alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Demokrat Sulut Tak Risi soal Konspirasi Rp 177 Triliun ...
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9b0aa931e2e6180f8b4567/demokrat-sulut-tak-risi-soal-konspirasi-rp-177-triliun

Demokrat Sulut Tak Risi soal Konspirasi Rp 177 Triliun ...

Demokrat Sulut Tak Risi soal Konspirasi Rp 177 T: 
Karinda Sebut Hal Biasa Hadapi Pemilu

Jumat, 14 September 2018 00:49

Demokrat Sulut Tak Risi soal Konspirasi Rp 177 Triliun ...
Infografis aliran dana Bank Century 


TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Partai Demokrat tak henti diguncang prahara. Setelah tuduhan politik ‘dua kaki’, kini heboh 12 miliar dolar Amerika Serikat setara Rp 177 triliun, uang pajak rakyat Indonesia, mengalir ke 30 pejabat negara dan dicuci di 47 bank nasional hingga internasional. Bahkan sejumlah bank kecil dan broker di New York AS hingga Hong Kong ikut terlibat.


Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat SulutJames Karinda mengatakan, munculnya berbagai serangan jelang kontes politik adalah wajar. "Semua terkena isu. Nah, kebetulan saat ini kita yang kena," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Kamis (13/9/2018).


Menurut Karinda, serangan seperti isu negatif tentang Demokrat banyak diembuskan lewat media sosial. Kata dia, partainya tak risi dengan berbagai serangan itu. Partai, sebut dia, sudah berpengalaman menghadapi hal hal seperti.

"Ini justru jadi momen bagi kita untuk memacu diri mencapai berbagai target yang ditetapkan," katanya. 
Menurut Karinda, posisi partai sebagai penengah memang kerap disalahartikan dan jadi sasaran tembak. Seperti tudingan Demokrat main ‘dua kaki’ yang lagi marak.


Perlu diketahui, pencurian dan pencucian uang negara ini diduga terjadi di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tuduhan miring itu termaktub dalam laporan hasil investigasi bersama setebal 488 halaman dalam gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius, pekan lalu.

Kasus ini terungkap ke publik Indonesia usai media daring internasional, Asia Sentinel, mengunggah artikel berjudul ”Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy”, Senin (11/9/2018).


Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean telah melihat artikel itu. Ia menuding di balik tulisan yang menyudutkan Ketua Umum partainya, SBY. Ia mengatakan, artikel itu hanya merupakan halusinasi, kabar bohong dan karangan belaka. Ferdinand menegaskan, tulisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Semua yang dituliskan itu tidak lebih dari sebuah halusinasi yang buruk, mengarang sebuah cerita dengan kisah-kisah fiktif yang diolah seolah-olah sebuah kebenaran, padahal penuh kebohongan," kata Ferdinand, Rabu (12/9/2018).


Ia kemudian menekankan, Bank Century yang disebut dalam investagasi itu, tidak ada kaitannya sedikitpun dengan SBY maupun Partai Demokrat. "Robert Tantular pemilik Century juga tidak dikenal oleh SBY. Jadi semua yang disampaikan itu adalah fitnah yang omong kosong," ujar Ferdinand.


Ia kembali menyebut artikel yang tayang dalam laman Asia Sentinel itu merupakan omong kosong dan bertujuan hanya untuk melakukan fitnah terhadap SBY. "Jadi, bagi kami (tulisan artikel) itu hanya omong kosong dan fitnah kepada SBY," ujar Ferdinand.


Dalam artikel yang ditulis pendiri Asia Sentinel John Berthelsen tersebut, termuat cuplikan hasil investigasi kasus di balik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara, yang akhirnya jatuh ke tangan J Trust.


Hasil investigasi itu mengungkap adanya konspirasi pencurian uang negara hingga 12 miliar dolar dan mencucinya melalui perbankan internasional.


Sebanyak 30 pejabat dituduh terlibat dalam skema tersebut, termasuk SBY. Uang setara Rp 177 triliun itu didapatkan dari masyarakat pembayar pajak.


Laporan itu merupakan analisis forensik yang dikenal sebagai bukti dan dikompilasi oleh satuan tugas penyidik dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara lain.


Tak hanya itu, laporan investigasi itu juga dilengkapi 80 halaman afidavit alias keterangan di bawah sumpah, yang menyeret keterlibatan sejumlah lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, dan United Overseas Bank (UOB) Singapura.


Pada berkas gugatan Weston Capital International, disebutkan Bank Century menjadi awal konspirasi untuk merampok uang wajib pajak di Indonesia.

Menurut mereka, terdapat konspirasi atau rekayasa saat pemerintah menetapkan Century sebagai bank yang gagal pada tahun 2008.

Asia Sentinel menyebutkan Bank Century untuk menggambarkan adanya konspirasi seputar pendirian dan kebangkrutan. Bank itu disebut menjadi medium penyimpanan dana gelap.

Setelah dinyatakan bangkrut pada tahun 2008, Bank Century diakuisisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan melakukan rekapitalisasi serta mengubah namanya menjadi Bank Mutiara.

Jarah Aset LPS 1,05 Miliar Dolar

Dalam hasil investigasi yang termaktub dalam berkas gugatan Weston Capital Internasional, kasus tersebut berlanjut saat J Trust, bank besar asal Jepang, secara misterius menawarkan dana 989,1 juta dolar atau setara Rp 14 triliun pada 2013 untuk membeli Bank Mutiara.

Persoalannya, sumber pendanaan dalam penawaran dari J Trust itu tak pernah teridentifikasi. Meski begitu, J Trust mampu mengakuisisi Bank Mutiara tahun 2014.

Akuisisi itu, yang merujuk pada laporan investigasi tersebut, disetujui oleh sejumlah pejabat Indonesia. Para pejabat Indonesia, demikian laporan investigasi itu, menyetujui J Trust sebagai pihak yang cocok sebagai pembeli Bank Mutiara. Padahal, J trust tak mengelola bank tersebut selazimnya bank komersial.

Tak hanya seputar persetujuan para pejabat Indonesia, laporan investigasi itu juga menyebut tak ada bukti J Trust membayarkan 366,67 juta dolar untuk pembelian Bank Mutiara.

Merujuk catatan LPS, J Trus hanya terindikasi membayar 6,8 persen dari total kesepakatan 24,14 juta dolar pembayaran di muka. Itu juga dibayarkan pada 33 hari setelah tanggal penjualan Bank Mutiara kepada mereka.

Sementara sisa pembayaran, justru ditutup memakai promisorry note Bank Indonesia melalui LPS. Sedangkan catatan LPS tahun 2015, terdapat perusahaan asuransi menuliskan angka Rp 3,06 triliun pada promissory note syariah.


Masih merujuk laporan investigasi itu, dalam sengkarut pembelian Bank Mutiara tersebut, muncul nama bankir kenamaan Indonesia Kartika Wirjoatmodjo, kini Direktur Utama Bank Mandiri. Saat kesepakatan pembelian Bank Mutiara oleh J Trust dibuat, Kartika adalah kepala eksekutif LPS.

Weston Capital Internasional, dalam materi gugatannya ke MA Mauritius, menilai pembelian Bank Mutiara yang sarat kejanggalan dirancang secara konspiratif. ”Konspiratif, ilegal, dan tak transparan guna menjarah aset LPS senilai 1,05 miliar dolar dalam 10 tahun. Itu dalam rangka memperkaya para kleptokrat tapi merugikan rakyat Indonesia, maupun kreditur prioritas (Weston Capital International),” begitu tertulis pada artikel itu.


Weston Capital, perusahaan yang berbasis di Mauritius, mengklaim sebanyak 620 juta dolar uangnya dicuri dalam kurun waktu 2008-2015, karena dicurangi dalam penjualan Bank Mutiara.


Pada artikel itu, juga disebutkan kasus pemberian dana talangan ke Bank Century sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya menjadi narapidana.


”Sumber kami juga mengatakan KPK turut menyelidiki LPS dan Kartika. Tapi, sumber kami ragu apakah KPK berani menyentuh SBY,” tulis Asia Sentinel. Laporan hasil investigasi itu bahkan, menyebut terdapat aksi kriminalitas yang jauh lebih besar, yakni saat pendirian Bank Century.


Terdapat rekayasa sejak awal pemerintahan, tahun 2004, terakit merger Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC, menjadi Bank Century. ”Selanjutnya, Bank Century menjadi medium penyimpanan uang jutaan dolar (penguasaha saat itu).”


Laporan juga menyebutkan satu kelompok gabungan 30 pejabat teras di pemerintah Indonesia telah bekerja sama selama 15 tahun untuk mencuri, mencuci uang serta menyembunyikann hingga mencapai lebih dari 6 miliar dolar. Kejahatan itu dilakukan atas dasar perintah penguasa dan mantan gubernur BI Boediono.”


Laporan menyebut berdasarkan hasil audit BPK RI tertanggal 23 Desember 2011, terdapat uang 290 juta dolar yang dicuri dari Bank Century.


Uang itu lantas dicuci melalui BCA, JP Morgan, Bank Mandiri, dan Bank Danamon. Hasil audit BPK RI juga mengungkap Robert Tantular sebagai pemilik Century membuat lebih dari 2.000 rekening palsu di banknya sendiri.


Rekening palsu itu diduga untuk menggelembungkan portofolio pinjaman, sekaligus mengakali syarat rasio kecukupan modal (CAR) yang ditetapkan BI. Faktanya, Bank Century dan Robert Tantular sengaja dipilih untuk menyimpan dana kampanye ilegal. Robert lantas mencuri USD 500 juta dari banknya sendiri.


Tim BI, LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM saat itu dikerahkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka juga diminta bisa mengembalikan dana kampanye ilegal yang tersimpan di rekening pengusaha kondang Budi Sampoerna. Pada kasus itu, kata Asia Sentinel, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq menjadi kambing hitam.


“Pendek kata, kisah konspirasi LPS/BI untuk menipu kreditur Bank Century hingga lebih dari 6 miliar dolar dari 2004 hingga 2018 berasal di sini,” demikian dalam laporan investigasi yang dikutip Asia Sentinel itu.


Weston Capital Internasional, sebagai pihak penggugat, kini masih berjuang mendapatkan kembali dananya di sejumlah lembaga keuangan ternama semisal Standard Chartered Bank, HSBC, Wachovia Bank, Wells Farfo, BRI, BNI, BCA, ANZ Bank, NAB, Citilink Indonesia. Tak hanya itu, tempat pencucian uang itu juga diduga menggunakan sejumlah bank kecil dan broker di New York AS dan Hong kong.


Dalam gugatannya, Weston Capital Internasional mengajukan angka kerugian USD 1,24 miliar atau setera Rp 18,3 triliun.


Andi Arief Sindir Politisi Golkar

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, semua yang dituliskan dalam pemberitaan itu sebagai konspirasi tertentu. Ia bahkan mengaitan dengan tahun politik menjelang Pilpres 2019.


"Kami menduga ini adalah bagian dari konspirasi kelompok yang merasa kepentingannya terganggu bila Prabowo (Subianto) menang presiden," katanya.


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief di akun twitternya @AndiArief, terkait laporan berita Asia Sentinel.
Dalam artikel yang ditulis pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, dilaporkan hasil investigasi adanya konspirasi dalam era pemerintahan SBY, khususnya terkait Bank Century.


"Hoak, ini kabarnya kerjaan Mantan Napi LC Bodong Century yang bayar media asing biar keren, seakan2 pemgamat asing bener. Dasar Miskabur bur," tulisnya, Rabu (12/9/2018).


Politisi Partai Golkar Misbakhun menjawab tudingan itu. Misbakhun menanggapi tudingan itu. Ia meminta Andi Arief membuktikan tudingannya itu, agar tidak sekadar menuduh tanpa bisa memberi bukti. Ya, seperti tudingan jenderal kardus dan mahar politik yang hingga kini tak bisa dibuktikan Andi Arief.


"Soal tuduhan yang disampaikan silakan tanya ke Mas Andi Arif lagi kan dia yang melempar isu itu. Silahkan dia yang membuktikan. Selama ini kan dia sukanya menuduh tanpa bukti. Bicara soal Jenderal Kardus, bicara soal mahar politik semua isu yang dia lemparkan lenyap begitu saja tanpa bukti," ujar Misbakhun dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (13/9/2018).


"Memangnya saya ini siapa kok sampai dianggap bisa menggerakkan media asing untuk menulis soal Century. John Berthelsen tidak hanya menulis soal skandal Century, karena dia juga mencermati skandal-skandal besar di negara lain. Silakan lihat rekam jejak tulisan-tulisannya," tegasnya.


Menurut inisiator Hak Angket Century di DPR RI itu, perihal tulisan di Asia Sentinel itu juga tidak sepenuhnya baru. Karena sudah menjadi temuan audit investigasi BPK dan Pansus Angket DPR 2009-2014.


Kata Misbakhun, semua juga sudah terpublikasi. Soal mengkaitkan kasus Century dengan dirinya, Misbakhun menegaskan sudah jelas sama sekali tidak terkait dengan kasus Century sesuai hasil putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.


"Saya bebas murni pada tahun 2012," cetusnya. Di putusan PK tersebut, kata dia, sangat jelas dibatalkan semua putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi.


"Sehingga semua putusan yang menghukum saya dibatalkan dan nama baik saya sudah direhabilitasi lewat putusan pengadilan tingkat PK tersebut," paparnya.


Dalam kasus penahanan dirinya dulu, dia juga mengingatkan bahwa itu bukan karena kasus Bank Century. "Silakan lihat dokumen surat perintah penahanan saya oleh penyidik Bareskrim Polri jelas tertulis bahwa penahanan saya karena melawan SBY," ujarnya.


"Jadi tidak ada kaitannya dengan dokumen fiktif yang dituduhkan," katanya.


Lebih lanjut ia juga menegaskan sikap politiknya yang konsisten dalam berpolitik. Karena politik adalah ladang perjuangannya.
Termasuk meminta KPK supaya mengusut tuntas kasus Century ini dan tidak berhenti hanya di kasus Budi Mulya saja. Karena dalang kasus Century ini harus diungkap tuntas.


Uang Misterius untuk Beli Century

Media asing asal Hongkong, Asia Sentinel membongkar dugaan konspirasi jahat keuangan terbesar.


Menanggapi tudingan yang diberitakan Asia Sentinel, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara.
Andi Arief bahkan menyentil Menteri Keungan Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan Andi melalui media sosial, Twitternya pada Rabu, (12/8/2018).


Andi meminta pihak Asian Sentinel untuk turut memeriksa Sri Mulyani menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Om periksa Sri Mulyani menteri Pak Jokowi," tulis Andi Arief.


Tulisan John Berthelsen berdasarkan laporan hasil investigasi setebal 488 halaman. Laporan investasi itu merupakan gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.


Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.
Laporan itu menyebut banyak penipuan dan korupsi yang terjadi di pusaran PT Bank Century Tbk. Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.


Penipuan itu melibatkan dana misterius sebesar 97.682 miliar yen (989,1 juta dolar) atau sekitar 14 triliun rupiah yang ditawarkan grup keuangan J Trust di Tokyo pada tahun 2013.


Sumber dana tak wajar ini disebut memberi J Trust sumber daya untuk membeli Bank Century, yang dulunya diambil alih oleh pemerintah, direkapitalisasi setelah ratusan jutaan dolar dicuri, dan berganti nama menjadi Bank Mutiara pada tahun 2009.
Lucunya, sumber dana J Trust, di Bursa Saham Tokyo, tidak pernah diidentifikasi. Dana tersebut seharusnya digunakan oleh J Trust untuk membeli Bank Mutiara dari LPS pada tahun 2014.


Sementara itu pihak yang melayangkan gugatan Weston International Capital Ltd yang berbasis di Mauritius adalah pihak yang gagal dalam lelang itu bersama dengan beberapa bank lain.


Laporan itu juga menyebut J Trust sebenarnya telah terlibat dalam skandal besar Livedoor Credit di 2005 di Tokyo.
Seperti yang dilaporkan Asia Sentinel, tidak ada bukti bahwa J Trust pernah membayarkan dana sebesar 366,67 juta dolar untuk membeli bank.


Weston, yang menugaskan laporan itu, telah melancarkan kampanye hukum lima tahun di pengadilan di seluruh dunia untuk mengklaim kembali 620 juta dolar yang dicuri darinya dari 2008 hingga 2015.


Weston merasa dicurangi melalui penjualan Bank Mutiara oleh LPS yang tak transparan, disertai penggelapan dan pencucian uang yang dipimpin oleh Bank Deposit Insurance Corporation Indonesia dan mantan CEOnya, Kartika (yang kini CEO PT Bank Mandiri).


Namun, artikel itu meragukan keberanian KPK untuk menyelidiki SBY. Namun, Boediono, wakil presiden pendamping SBY pada kurun waktu 2009-2014 itu merupakan gubernur Bank Indonesia saat kasus Century mengemuka.


Dalam kasus yang saat ini diajukan oleh Weston di Port-Louis, pihak berwenang Indonesia bersikeras bahwa pengadilan-pengadilan Mauritius tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini.


Weston telah mengajukan keberatan yang menyatakan Mahkamah Agung Mauritius memiliki wewenang dan Pengadilan Tinggi Singapura dikatakan mendekati putusan hukum.


Sumber tersebut juga mengatakan pejabat AS sekarang mulai melihat transaksi Indonesia, terutama yang melewati Standard Chartered Bank (Singapura), Wells Fargo (NY), United Overseas Bank (Singapore) dan cabang Siprus FBME, bank Tanzania terkenal yang ditutup oleh Financial Crimes Enforcement Network, atau FinCEN, unit Departemen Keuangan pada tahun 2014.

http://manado.tribunnews.com/2018/09...-hadapi-pemilu


-----------------------

Sejarah akan membuktikan, siapa yang benar dan siapa yang berdusta!

emoticon-No Hope


Soal Berita Asia Sentinel, Demokrat: Berita Sampah di Tahun Politik
13 September 2018

Demokrat Sulut Tak Risi soal Konspirasi Rp 177 Triliun ...
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi putranya Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarifudin Hasan membantah bahwa Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam skandal pencurian uang pembayar pajak sebesar 12 miliar dolar AS dan mencucinya ke bank-bank internasional, seperti yang diberitakan media Asia Sentinel.

"Itu berita sampah saja di tahun politik," kata Syarifudin kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).

Menurut Syarifudin, investigasi Asia Sentinel tersebut hanyalah rekayasa semata yang dimaksudkan untuk menyudutkan SBY dan partai Demokrat menjelang Pilpres 2019.

"Bagaimana ceritanya Pak SBY ngemplang uang. Pak SBY justru buka ruang Pansus Century kok," kata Syarifudin.

Namun, saat disinggung soal detail-detail di dalam artikel Asia Sentinel, seperti keterlibatan Boediono yang pernah menjadi wapres SBY dan dugaan uang kasus Century digunakan untuk kepentingan kegiatan Demokrat, Syarifudin enggan menanggapi lebih lanjut.

"Sudahlah semua rekayasa. Enggak benar. Enggak perlu diurusin sampah begitu," kata Syarifudin.

Skandal Bank Century memang menjadi bagian awal dari investigasi Asia Sentinel yang dilakukan oleh John Berthelsen dalam artikel berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy.

"Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century TBK diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 2008, Bank Century akrab dikenal sebagai "bank-nya SBY" karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat," tulis John.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter pribadinya meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menjelaskan tuduhan Asia Sentinel.

"Tentang artikel hoax yang menyudutkan SBY dan pemerintahannya di Asia Sentinel: kami berharap Ibu Sri Mulyani yang masih di dalam kekuasaan bisa menjelaskan ke publik. Sri Mulyani sudah gamblang jelaskan ini di Pansus DPR dan persidangan KPK," tulis Andi, Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, laman berita Asia Sentinel memberitakan artikel mengenai hasil investigasi tentang konspirasi di balik kasus Bank Century yang akhirnya berubah jadi Bank Mutiara dan dikuasai oleh J Trust. Artikel berjudul "Indonesia's SBY Governmant: Vast Criminal Conspiracy" ini ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen.

Dalam pemberitaan tersebut, ia mengungkap adanya konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar dolar AS dan ditemukan pencucian uang melalui perbankan internasional.

Laporan investigasi John ini berdasarkan gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius setebal 488 halaman pekan lalu. Gugatan ini mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencurian uang dan melakukan pencucian uang di bank-bank mancanegara.

Selain itu, laporan investigasi ini juga merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang dikumpulkan oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari sejumlah negara, antara lain Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, dan Jepang.

Laporan tersebut dilengkapi 80 halaman keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional, termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura, dan lainnya.
https://tirto.id/soal-berita-asia-se...n-politik-cYB9


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di