alexa-tracking

Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9c45011cbfaa946a8b4569/debat-capres-kerja-sama-korsel-hingga-suara-golkar
Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Ringkasan foto dari artikel pilihan pekan kedua September 2018.
Pemulihan pasca-gempa mulai dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu yang dikejar pemerintah adalah mengembalikan kegiatan belajar-mengajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mendirikan 112 tenda yang digunakan sebagai kelas-kelas sementara di beberapa titik di Lombok. Lima ribu paket seragam dan perlengkapan sekolah serta guru relawan juga telah disiapkan.

Selain perkembangan upaya pemulihan di Lombok, kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke Korea Selatan juga layak disimak dalam rangkaian berita menarik pada pekan kedua September 2018.

Untuk diketahui, agenda utama Jokowi ke Korsel terkait dengan hubungan bilateral dalam hal investasi dan perdagangan. Ada beberapa nota kesepakatan investasi yang ditandatangani dua kepala negara ini.

Apple dan para konsumen setianya agaknya perlu was-was dengan kebijakan pembatasan impor yang bakal diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah produk yang berasal dari Tiongkok. Sebab jika benar terlaksana, harga jual iPhone bisa naik 20 persen.

Kasus korupsi yang mendera dua petinggi Golkar, Setya Novanto dan Idrus Marham, mencoreng reputasi partai senior ini. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan dua kasus korupsi itu memunculkan sentimen negatif yang bisa menyurutkan suara dukungan untuk Golkar.

Kabar menarik lainnya pada pekan ini adalah rencana penggunaan bahasa Inggris dalam debat calon presiden dan wakil presiden yang rencananya digelar pada masa kampanye, 23 September 2018-13 April 2019.

Untuk mengikuti kabar selengkapnya, sila simak lima artikel pilihan pada pekan kedua September 2018 berikut ini:
Sekolah darurat di Lombok Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Sejumlah anak-anak korban gempa belajar di halaman sekolah beralaskan terpal karena bangunan sekolahnya rusak di SDN 2 Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (6/9/2018).
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong berbagai upaya agar proses belajar-mengajar segera pulih di Lombok.

Kegiatan belajar-mengajar dilakukan secepatnya, tanpa menunggu bangunan sekolah rampung direhabilitasi

Sejak berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Agustus 2018, Kemendikbud telah mendirikan 112 tenda yang digunakan sebagai kelas-kelas sementara di berbagai wilayah Lombok. Sebanyak lima ribu paket seragam dan perlengkapan sekolah pun telah dibagikan melalui Posko Pendidikan.

"Saat ini, tercatat sekitar 20 lembaga nonpemerintah dengan ratusan relawan bergotong royong dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah," tutur Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, seperti dikutip Bisnis.com, Senin (10/9/2018).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Barat membuat program Guru Peduli Bencana. Sebanyak 54 guru non-PNS yang ingin mendedikasikan ilmunya untuk mengajar anak-anak terdampak gempa disebar di seluruh wilayah Lombok.

Para relawan ini mengajar satu kali dalam seminggu, sehingga tak mengganggu jadwal mengajar mereka sehari-hari.

Sementara itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud telah menerjunkan 20 orang tenaga verifikator ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memverifikasi laporan dari kabupaten/kota mengenai kerusakan sekolah menengah pertama (SMP) akibat gempa, baik negeri maupun swasta.

Selain Lombok, verifikator ini juga akan mendata kerusakan di Sumbawa.

Berdasarkan laporan sebelumnya, total sekolah yang rusak sebanyak 330 buah. Terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA. Total anggaran yang telah disiapkan oleh Kemendikbud untuk pemulihan NTB pascabencana gempa adalah sebesar Rp258 miliar.
Kunjungan Jokowi dan perdagangan dengan Korsel Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) menginspeksi penjaga kehormatan saat upacara penyambutan di istana Changdeokgung di Seoul, Korea Selatan, Senin (10/9/2018).
Agenda utama Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke Korea Selatan terkait dengan hubungan bilateral dalam hal investasi dan perdagangan. Jokowi melalui akun Twitternya mengatakan kunjungannya kali ini menghasilkan sejumlah nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) investasi.

Kesepakatan yang ditandatangani Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu punya potensi nilai hingga 6,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp91,76 triliun. Kepala BKPM, Thomas Lembong, menjelaskan nilai itu terbagi ke dalam 15 MoU dan enam komitmen investasi.

Secara garis besar, menurut Thomas, kerja sama investasi ini menyentuh sektor industri utama dan otomotif--terutama dengan Hyundai Motor Company. Indonesia dan Korsel juga sepakat melanjutkan kerja sama di bidang industri pertahanan seperti pengembangan jet tempur dan kapal selam.

Jokowi mengatakan bahwa realisasi transaksi perdagangan Indonesia dan Korsel pada 2017 naik 20 persen menjadi 17 miliar dolar. Dari situ Indonesia mengalami surplus 78 juta dolar. Jadi kesepakatan anyar ini adalah untuk mengejar target baru.

Menurut data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia dengan Korsel pernah minus pada kurun 2013-2015. Perdagangan itu didominasi impor non-migas.

Namun, sejak 2016 hingga semester I 2018, neraca perdagangan menjadi surplus karena ekspor non-migas Indonesia ke Korsel meningkat.
Kinerja Apple dalam bayang kebijakan Trump Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Konsumen berbaris di depan toko Apple di Beijing, Tiongkok, 22 Juli 2018.
Panggung Apple dicuri Donald Trump. Dua hari jelang peluncuran gawai-gawai terbaru Apple, Presiden Amerika Serikat (AS) itu mengeluarkan pernyataan yang merusak suasana.

Trump meminta Apple berhenti merakit produknya di Tiongkok dan mengusulkan perusahaan teknologi raksasa itu untuk pulang kampung.

Ucapan Trump menyasar pada surat keberatan yang diajukan Apple kepada Departemen Perdagangan AS tentang rencana pengenaan tarif baru untuk sejumlah barang manufaktur asal Tiongkok yang totalnya mencapai $200 miliar AS.

Belum jelas barang-barang apa saja yang masuk dalam daftar pembatasan impor terbaru itu. Namun, Apple mengaku pengenaan tarif baru bakal berdampak pada onderdil-onderdil yang digunakan dalam perakitan Apple Watch, AirPods, Mac mini, dan Apple Pencil.

Bukan hanya itu, pusat perbaikan dan data Apple juga bakal berdampak karena kebijakan ini.

Seorang analis dari Merrill Lynch, Wamsi Mohan, memprediksi harga jual sebuah iPhone bakal naik sekitar 20 persen jika gawai itu diproduksi di AS. Jika pun hanya 10 persen dari perakitan iPhone di Tiongkok pindah ke AS, gawai tersebut tetap bakal mengalami kenaikan harga jual hingga 8 persen, sambung Mohan dalam laporan CNBC.

CEO Apple Tim Cook selalu meyakinkan konsumennya bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada produk-produknya. Namun, bukan berarti Cook tidak was-was atas kebijakan dagang Trump.

Dalam kacamatanya, kebijakan ini juga akan menggerus daya saing Apple terhadap produk-produk teknologi lainnya. Ujung-ujungnya, kebijakan ini hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi AS.

Data Kantar World Panel yang diolah Lokadata menunjukkan, Android masih merajai pasar telepon pintar setidaknya di 10 negara. Paling tinggi adalah Argentina dengan 96,1 persen. Sementara, pasar penjualan ponsel berbasis iOS berada di Jepang (42,9 persen) disusul AS dengan 38,7 persen.
Kasus korupsi susutkan suara Golkar Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Partai Golkar mendapat dua pukulan telak menjelang Pemilu 2019, yaitu kasus Setya Novanto dan PLTU-1 Riau yang menyeret Idrus Marham. Dua kasus korupsi itu memunculkan sentimen negatif sehingga suara partai beringin ini diperkirakan bakal melorot.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan Partai Golkar terancam tak masuk peringkat dua besar pemenang Pemilu 2019. Survei ini dilakukan pada tanggal 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Dari 1.200 responden, elektabilitas Golkar sebesar 11,3 persen. Sedangkan PDIP 24,8 persen dan Gerindra 13,1 persen. Pada Pemilu 2014, Golkar meraih 14,75 persen PDIP 18,95 persen, dan Gerindra 11,81 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby memaparkan, Golkar selama empat kali pemilu di era Reformasi selalu berada pada peringkat dua besar. Kini, Golkar terancam keluar dari peringkat dua besar itu.

"Perubahan dukungan dan posisi Golkar dikarenakan dua faktor utama. Warisan kasus mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kasus korupsi KTP elektronik) dan kasus korupsi baru PLTU Riau membebani partai Golkar," kata Adjie melalui Kompas.com.

Menurut Adjie, sentimen negatif itu terakumulasi dan berdampak buruk pada elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019. Kasus e-KTP telah menyeret Setya Novanto dengan hukuman 15 tahun penjara.

Setelah Novanto mendekam di lapas Sukamiskin, Golkar kembali diterpa kasus korupsi yang menyeret eks Menteri Sosial, Idrus Marham. Kasus itu pun dapat berpotensi menyeret partai Golkar.

Adjie melihat sentimen negatif dari dua kasus itu tak diimbangi dengan upaya Golkar membangun sentimen positif. Di sisi lain, tidak ada kader atau tokoh yang identik dengan Golkar menjadi capres dan cawapres.
Debat capres dalam bahasa Inggris Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar
Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kanan) mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Kubu pengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo-Sandiaga mengusulkan debat capres menggunakan bahasa Inggris. Usulan ini ditentang dan dinilai melanggar undang-undang.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai usulan itu bisa menjadi pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alasannya, penggunaan bahasa Inggris penting buat pemimpin negara. Pemimpin akan bergaul dan berbicara di dunia internasional.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menolak usul itu. Karding mengatakan kubu Prabowo-Sandi kehabisan bahan kampanye sehingga mengusulkan debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris.

Menurutnya, usulan itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilu tidak ada pasal yang menyebut debat harus menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa lain.

Pasal 48, 49, dan 50, yang mengatur soal debat hanya menjabarkan soal mekanisme debat.

Pasal 48 mengatur soal penyelenggaraan debat sebanyak 5 kali, beserta penyiarannya di media massa. Pasal 49 menyoal tentang moderator, peserta, dan materi debat.

Pasal 50 membahas mekanisme sanksi jika pasangan capres-cawapres menolak debat, dan alasan yang diizinkan untuk menolak ikut debat.

Arsul mengatakan Jokowi-Ma'ruf siap dan tak keberatan berdebat dalam Bahasa Inggris. Tapi mekanisme debat dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Pasal 32 ayat 1 aturan itu menyebut, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-suara-golkar

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail

- Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar Debat capres dalam bahasa Inggris langgar undang-undang

- Debat capres, kerja sama Korsel, hingga suara Golkar Pembelaan Syafruddin Temenggung dan tuduhan ke KPK

image-url-apps
hmmmmm
×