alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9b7d45a09a39b0578b4588/penangguhan-penahanan-nur-mahmudi-ismail

Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail

Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail
Tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran jalan yang juga mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menghindari pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan perdana pascapenetapan tersangka oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018).
Penyidik Polresta Depok mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Nur Mahmudi menjalani pemeriksaan maraton selama lebih dari 15 jam.

Tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok memeriksa mantan Wali Kota Depok dua periode tersebut sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul 23.40 WIB secara maraton pada hari Kamis (13/9/2018).

"Kami mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan. Tentunya Pak Nur akan kooperatif jika memang dipanggil kembali," kata kuasa hukum Nur Mahmudi, Iim Abdul Halim melalui Antaranews, Jumat (14/9/2018).

Tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok memeriksa mantan Wali Kota Depok dua periode tersebut secara maraton pada hari Kamis (13/9/2018) sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul 23.40 WIB.

Penyidik mengajukan 64 pertanyaan kepada mantan Presiden Partai Keadilan seputar pembebasan lahan Jalan Nangka yang akan menjadi akses masuk menuju apartemen Green Lake View.

Penyidik Tipikor Polresta Depok memanggil mantan Wali Kota Depok tersebut untuk kedua kalinya. Pada panggilan pertama, Kamis (6/9/2018), Nur Mahmudi Ismail tidak memenuhi panggilan penyidik karena sedang menjalani perawatan kesehatan.

Nur Mahmudi pernah dikabarkan hilang ingatan. Iim Abdul Halim, menyatakan, Nur Mahmudi dalam kondisi yang baik tidak mengalami hilang ingatan dan siap menjalani pemeriksaan.

Polres Kota Depok menetapkan Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka tindak pidana korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Selain Nur Mahmudi, penyidik tipikor juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan bahwa hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai sekitar Rp10,7 miliar dari total Rp17 miliar anggaran APBD untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut.

Dalam pembebasan lahan ini, tim penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto. Penetapan Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto sebagai tersangka ini pada tanggal 20 Agustus 2018.

Nur Mahmudi Ismail lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 11 November 1961. Ayah tiga anak lulusan S1 Teknologi Pertanian IPB ini menjadi presiden Partai Keadilan yang didirikannya pada 1998.

Dua tahun menjabat presiden Partai Keadilan, Nur Mahmudi ditunjuk jadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional tahun 2000. Ia lepaskan jabatannya sebagai presiden partai, namun jabatannya sebagai menteri tak bertahan lama sebab dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Nama Nur Mahmudi kembali muncul ke publik pada tahun 2005, setelah ia mencalonkan diri sebagai calon wali kota Depok berpasangan dengan Yuyun Wirasaputra. Ia menang dan menjabat sebagai wali kota Depok periode 2006-2011 sejak 26 Januari 2006.

Saat Pilkada Depok 2010, Mahmudi kembali maju mencalonkan kembali sebagai wali kota Depok bersama Sekretaris MUI Depok, Mohammad Idris, menjabat untuk kedua kali hingga Januari 2016. Selesai bertugas sebagai wali kota, Nur Mahmudi pun tersandung kasus pelebaran jalan.

Polisi mengindikasikan pengerjaan proyek jalan Tahun Anggaran 2015 Pemkot Depok itu terjadi tindak pidana. Polisi telah menyidik kasus ini sejak November 2017 dan memeriksa 30 saksi. Dari hasil penyidikan, Argo mengatakan kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi itu mencapai Rp10,7 miliar.

pengadaan proyek pelebaran jalan Jalan Nangka, Kecamatan Tapos menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2015.Nilai proyek pelebaran jalan itu mencapai Rp17 miliar.

Fakta penyidikan memperlihatkan ada anggaran dari APBD yang keluar untuk pengadaan lahan itu di 2015. Ternyata pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka itu sudah dibayarkan ke ahli waris oleh pengembang.

Ada 17 ahli waris yang mendapatkan kompensasi atas pembebasan lahan itu. Tanah itu dibebaskan oleh pengembang yang akan membangun apartemen di sekitar lokasi.

Proyek pelebaran jalan akan dilakukan mulai dari pintu masuk Jalan Nangka yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Bogor hingga ujung jalan yang berbatasan dengan Jalan Bhakti Abri.

Nur Mahmudi dibidik dengan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dianggap memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan.

Kalau terus bergulir, Nur Mahmudi akan menambah jajaran kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 124 terdakwa.


Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...mahmudi-ismail

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail Debat capres dalam bahasa Inggris langgar undang-undang

- Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail Pembelaan Syafruddin Temenggung dan tuduhan ke KPK

- Penangguhan penahanan Nur Mahmudi Ismail Suu Kyi izinkan dua jurnalis Reuters ajukan banding



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di