaku sudah mendapat informasi PNS di lingkungan kerjanya memeroleh peringkat pertama kategori terkorup se- Indonesia.

Berdasarakan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebanyak 298 PNS di Pemprov Sumut terlibat tindak pidana korupsi, namun masih menikmati kucuran gaji dari pemerintah. Secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang PNS koruptor di seluruh Indonesia.

"Oh, itu (rekapitulasi PNS korup). Kami tunggu dulu SK bersamanya. Nanti kalau sudah keluar, di situ disebutkan paling lambat 18 Desember 2018. Tindakan kami nanti kalau dinyatakan bersalah dan inkracht, ya, dipecat," kata Kaiman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (13/9) malam.

Hingga kemarin malam, Kaiman mengaku sedang mengikuti rapat membahas perihal pengumuman PNS korup di Jakarta.

"Saya sedang di Jakarta. Nanti dululah, ya. Sedang rapat juga. Ya, membahas itulah (rekapitulasi PNS korup," ujarnya.

Pengumuman resmi BKN menyebut sebanyak 2.357 PNS jadi terpidana korupsi.

Dari PNS yang terlibat korupsi beberapa telah dinyatakan inkracht.

Waktu tiga bulan bagi Pemprov Sumut untuk menindaklanjuti pemberhentian secara tidak hormat bagi 298 PNS yang terbukti korup.

(Cr19/Tribun-Medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2018/09/18/298-asn-koruptor-dari-sumut-edy-rahmayadi-dari-mana-kalian-tau-mereka-ini-terlibat-korupsi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dari sumber berita hoax, pak gubsu, yakni KPK, BKN, dkk, tolong pak gubsu kirim ormas okp sumut dulu buat geruduk markas2 pembuat hoax itu di jakarta

https://www.kaskus.co.id/thread/5b9c396ddad770024f8b4567/sumut-ranking-i-provinsi-paling-banyak-pegawai-terjerat-korupsi/