Ilustrasi: Membebaskan dan melindungi korban perdagangan manusia
Jeritan perempuan-perempuan asal Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang dan Tegal yang dijual dan dinikahkan secara paksa di China menjadi peringatan bahwa perdagangan manusia masih menjadi persoalan besar bagi kita.

Kisah para korban perdagangan manusia itu menunjukkan bahwa, selain hidup di atas kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan, perdagangan manusia diberi jalan oleh praktik korupsi.

Mutiara Ramdiani, berusia 16 tahun, adalah salah satu korban perdagangan manusia itu. Dia pasti tidak pernah menyangka akan diperdagangkan di China. Bahkan kepada ayahnya, Nurhidayat, perempuan di bawah umur itu mengaku akan jalan ke Jakarta bersama temannya untuk bekerja.

Dia juga meyakinkan ayahnya bahwa pekerjaannya aman dan halal. Mutiara dijanjikan bekerja di bidang penjualan kosmetika oleh seseorang. Nyatanya, hanya berselang dua bulan kemudian, Nurhidayat mendapat kabar bahwa putrinya berada di China dan minta segera dipulangkan.

Mutiara adalah salah satu dari 16 perempuan Indonesia yang, dalam penuturan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, “dibawa ke China, dipaksa menikah, dan saat ini kondisinya memprihatinkan. Mereka disekap, mendapatkan kekerasan seksual, diberi makan lewat jendela.”

Keenam belas perempuan itu tinggal di lokasi yang berbeda. Delapan orang tinggal di Provinsi Hainan. Tiga orang tinggal di Provinsi Anhui. Korban lainnya belum diketahui posisinya.

Para korban perdagangan manusia itu dijual seharga Rp400 juta per orang. Selama diperjuabelikan, identitas dan surat izin orangtua yang dipalsukan oleh agen.

Penipuan dan pemalsuan dokumen adalah dua hal yang selalu menyertai kasus-kasus perdagangan manusia yang mengorbankan pekerja migran kita. Kedua hal itu juga terlihat dalam kasus Entin Suntini, perempuan di bawah umur asal Sukabumi yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia.

Kasus Entin mencuat setelah Neng Ai Maryati, seorang penjual jamu asal Indonesia yang berada di Malaysia, mengirim pesan di akun Facebook-nya untuk mencari tahu keberadaan orang tua Entin. Pesan itu kemudian mendapat respons cepat dari media, KBRI, dan juga kepolisian.

Menurut Neng Ai Maryati, Entin sempat diperlakukan tidak wajar oleh orang yang membawanya dari Indonesia. Dia tidur dan disuruh mandi dengan hewan di tempat sempit.

Untuk sampai di Malaysia, Entin melewati jalan yang cukup panjang yang bermula dari perjumpaannya di media sosial dengan perempuan yang mengaku punya informasi lowongan kerja. Kepada perempuan itu Entin menyatakan setuju bekerja sebagai baby sitter.

Dari kampungnya di Sukabumi, Entin berangkat ke Jakarta untuk menemui perempuan itu. Sesampai di Jakarta Entin ditampung di sebuah tempat kos. Selama di Jakarta itulah komplotan perdagangan manusia membuatkan dokumen palsu, seperti surat keterangan pengganti e-KTP, kartu keluarga, dan akte lahir untuk Entin.

Paspor bagi Entin tidak dibuat di Jakarta. Perempuan berumur 16 tahun itu diterbangkan ke Batam untuk kemudian di bawa ke Bengkalis. Di Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, paspor bagi Entin diurus.

Beberapa hari berselang ia dibawa menyeberang ke Malaysia dengan menggunakan kapal feri. Setelah diserahkan ke agen penyalur, Entin dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Seperti pekerja migran ilegal lain, Entin tak mendapat perlindungan selama bekerja –bahkan diperlakukan dengan buruk oleh majikannya.

Entin, Mutiara, dan korban perdagangan manusia lainnya mungkin memang terdesak oleh kemiskinannya. Bagi mereka, lapangan kerja di dalam negeri terasa sempit. Namun keduanya –kemiskinan dan lapangan kerja yang sepit itu- tak bisa menjebak para korban ke arah perdagangan manusia, andai saja tidak ada pemalsuan dokumen yang terlibat di dalamnya.

Yang perlu menjadi perhatian, setiap kasus pemalsuan dokumen –apalagi menyangkut identitas kependudukan dan kewarganegaraan- selalu mengindikasikan adanya praktik korupsi di antara petugas yang bertanggung jawab atas proses penerbitan dan validasi dokumen-dokumen tersebut.

Jika kasus pemalsuan dokumen itu terjadi berulang, masif dan terencana, maka sulit bagi kita untuk mempercayai bahwa dokumen palsu itu hadir berkat kelalaian.

Oleh karena itu, selain meringkus komplotan perdagangan manusia dari berbagai tingkatan, sangat penting untuk mengusut keterlibatan petugas-petugas yang seharusnya bertanggung jawab atas kesahihan dokumen.

Jika memang ditemukan bukti permulaan yang memadai, hendaknya tidaklah ragu untuk menyeret mereka ke proses hukum dan menempatkannya sebagai bagian dari komplotan perdagangan manusia.

Dalam kasus perdagangan manusia, penegakan hukum haruslah menyeluruh; tidak hanya meringkus para perekrut, penjual, dan pembeli saja. Melainkan, pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, dengan melonggarkan dan memungkinkan terbitnya dokumen palsu, juga harus ditindak tegas.

Itu sebabnya pula, pemberantasan praktik korupsi di tingkat pengurusan dokumen kependudukan dan ketenagakerjaan harus dilakukan sebagai salah satu bagian dari langkah pencegahan perdagangan manusia.

Sudah barang tentu negara juga bertanggung jawab untuk melindungi warganya yang menjadi korban perdagangan manusia.

Entin sudah bisa diselamatkan. Masih ada 16 perempuan lain China yang juga perlu mendapat perlindungan. Tangan negara dibutuhkan untuk melindungi mereka yang menjadi korban; termasuk para pekerja migran Indonesia yang dijajakan bagai barang dagangan di situs eS E N S O Rmerce Singapura.

Negara perlu bersikap dan menjalankan langah perlindungan yang terukur bagi para korban. Sebab tak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan perdagangan yang merendahkan martabat manusia.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...gangan-manusia

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- BPJS Kesehatan defisit lagi, suntik lagi

- UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu revisi

- Separuh hati memerangi korupsi?