KPK mengapreasiasi surat edaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait PNS yang berstatus sebagai terpidana korupsi. Surat edaran itu diharapkan membuat kepala daerah tak ragu memecat secara tidak hormat PNS aktif terpidana korupsi yang ada di daerah masing-masing.

"Kami apresiasi penerbitan surat edaran Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, dalam pesan singkatnya, Kamis (13/9).

Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran terkait penindakan terhadap PNS yang berstatus sebagai narapidana kasus korupsi. Dalam surat edaran bernomor 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 itu, Tjahjo meminta kepala daerah tak ragu memberhentikan secara tidak hormat PNS yang sudah dinyatakan bersalah korupsi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Surat edaran Tjahjo Kumolo dinilai KPK lebih baik dibanding surat edaran Mendagri sebelumnya yang dianggap menyisakan banyak celah bagi PNS koruptor.
"Termasuk penegasan dicabutnya Surat Mendagri sebelumnya tertanggal 29 Oktober 2012 yang kami pandang masih memberikan ruang agar ASN yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya," sambungnya.
Oleh karena itu KPK meminta agar kepala daerah dapat mematuhi isi dari surat edaran yang baru tersebut. "Kepala Daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di surat edaran tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," papar Febri.

Sumber : https://kumparan.com/@kumparannews/kpk-apresiasi-surat-mendagri-minta-pns-koruptor-segera-dipecat-1536830286773763501

====================================

Kalo sudah begini berarti Jokowi harus ikhlas kehilangan suara di pilpres, harus terima kalo makin banyak demonstrasi besok-besok... Tau sendiri koruptor "duitnya" banyak....