Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9/2018).
Dengan menggunakan masker, Muhir menunduk menuju mobil dengan digiring petugas kejaksaan. Tak sedikit pun suara dari anggota DPRD Kota Mataram ini menjawab berondongan pertanyaan jurnalis, "kok bapak tega sekali terhadap korban Lombok?"

Muhir merupakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram yang membidangi pendidikan dan kesehatan dari Fraksi Golkar. Ia tertangkap tangan oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Mataram pada Jumat, 14 September 2018.

Munir ditangkap di warung makan di jalan Cakranegara Kota Mataram, diduga saat meminta uang dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Sud dan seorang kontraktor inisial CTH. Tim kejaksaan menyita uang Rp30 juta dari lokasi transaksi itu.

Ironisnya, pemerasan itu diduga terkait dana bencana gempa untuk rehabilitasi gedung sekolah. Proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu dianggarkan dari APBD Perubahan tahun 2018 untuk perbaikan 14 unit gedung SD dan SMP terdampak bencana gempa bumi di Kota Mataram.

"Muhir yang telah ditetapkan sebagai tersangka secara resmi kita tahan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan di Lapas Mataram," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, I Ketut Sumadana melalui Antaranews.

Sumadana mengatakan, tim intelijen kejaksaan telah mengintai sejak proses pengesahan dana pascabencana untuk rehab gedung SD-SMP selama sepekan. Muhir meminta jatah, karena merasa berjasa atas pengesahan anggaran itu. Padahal, kata Kajari, dana bencana ini sebenarnya belum cair.

Gempa Lombok diperkirakan dampak kerugiannya mencapai Rp7,7 triliun. Lindu telah membuat sejumlah sekolah rusak. Total sekolah yang rusak sebanyak 330 buah. Terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=1643543942554049"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Kecaman hingga wacana hukuman mati

Kasus suap di tengah masyarakat yang barus saja terkena bencana memunculkan kecaman dari berbagai arah. "Menurut saya, itu sesuatu hal yang betul-betul tercela yang sama sekali tidak kita harapkan," kata Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi melalui Detikcom.

Zainul mengatakan, seharusnya satuan pemerintah bisa memaksimalkan pemberian bantuan kepada korban bencana, bukan melakukan penyelewengan. Ia menyerahkan kasus anggota DPRD itu ke penegak hukum.

Kecaman serupa datang dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan tindakan yang dilakukan kader partainya tersebut sungguh tidak terpuji.

Ace heran ada orang yang tega menyunat dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, alih-alih meringankan korban. Golkar, kata Ace, akan memberikan sanksi tegas terhadap Muhir jika terbukti bersalah.

Tindakan Muhir juga memunculkan wacana sanksi berat. Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatulloh juga meminta aparat penegak hukum memberikan ancaman maksimal. Karena, di tengah situasi bencana alam terjadi praktik tersebut. "Ancaman yang kita harapkan bisa hukuman mati atau seumur hidup," kata Johan dikutip Suarantb.

Johan menambahkan, operasi tangkap tangan anggota legislatif tersebut sebenarnya puncak gunung es di DPRD. Ia mengapresiasi kejaksaan dan mendorong aparat penegak hukum menelisik pembahasan APBD.

Hal senada diungkapkan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho. Pelaku, kata Hibnu, dapat dikenakan hukuman mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 2 ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat berlaku sebagai pemberatan.

"Ini suatu peringatan bagi semua orang untuk kejahatan terkait dengan gempa, krisis dan bencana alam bisa pidana mati korupsi," ucap Hibnu dikutp Detikcom, Sabtu (15/9/2018).

Perawat jadi politikus

Muhir adalah politikus Partai Golkar. Dia berasal dari daerah Pemilihan Mataram IV yaitu Cakranegara. Pria kelahiran Karang kemong, 12 Mei 1975 ini tinggal di Jalan TGH Arsyad 117, Karang Kemong, Cakranegara Barat.

Muhir menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN 3 Karang Jangkong tahun 1989. Ia melanjutkan Pendidikan menengah pertamanya di SMPN 1 Cakranegara tahun 1992. Pada Tahun 1995, Muhir menyelesaikan pendidikannya di SPK Yarsi Mataram. Ia juga lulus dari STIKES Yarsi Mataram tahun 2009.

Ia menjadi pengurus DPD Partai Golkar Kota Mataram tahun 2010-2015, dan sebagai pimpinan kecamatan Partai Golkar tahun 2010-2015.

Sebelum terpilih sebagai anggota DPRD Kota Mataram periode 2014-2019, Muhir pernah bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Siti hajar, dan sebagai dosen di Stikes Yarsi Mataram.

Pada Pemilu Legislatif 2014, Muhir meraih peringkat pertama perolehan suara untuk dapil Mataram 4 pada pemilu legislatif 9 April 2014, yaitu sebesar 2.035 suara sah.

Muhir kembali maju sebagai bakal calon legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Cakranegara. Pencalonannya terancam dicoret setelah ditangkap kejaksaan meski KPU masih menunggu putusan pengadilan.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi mengatakan, jika terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan bisa dicoret dari daftar bacaleg. Penangkapan HM berdekatan dengan penetapan daftar calon tetap (DCT) pemilihan legislatif oleh KPU pada 20 September.

"Masalah ini akan segera kita konsultasikan ke KPU provinsi. Tidak bisa serta merta kita mencoret. Tapi kalau memang benar melanggar pakta integritas bisa dicoret," kata Bedi dikutip dari Suarantb.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-gempa-lombok

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Hampir sepertiga balita masih menderita stunting

- Trump isyaratkan babak baru perang tarif dengan Tiongkok

- Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg