alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9aea9f14088d31128b4567/tangani-pelemahan-rupiah-dengan-gagasan-basi-mampukah

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
September 12, 2018 12:33



Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merasa heran jika produksi lifting gas dalam negeri lebih mahal dibandingkan luar negeri. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Diakui atau tidak, anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang belakangan tembus di angka Rp 15.000 per dolar AS telah menimbulkan kepanikan, tak terkecuali di tubuh pemerintah. Diyakini Pelemahan nilai tukar (depresiasi) ini sendiri disebabkan banyak faktor, diantaranya imbas perang dagang AS vs China, Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS, geo politik yang tidak menentu, dan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia itu sendiri.


Baca:panik defisit transaksi berjalan, pln terancam jadi korban

Rapuhnya ekonomi nasional ini diantaranya dapat ditandai tingginya ketergantungan Indonesia atas produk impor hingga menimbulkan defisit transaksi berjalan. Contohnya di sektor migas, pada 2017 tercatat nilai ekspor sebesar USD 10,80 miliar sedangkan angka impor sebesar USD 22,27 miliar. Begitupun pada tahun 2018, terpantau di triwulan ke dua mencatat angka impor USD 12,73 miliar, sedangkan ekspor hanya USD 5,89 miliar.


Baca: alami kerentanan energi, indonesia dijebak


Tapi yang menjadi kekecewaan beberapa pihak, pemerintah dirasa tidak memberikan terobosan kebijakan yang cukup meyakinkan untuk menangkal depresiasi rupiah. Bahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut memberikan gagasan basi lantaran kebijakan yang ditempuh hanya penanganan isu-isu lama yang sepatutnya tidak berulang.
#Upaya kementerian ESDM memperkuat nilai tukar Rupiah 


Dalam rangka memperkuat nilai tukar rupiah, setidaknya ada empat kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian ESDM untuk mengendalikan impor dan mempertebal cadangan devisa. Keempat kebijakan yang dimaksud yakni, pengaturan hasil ekspor sumber daya alam, penataan ulang proyek kelistrikan, meningkatkan penyerapan kandungan dalam negeri (TKDN), hingga penerapan mandatory Biodiesel 20 persen (B20).


Pertama, untuk pengaturan ekspor sumber daya alam, sejauh ini Menteri ESDM, Ignasius Jonan telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1952/84/MEM/2018 yang mana regulasi ini mengharuskan seluruh pelaku industri mineral dan batubara (Minerba) melakukan transaksi ekspor dengan menggunakan rekening bank domestik.


“Saya kira itu tidak ada masalah. Kita buat mekanisme, kita akan minta buktinya mana uang yang kembali, ekspor sekian kan kita bisa hitung pakai LC, uangnya sudah kembali belum ke Indonesia. Jika uang hasil ekspor tersebut tidak kembali, perusahaan dapat dikenakan sanksi untuk mengurangi ekspornya,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan.


Lebih rinci Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, ada enam kriteria yang wajib menjalankan keputusan Pemerintah tersebut, yaitu para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.


Dalam proses pembayaran hasil ekspor minerba, perusahaan harus juga menggunakan Letter of Credit (LOC), yakni sejenis surat pernyataan atas permintaan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir untuk memperlancar dan mempermudah arus barang. LOC tersebut akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.


Apabila kebijakan tersebut dihiraukan, Pemerintah mengancam untuk mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral dan eksportir terdaftar batu bara ke pelaku industri tambang. Nantinya, Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di tahun berikutnya terhadap para pelaku industri tambang setelah rekomendasi pencabutan telah diputuskan.


Sanksi berbeda bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. Mereka akan mendapat peringatan atau teguran tertulis bahkan sampai penghentian sementara kegiatan usaha apabila tetap tidak mematuhi aturan tersebut.


Kehadiran beleid baru ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi hasil penjualan ekspor minerba yang selama ini hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Setiap bulan, Kementerian ESDM kini akan menerima laporan berkala atas penjualan ekspor dari perusahaan tambang.


“Untuk September 2018, saya mau transaksi pembayaran (ekspor) dari Januari-September 2018 dilaporkan. Untuk selanjutnya, laporan (disampaikan) bulanan,” pungkas Bambang.


Selanjutnya yang kedua, di sektor Ketenagalistrikan, pemerintah menggeser jadwal waktu penyelesaian pembangunan pembangkit program 35.000 MW, yang belum mencapai financial close. Diperkirakan jumlah yang digeser ke tahun-tahun berikutnya sebesar 15.200 MW.


“Jadi digeser sesuai dengan kebutuhan permintaan kelistrikan nasional, tapi bukan dibatalkan. Kapasitas pembangkit yang ditunda, mestinya Commercial Operation Date (COD) 2019 ditunda ke tahun 2021 sampai 2026. Itu mungkin bisa mengurangi beban impor sekitar kira-kira USD 8 miliar sampai USD 10 miliar, jadi digeser,” tutur Jonan.


Adapun yang ke tiga, Jonan menegaskan, pengetatan impor barang berlaku untuk sektor hulu migas, sektor ketenagalistrikan, minerba dan juga Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Hal ini tidak lain agar pelaku industri menggunakan produk dalam negeri.


“Prinsipnya, kita tidak akan menyetujui masterlist detail untuk rencana impor yang bisa digantikan produknya oleh produk yang sudah dihasilkan atau manufaktur di dalam negeri. Dua catatannya, satu memenuhi kualitas, spesifikasinya sama dan kedua kualitasnya juga mencukupi. Arahan Bapak Presiden harus didorong penggunaan produk di dalam negeri,” jelasnya.


Sementara terkait penerapan B20, hal ini dalam upaya mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui bauran minyak sawit dalam minyak solar dengan komposisi sebanyak 20 persen. Pemerintah menegaskan akan melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas secara terus menerus.


“Tujuan untuk mencapai penerapan B20 ini harapannya bisa menghemat devisa kira-kira sekitar USD 2,3 miliar untuk 4 bulan, September sampai Desember 2018. Kalau tahun depan, secara total mungkin bisa menghemat lebih dari USD 3,3 miliar. Ini termasuk juga PLTD yang dioperasikan oleh PLN. Malah kami juga minta ke PLN dalam dua tahun agar PLTD yang kapasitas operasionalnya sudah rendah, itu bisa diganti dengan 100% minyak kelapa sawit,” pungkas Jonan.

http://www.aktual.com/tangani-pelema...basi-mampukah/

Besarnya impor migas pemicu defisit neraca perdagangan

Rabu, 15 Agustus 2018 / 21:08 WIB

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
ILUSTRASI. Proses Bongkar Muat Petikemas di JICT, Priok

KONTAN.CO.ID -JAKARTA–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit hingga US$2,03 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut berasal dari impor yang telah mencapai US$18,27 miliar serta ekspor yang baru mencapai US$16,24 miliar.

Namun jika dicermati, jika saja impor migas tak meningkat terlalu besar, kinerja perdagangan Indonesia masih bisa dibilang ciamik. Hal ini terlihat pada ekspor nonmigas pada Juli 2018 yang tumbuh tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Tren ekspor non migas pun diyakini masih akan tumbuh ke depannya.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mengatasi defisit perdagangan, pemerintah diharapkan meningkatkan produksi migas sendiri. "Salah satunya program peningkatan penggunaan biodiesel dijalankan sesuai rencana," ujar politisi PDIP ini dalam keterangannya, Rabu (15/8).

Dari sisi ekspor, ia menyarankan perlunya pemberian insentif untuk produk-produk dengan konten lokal yang besar.  "Hilirisasi industri juga harus dilakukan secara serius agar produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati menuturkan, peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya impor migas, seiring kenaikan harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor pada Juli 2018 mencapai US$16,24 miliar atau tumbuh 25,19% dibandingkan bulan sebelumnya (month to month). Sedangkan, dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, ekspor tumbuh 19,33% secara tahunan atau year on year.

Jika dirinci, ekspor nonmigas Juli mencapai US$14,81 miliar. Capaian ini tumbuh 31,18% dibandingkan Juni 2018. Sementara dibandingkan ekspor nonmigas Juli 2017 juga naik 19,03%.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juli 2018 mencapai US$104,24 miliar atau meningkat 11,35% dibanding periode yang sama tahun 2017. 

Industri berjalan baik

Sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$94,21 miliar atau meningkat 11,05%. Patut dicatat, kinerja ekspor yang baik ini, dicapai pada saat kondisi perekonomian global yang belum pulih. 

Pun, jika hanya melihat impor non migas, masih dinilai sehat karena masih banyak berupa bahan baku penolong ataupun bahan modal yang mengindikasikan industri berjalan baik.

“Ini menunjukkan kegiatan ekonomi atau kegiatan industri mungkin sudah membaik karena ada permintaan bahan kimia organik. Kemudian besi dan baja untuk sektor konstruksi,” kata Ekonom dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, Rabu (15/8).

Menurutnya, jika ada impor bahan baku atau barang modal, kemungkinan akan ada peningkatan ekspor dalam waktu tiga bulan ke depan. “Kalau importir impor sekarang, itu biasanya untuk dua tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, nilai neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit US$2,03 miliar, dipicu oleh defisit sektor migas US$1,19 miliar dan nonmigas US$0,84 miliar.

Peningkatan impor migas dipicu oleh naiknya nilai impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah, hasil minyak dan gas masing-masing US$ 81,2 juta (15,01%), US$ 382,4 juta (28,81%) dan US$ 11,7 juta (4,29%).

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjabarkan, impor nonmigas menurut golongan barang yang terbesar berperan terhadap total impor nonmigas Januari-Juli 2018, yang pertama adalah golongan barang mesin dan pesawat mekanik yaitu perannya sebesar 16,78%.

Kemudian, golongan lainnya yang berperan terhadap total impor nonmigas Januari-Juli 2018 adalah mesin dan peralatan listrik (13,45%), besi dan baja (6,26%), plastik dan barang dari plastik (5,71%), serta bahan kimia organik (4,4%).

Sementara itu, golongan barang impor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar adalah golongan gula dan kembang gula, serta bijih, kerak dan abu logam.

“Banyaknya impor bahan modal seperti permesinan serta plastik, besi dan baja, memang tinggi antara lain karena gencarnya pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah,” tuturnya.

Dijelaskan Suhariyanto, meskipun penyumbang terbentuknya defisit neraca perdagangan di bulan Juli adalah pertumbuhan impor migas maupun nonmigas.

Namun sesungguhnya, tingginya impor di sektor migaslah menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang mencapai US$3,09 miliar. “Defisit Januari-Juli 2018 sebesar US$3,09 miliar disebabkan karena migas. Kita tahu harga migas memang sedang naik,” ujarnya.

Terkait tingginya impor migas, Lana berharap pemerintah segera merealisasikan program biofuel demi memangkas impor migas. Juga, merealisasikan pembangunan kilang.

“Lalu, dengan infrastruktur yang sudah mau selesai seperti MRT dan LRT, itu mungkin akan mengurangi impor minyak. Kan sebentar lagi mau jadi,” tuturnya.
https://nasional.kontan.co.id/news/besarnya-impor-migas-pemicu-defisit-neraca-perdagangan

------------------------

Dan dibalik impor minyak sekarang adalah om Bewok ... yang menggantikan fungsi PETRAL yang dibubarkan Jokowi  yang dikomandani Riza Chalid waktu era zaman rezim SBY dulu

emoticon-Lempar Bata
Urutan Terlama
Sri Mulyani Akui Transaksi Berjalan Jadi Titik Lemah Ekonomi
Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 03/09/2018 20:38 WIB

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
Sri Mulyani Akui Transaksi Berjalan Jadi Titik Lemah Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. Bahkan, menjadi titik lemah Indonesia yang selalu dilihat pelaku pasar.

Ia mengatakan selama ini pemerintah tak pernah menganggap puas dengan posisi fundamental makroekonomi Indonesia, terlebih di tengah tekanan global seperti saat ini. Pemerintah cenderung fokus memperbaiki titik lemah saat ini, yakni defisit transaksi berjalan.

Data Bank Indonesia per akhir kuartal II 2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Ini merupakan defisit terdalam sejak kuartal II 2014 yang saat itu 4,3 persen terhadap PDB.

"Kalau menghadapi situasi eksternal, kami tidak bisa mengatakan fundamental kuat jadi tidak melakukan apa-apa, yang kami lihat adalah melihat ke pondasinya. Mana faktor yang dianggap market sebagai sumber paling lemah, selama ini kan dianggapnya dari neraca berjalan," jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/8).

Ia juga mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal.

Pasalnya, Indonesia jadi tidak bisa memupuk devisa untuk menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang kini sudah mencapai 9 persen. Alih-alih menabung, Indonesia malah mencatat pengurasan devisa US$13,68 miliar sejak awal tahun.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-lemah-ekonomi
Diubah oleh soekirmandia
Pembubaran Petral Cuma Ganti Group Mafia Migas Saja
Kamis, 04 Jun 2015 - 06:50:13 WIB

Oleh Widodo Tri Sektianto (Waketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu)

Pembubaran Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina di luar negeri oleh Direktur Pertamina atas perintah Meneg BUMN patut dicurigai adanya agenda besar untuk memindahkan penguasaan impor BBM dan crude oil dari group mafia migas yang lama ke group mafia migas berkedok Trisakti dan Nawacita.

Sangat jelas dan kasat mata kalau ditarik benang merah terkait pembubaran Petral dikomandoi oleh kakak dari Meneg BUMN Rini Sumarno yaitu Arie Sumarno yang mantan Dirut Pertamina dan Pengagas ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina dan juga mantan Direktur Utama (Dirut) Petral dan mantan Ketua Kelompok Kerja Energi dan anti mafia minyak dan gas (migas oleh tim Transisi Jokowi-JK). Ditambah lagi ISC Pertamina dulu pernah dipimpin oleh Sudirman Said yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, bisa jadi pembubaran Petral lebih pada pembentukan oligarki mafia migas baru di ISC nantinya.

Kalau dari dulu Petral memang datang mafia Migas yang telah merugikan negara berarti Ari Sumarno yang pernah memimpin Petral juga diduga terlibat dalam pusaran mafia Migas tersebut.

Ada kabar yang tak sedap bahwa dibubarkannya Petral lebih dilandasi oleh subjektivitas kepentingan para pemain/trader migas dan brokernya yang ada di pusaran kekuasaan Jokowi yang pada saat Pilpres banyak menggelontorkan dana kampanye bagi Jokowi-JK. Karena dengan masih dikuasainya Petral oleh para trader-trader dan mafia migas era sebelum Jokowi sangat tidak mungkin para donatur Jokowi yang berbisnis impor BBM dan crude bisa masuk dan bersaing untuk menyuplai BBM dan crude oil ke Petral.

Sudah tiga bula Pertamina lewat ISC sudah tidak memesan pasokan impor BBM dan crude oil dari Petral yang katanya dapat menghemat sebesar 22 juta dollar, artinya membeli BBM atau crude oil dari Petral ataupun tidak semua bergantung pada manajemen Pertamina. Dan selama 3 bulan Petral juga melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan di luar negeri yang sudah tentu menghasilkan keuntungan, dimana keuntungannya akan transparan karena Petral adalah perusahaan yang beroperasi dan berdiri di Singapore yang berbadan hukum Singapore.

Jadi pembubaran Petral sangat tidak beralasan, kalau memang ada mafia Migas selama ini di Petral gampang kok suruh aja KPK membuat investigasi. Kalau Jokowi sebagai orang yang menentukan penempatan direksi Pertamina, memiliki kepandaian dalam mengelolah bisnis justru Petral tidak perlu dibubarkan, justru Petral bisa dijadikan vehicle bisnis di luar negeri untuk mengembangkan bisnis pertambangan minyak dan trading serta pembelian kilang-kilang minyak di luar negeri atau membangun crude oil refinery di Indonesia dengan mengunakan dana pinjaman dari luar negeri dan menjual obligasi di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Petronas dan Temasek.

Patut disayangkan Jokowi menyerahkan begitu saja ke keluarga besar Sumarno untuk mengelola dan meyusun tata niaga bahan Bakar minyak yang akan berdampak menimbulkan mafia baru yang akan bermain di ISC Pertamina. Karena selama ini pun ISC banyak menyalahi aturan pembelian impor BBM dan crude oil dengan membeli tanpa langsung melalui National Oil Company ( NOC ) tetapi juga melalui para trader seperti Socar Trading, Vitol Trading yang semuanya bukan NOC tapi perusahaan trader yang sama dengan Petral.

Oleh Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai pembubaran Petral cuma akal-akalan para mafia migas yang ada di sekeliling Jokowi yang nanti juga akan lebih merugikan negara dan masyarakat, misalnya kok pembelian tidak lewat Petral katanya hemat kok harga BBM justru bertambah mahal. Artinya Jokowi sudah dibohongi oleh klan Sumarno dan para mafia migas baru.

FSP BUMN Bersatu juga mendesak Jokowi untuk menolak pembubaran Petral dan segera menangkap para mafia migas yang ada di Petral selama ini. Selain itu juga dengan status Indonesia yang sudah menjadi negara importir BBM dan crude oil, sebaiknya segera mengubah mindset usaha sektor energi nasional dengan membangun refinery di banyak tempat di Indonesia dan ini lebih jauh berguna dan menguntungkan dari pada membubarkan Petral.

Jika memiliki refinery baru maka dapat meningkatkan PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi kebutuhan pengunaan mata uang US dollar karena 20 persen dari crude oil yang direfinery akan menghasilkan produk-produk seperti bahan baku plastik, aspal, nafta, LPG dan farapin yang masih di impor oleh industri-industri di Indonesia. Seperti kebutuhan aspal untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri 80 persen masih di impor, juga nafta untuk membuat olefin masih di impor. Jadi yang harus dikedepankan oleh Jokowi itu menciptakan industri migas, jangan mau dibohongi para mafia migas baru yang ingin membubarkan Petral dan kemudian mengunakan ISC sebagai sarang mafia migas baru.
http://www.teropongsenayan.com/11677...fia-migas-saja
Impor Migas Disebut Biangnya Defisit Neraca Perdagangan
Kamis, 28 Juni 2018 16:05 WIB

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan penyebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia adalah impor minyak dan gas (migas) naik. Menurut dia, peningkatan nilai impor migas merupakan dampak dari harga minyak dunia yang juga melonjak naik.

"Trade balance dan nilai tukar saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki kondisi neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor, terutama di sektor nonmigas," kata Novani, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pada Mei 2018 mencapai US$ 16,12 miliar, sedangkan nilai impor pada Mei 2018 mencapai US$ 17,64 miliar.

Nilai impor nonmigas hingga Mei 2018 mencapai US$ 14,83 miliar atau naik 7,19 persen dibanding April 2018. Tercatat pula impor migas bulan Mei mencapai US$ 2,82 miliar atau meningkat 20,95 persen dibandingkan dengan bulan April. Jumlah tersebut juga meningkat 57,17 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei pada 2017.

Karena itu, menurut Novani, pemerintah perlu melakukan perbaikan kondisi neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor, terutama di sektor nonmigas. Nilai neraca perdagangan yang positif dapat membantu menekan pelemahan rupiah yang tergerus akibat naiknya suku bunga The Fed.

Menurut Novani, neraca perdagangan yang defisit pada bulan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya permintaan barang konsumsi akibat Lebaran dan libur panjang. Selain itu, bertambahnya nilai impor pada sektor migas yang meningkat.

"Tetapi apabila kita lihat, efek permintaan barang konsumsi tidak akan berdampak berkepanjangan karena sudah terlepas dari bulan Lebaran dan libur panjang. Faktor yang susah untuk diprediksi justru dari nilai impor migas yang sangat bergantung dengan kondisi global,” kata Novani.
https://bisnis.tempo.co/read/1101764...n/full&view=ok
Menteri ESDM:
Surya Paloh di Balik Impor Minyak Angola
Jumat, 7 November 2014 | 15:56 WIB

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?
Surya Paloh dan Jokowi

VIVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan pengiriman minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP.

Menurut Sudirman, dengan menggandeng Sonangol EP, pemerintah berharap bisa memasok minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

"Saya realistis dalam waktu dekat, lifting (produksi) minyak akan meningkat. Lalu, persediaannya dari mana? Kami tidak ingin ada ketergantungan dari sumber-sumber tertentu," tuturnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 7 November 2014.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat 31 Oktober 2014 lalu.


Usai perjanjian ini ditandatangani, rencananya PT Pertamina (Persero) yang mewakili Indonesia akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional, Sonangol EP.

Sudirman mengungkapkan, Pertamina bersama Sonangol EP akan menggali berbagai potensi proyek hulu minyak dan gas bumi maupun proyek pembangunan kilang, baik di Indonesia, Angola, atau negara lainnya.

Surya Paloh di belakang kerja sama ini

Di sisi lain, beredar kabar mengenai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, bertindak sebagai 'pembisik' Presiden Joko Widodo untuk menunjuk perusahaan asing tersebut sebagai pemasok ke Indonesia.

Ketika ditanyakan terkait kabar tersebut, Sudirman pun membenarkannya. "Ya, tetapi menurut saya, jangan terlalu menyoroti siapa yang berada di balik kerja sama tersebut," ujarnya.

Hal ini, sambung Sudirman, kerja sama yang dilakukan merupakan salah satu cara tanpa adanya keuntungan pribadi atau tertentu.

"Jadi, jangan lihat siapa di belakangnya, tetapi lihat apa bermanfaat bagi masyarakat dan asalkan bisa menyehatkan bisnis ini. Terpenting, bisa menguntungkan negara," tutur Sudirman.

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina, Muhammad Husein, menjelaskan Pertamina dan Sonangol EP melakukan kerja sama untuk pengembangan bisnis hulu, hilir dan perdagangan minyak dan gas (migas).

"Pertamina dan Sonangol EP akan menggali berbagai potensi proyek hulu minyak dan gas bumi maupun proyek pembangunan kilang, baik itu di Indonesia, Angola atau negara lainnya. Pembangunan kilang sangat penting untuk menjamin ketahanan energi nasional kita," ujarnya pada Rabu 31 Oktober 2014 lalu.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...-minyak-angola

Alami Kerentanan Energi, Indonesia Dijebak?
Mei 18, 2018 18:52

Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?

Jakarta, Aktual.com – Keberuntungan bagi bangsa Indonesia memiliki Soekarno sebagai pendiri negara dengan konsep politik energi yang begitu jelas. Sikapnya anti imperialisme, sehinga ia sangat menjiwai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana; ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’.

Soekarno sangat menyadari bahwa energi merupakan tulang punggung pembangunan, dia berucap ‘Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang’. Faktanya memang, hingga saat ini tidak ada negara yang tidak memiliki ketergantungan pada energi. Bahkan keterbatasan persediaan energi menjadikannya objek rebutan hingga memicu peperangan di berbagai belahan bumi.

Indonesia memiliki sumber energi baik fosil maupun Energi Baru Terbarukan (EBT) yang begitu berlimpah. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk yang terbilang besar di dunia. Dengan jeli Soekarno melihat bahwa Indonesia memiliki sumber energi sebagai penggerak industri hilirisasi dan sekaligus memiliki jumlah penduduk yang besar sebagai pasar. Dengan begitu diyakini Indonesia akan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mencapai kemakmurannya.

Lau, apa pasal Indonesia malah mengalami ketergantungan energi dan terpaksa impor khususnya minyak dan gas? Benarkah cadangan Indonesia sudah terkuras hingga minimnya temuan baru? Ataukah Indonesia akan melakukan diversifikasi energi kepada EBT dengan waktu yang relatif singkat?

Ketergantungan Energi Nasional

Mengacu kepada hasil kajian Dewan Energi Nasional (DEN) yang dirumuskan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025 Indonesia membutuhkan energi primer sebanyak 400.3 Million Tonnes of Oil Equivalent (MTOE) dengan persentase minyak bumi sebesar 24,7 persen, Gas Bumi 22 persen, Batubara 30,0 persen dan EBT 23.0 persen.

Diketahui dari 24,7 persen bauran energi minyak bumi yang ditetapkan, yakni kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjumlah 1,7 juga Barel Oil Per Day (BOPD) pada tahun 2025, sedangkan konsumsi nasional saat ini di kisaran 1,6 juta BOPD dengan topangan impor sekitar 800 ribu BOPD. Artinya kedepan, Indonesia belum mampu beralih sepenuhnya kepada EBT dan masih begantung pada BBM.

Begitupun gas, kebijakan konversi dari minyak tanah (Kerosin) ke Liquefied Petrolium Gas (LPG) pada 2007, seperti ‘lari dari mulut buaya masuk mulut harimau’. Menghindari beban subsidi minyak yang besar, lalu mengambil kebijakan impor LPG yang saat ini harganya makin tinggi dan subsidi juga semakin tambah besar.

Sebagai catatan, sebenarnya Indonesia memiliki cadangan gas terbukti pada 2017 relatif besar yaitu 143 Trillion Cubic Feet (TCF). Persolannya cadangan gas Indonesia mayoritas memiliki kandungan Methana (C1H2) dan Ethana (C2H4), sedangkan untuk produk LPG mengandung unsur Propana C3H6) dan Butana (C4H8).

Sehingga gas Indonesia lebih banyak diproduksi dalam bentuk produk LNG dan gas Pipa ketimbang LPG. Disamping itu, masalahnya Indonesia juga memiliki keterbatasan infrastruktur Kilang LPG dan Jaringan Pipa distribusi. Karenanya produksi gas nasional tidak sepenuhnya terserap oleh rakyat Indonesia, melainkan diekspor ke luar negeri melalui produk LNG dan Pipa transmini ke negara tetangga. Pada tahun 2017 tercatat realisasi lifting gas bumi 1140 MBOEPD, sebanyak 39 persen dilakukan ekspor. Sedangkan kosumsi LPG nasional pada 2017 sebesar 7,1 juta ton dengan komposisi impor 5,3 juta ton.

Singkat kata, dalam RUEN hingga tahun 2025 dan 2050 Indonesia belum terlepas dari minyak dan gas. Sedangkan kondisi saat ini Indonesia sangat memiliki ketergantungan terhadap impor.
http://www.aktual.com/alami-kerentan...nesia-dijebak/
Gagasan yg ga basi gimana gan?


Btw, model operasi tim cyber gerindra/pks dah mulai nongol nih. Dengan ciri khas bawa klipingan wkwkwk
semoga terus menguat. amin
Tangani Pelemahan Rupiah Dengan Gagasan Basi, Mampukah?

emoticon-Jempol
Quote:
Balasan post cluoro
Quote:


Udah mau ganti strategi mereka.skarang mreka udh pakai strategi demo mahasiswa ke jalan untuk mendelegitimasi pemerintah.kita liat aja apa cara ini efektif?atau mereka berpikir bs pake strategi jatuhin ngahok ke pakde jokowi?emoticon-Wakaka


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di