alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9cc0b4ddd770396c8b4570/hukuman-koruptor-perlu-diperberat-agar-tak-bisa-nyaleg

Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg

Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Komisoner KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di KPK, Rabu (16/5/2018). KPK mempertimbangkan tuntutan mencabut hak politik koruptor usai MA memperbolehkan mereka maju nyaleg.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan bakal menuntut hukuman pencabutan hak politik bagi para terdakwa kasus korupsi agar mereka tak menduduki jabatan publik usai bebas.

Pertimbangan ini muncul usai Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan ekskoruptor maju menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK bakal menjatuhkan tuntutan sepanjang sesuai fakta sidang dan sesuai kewenangan KPK. KPK juga berharap, partai politik bisa menularkan semangat antikorupsi.

"KPK sangat berharap perbaikan yang sangat signifikan bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tidak korupsi di DPR atau di DPRD," kata dia , Jumat (14/9/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

MA memperbolehkan ekskoruptor maju nyaleg. Dalam putusan yang diumumkan Jumat kemarin, MA membatalkan pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota.

MA juga mencabut Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. Dengan putusan ini, maka mereka yang pernah masuk penjara karena korupsi masih bisa maju menjadi anggota DPR, DPRD atau DPD.

Menurut juru bicara MA, Abdullah Peraturan KPU itu hanya melaksanakan Undang-Undang Pemilu, sedangkan UU Pemilu tidak melarang ekskoruptor maju nyaleg. Larangan tersebut, kata Abdullah, seharusnya diatur dalam Undang-Undang agar mengikat.

Meski Peraturan KPU telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan bersifat mengikat, menurut Abdullah aturan tersebut tidak lebih tinggi dari UU Pemilu. Maka, MA menyatakan Peraturan KPU bertentangan dengan UU.

Tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Sabtu (15/9/2018) belum membuka pintu buat ekskoruptor agar bisa nyaleg. Sebab mereka belum menerima salinan putusan.

"Kami lihat dulu, bunyi pertimbangan MA itu menjadi pertimbangan kami mengambil langkah-langkah terhadap napi koruptor itu," ujar anggora Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid, Sabtu (15/9/2018) seperti dipetik dari Kompas.com.

KPU tetap meminta partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 mengenyahkan bakal caleg ekskoruptor dari daftar mereka. KPU meminta parpol menegakkan pakta integritas soal komitmen tidak akan mengajukan caleg ekskoruptor.

Pakta integritas tersebut telah ditandatangani pimpinan parpol sebelum masa pendaftaran bacaleg. "Kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU," kata Pramono.

Walau ekskoruptor diizinkan MA nyaleg, tetapi parpol berhak mencoret mereka. Pemilu ini, menurut Pramono, jadi momentum buat parpol untuk memperbaiki proses pencalonan dengan menawarkan caleg yang berkualitas.

"Nanti kami persuasi lah. Tetap ada imbauan terhadap partai politik tidak didaftarkan mantan napi itu dengan berbagai cara," ujar Pramono.

Dengan putusan MA ini, beberapa partai politik menyebut akan mencabut bacaleg mereka yang pernah terseret kasus korupsi. Sekjen PAN Eddy Soeparno memastikan partainya siap mendukung KPU memberantas korupsi.

Partai Hanura demikian pula. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Wishnu Dewanto mengatakan, partainya tak akan mengusung ekskoruptor menjadi calon legislatif 2019. Menurut Wishnu, sudah jadi tugas partai mengganti kader yang bermasalah dengan kader yang lebih bersih.

Partai Gerindra berbeda, mereka akan tetap mengusung ekskoruptor sebagai caleg. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan rakyat sebagai pemilih yang berhak menentukan apakah ekskoruptor dapat menjadi anggota legislatif. Asal mereka mengumumkan diri pernah korupsi.

Sejauh ini, KPK sudah memproses ratusan anggota legislatif karena kasus korupsi. Febri memperinci ada sekitar 146 anggota DPRD dan 70 anggota DPR yang sedang diproses di KPK.

Kasus terbaru adalah DPRD Malang, Jawa Timur. Dari 45 anggota mereka, 41 di antaranya korupsi bersama hingga masuk penjara.
Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ak-bisa-nyaleg

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg Menjawab ramalan krisis ekonomi pada 2020

- Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas

- Hukuman koruptor perlu diperberat agar tak bisa nyaleg Kenapa ekonomi tahun ini sulit tumbuh 5,4 persen

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di