alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPU Dituntut Maksimal Memvalidasi DPT
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9c6e3414088d4d0e8b4569/kpu-dituntut-maksimal-memvalidasi-dpt

KPU Dituntut Maksimal Memvalidasi DPT

KPU Dituntut Maksimal Memvalidasi DPT

Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) berpotensi mengancam kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Berdasar penelusuran beberapa lembaga, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memvalidasi data pemilih masih diragukan karena belum ada kemajuan, sehingga sengkarut identitas warga lebih dari satu terus berulang tiap jelang pesta demokrasi.

Peneliti The Indonesian Institute Fadel Basrianto menuntut penyelenggara pemilu maksimal dalam mengakurasi data pemilih agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. Persoalan DPT ganda dinilai krusial dan berpengaruh pada pemenangan kandidat tertentu yang memanfaatkannya sebagai momentum. Imbasnya, kontestasi pemilu tak berlangsung adil, dan rawan kecurangan.

Validasi data pemilih, menurut Fadel, bukan hanya berdasar informasi pusat, tapi hingga tingkat RT dan RW. Di sisi lain, proses pengawasan petugas di lapangan harus dilakukan terus menerus. Secanggih apa pun sistem yang digunakan KPU, bukan jaminan jika penyelenggara pemilu tidak update dari pihak terkait. Selama ini, kapasitas relawan pencocokan dan penelitian (coklit) di daerah terbatas.

"Ada ego sektoral antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan KPU dalam proses penentuan DPT," katanya di Jakarta, Jumat (14/9).

Kemendagri, kata Fadel, menginginkan daftar potensial pemilih pemilu (DP4) untuk disusun daftar pemilih sementara (DPS). Sebaliknya, KPU tidak mau menggunakan data tersebut karena mereka punya mekanisme sendiri, termasuk dalam melakukan coklit. Persoalan lain menyangkut transisi KTP ke KTP elektronik (KTP-el). Saat memiliki KTP, banyak warga (pemilih) yang masuk DP4 Kemendagri.

"Namun, setelah memiliki KTP-el mereka tidak masuk DPT dari KPU. Dalam hal ini, KPU harus bisa memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bekerja maksimal," ujar Fadel.

Pada Pemilu 2014 sempat muncul isu DPT ganda capai 70 juta. Jelang Pemilu 2019, kubu capres Prabowo Subianto menyatakan, menemukan 25 juta DPT ganda, meski belakangan berkurang. Dalam rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional pada Rabu (5/9), KPU menetapkan 187.781.884 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri.

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, masalah DPT bukan hal baru dan pernah terjadi saat kisruh Pemilu 2009. Ketika itu, banyak masyarakat yang seharusnya diberikan hak pilih, tapi tidak bisa mencoblos. Selain itu, ditemukan pula yang belum layak memilih, tapi diperbolehkan menentukan suara. "Kasus DPT jangan dibuat kisruh dan dipolitisasi, tapi diselesaikan cepat," kata Masinton.

Anggota KPU RI Viryan mengatakan, hingga kemarin lembaganya terus meng-update pencermatan DPT yang telah dilakukan di 303 kabupaten/kota tersebar di 29 provinsi. DPT ganda yang ditemukan sejauh ini kurang dari 1 juta. Berkurangnya DPT ganda yang ditemukan pihak Prabowo, menurut Viryan, berdasarkan penghitungan yang menggunakan tiga elemen yaitu NIK, nama, dan tanggal lahir.

"KPU akan umumkan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) secara nasional pada Minggu (16/9)," ujar Viryan.

Sumber: http://harnas.co/2018/09/14/kpu-ditu...emvalidasi-dpt
dibayar sm uang rakyat


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di