alexa-tracking

Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9c6115dcd770c1188b457d/syarat-lapor-pajak-buat-caleg-dinilai-dorong-akuntabilitas
Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas
Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas
Suasana pelayanan di Kantor Pelayanan Jakarta Pesanggrahan, Jakarta pada Sabtu (31/1/2018).
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan diusulkan menjadi syarat maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2019.

Selama ini, syarat tersebut hanya diterapkan kepada calon presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakilnya. Mereka wajib melampirkan SPT pajak dalam lima tahun terakhir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, mengharapkan syarat ini disertakan bagi caleg. Para caleg diusulkan juga harus menyertakan bukti tak ada tunggakan pajak. "Kalau caleg akan dibuat seperti itu, kami akan sangat mendukung," ujar Hestu di Jakarta, Kamis (13/9/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Hestu, sebagai anggota dewan, mereka harus memahami kewajiban melapor dan membayar pajak. Sebab, jika mereka jadi anggota legislatif, maka menjadi pembuat regulasi yang akan menggunakan pajak untuk menentukan arah pembangunan.

Menurut Eva Kusuma Sundari, anggota DPR yang bertugas di Komisi Keuangan dan Pembangunan, kepatuhan pajak para caleg adalah hal penting sebagai bentuk akuntabilitas. Menurutnya, caleg yang sepakat dengan akuntabilitas harus antikorupsi dan taat pajak.

“Saya setuju untuk membuat ukuran bahwa para caleg harus berani membuka SPT-nya,” kata Eva, Kamis (13/9/2018), seperti dinukil dari Kontan.co.id.

Eva menyebut, tidak sedikit anggota DPR yang memiliki usaha lain alias memiliki profesi ganda. Inilah yang perlu didorong ketaatan pajaknya untuk mengawal kode etik DPR yang melarang profesi ganda.

Sayangnya, sistem pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sukarela alias self assesment. Sehingga terserah bagaimana wajib pajak melaporkan pajaknya. "Tetapi kalau sistem pajak kita self assessment ya tergantung kerelaan hati masing-masing,” ujarnya. Hasilnya, membuka SPT pajak caleg itu tak bisa dipaksakan.

Maka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memaksakan caleg untuk membuka SPT-nya kepada publik

“Kalau nanti KPU memaksa bahwa caleg diharuskan membuka SPTnya itu melanggar undang-undang,” kata Eva.

Selama ini, transparansi pajak tak masuk menjadi syarat. Sesuai Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD dari banyak syarat menjadi caleg yang disebut dalam pasal 7 ayat 1, syarat umumnya hanya berkisar pada netralitas mereka pada proses pemilihan dan keterlibatan dalam lembaga negara.

Menurut Hestu, sepatutnya anggota dewan menjadi cerminan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. Sebab, masalah kepatuhan (tax ratio) pajak masih menjadi isu yang penting karena belum baik. "Tax ratio kita masih rendah, 11 persen. Negara lain mungkin 14-15 persen. Ada gap yang cukup tinggi," kata Hestu.

Pada tahun pajak 2017, jumlah perseorangan yang melaporkan pajak baru 10.051.101 orang. Jumlah ini naik 14,4 persen dibanding dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,78 juta orang.
Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-akuntabilitas

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas Kenapa ekonomi tahun ini sulit tumbuh 5,4 persen

- Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar

- Syarat lapor pajak buat caleg dinilai dorong akuntabilitas Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail

×