alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Medcom.id /
MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9c30cbd675d4d9408b456a/ma-sarankan-larangan-eks-koruptor-nyaleg-diundangkan

MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan

MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg. MA memandang aturan tersebut bertentangan dengan undang-undang. 


Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan aturan dalam PKPU seharusnya tidak boleh melebihi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 


'Seharusnya larangan itu dinaikan ke dalam undang-undang. Tidak di PKPU,' kata Abdullah ketika dihubungi wartawan, Jumat 14 September 2018.


Pertimbangan MA, kata dia, sifat PKPU hanya melaksanakan aturan berdasarkan UU Pemilu. Kewenangan PKPU tidak boleh melebihi UU sebagai peraturan di atasnya. 'Sedangkan UU pemilu kan tidak melarang (eks napi korupsi nyaleg),' ujarnya  


Menurut Abdullah PKPU larangan eks koruptor nyaleg otomatis tak berlaku setelah ada putusan MA. Dia menyarankan larangan eks napi korupsi nyaleg diusulkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimasukan ke dalam undang-undang agar memiliki ikatan hukum yang lebih kuat. 


Eks koruptor boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Kepastian itu didapat usai MA mengabulkan gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 dan 26 tahun 2018. Butir pasal itu mengatur larangan eks napi korupsi nyaleg.


MA menilai PKPU tidak sesuai dengan UU Pemilu. Kemudian, dua PKPU itu juga dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 71/PUU-XIV/2016 yang membolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang caleg eks koruptor itu mengumumkan statusnya kepada publik


Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018. Pemohon atas nama Wa Ode Nurhayati, dan dan KPU menjadi pihak termohon. Putusan ini diketok oleh tiga Hakim Agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi. 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...eg-diundangkan

---

Kumpulan Berita Terkait :

- MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan KPU: Iklan Layanan Masyarakat di Bioskop Bukan Kampanye

- MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan 7 Juta Warga Berpotensi Kehilangan Hak Pilih

- MA Sarankan Larangan Eks Koruptor Nyaleg Diundangkan NasDem DKI Yakin Raih 15 Kursi DPRD



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di