alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9a6b0e60e24ba0658b4570/diantara-kehumasan-pemerintah-dan-kampanye-pilpres

Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres

Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres
Ilustrasi: Muncul polemik terkait iklan layanan masyarakat yang dianggap kampanye calon presiden.
Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop mengundang polemik. Penayangan Iklan yang diproduksi oleh pemerintah itu dituding sebagai bentuk kampanye Pilpres 2019 yang mendahului waktunya.

Politisi tentu berkepentingan dengan polemik, tetapi masyarakat sebaiknya jernih melihat ketentuan-ketentuan agar tidak terjebak ke dalam kegaduhan yang melelahkan.

Iklan layanan masyarakat yang jadi bahan perbincangan belakangan ini adalah iklan tentang capaian pemerintah dalam membuat bendungan. Iklan tersebut sebetulnya sudah diterbitkan di Youtube sejak bulan Juli lalu.

Iklan berjudul 2 Musim, 65 Bendungan itu berdurasi 4,5 menit. Dalam satu menit pertama, iklan itu menyodorkan narasi –paduan teks dan gambar bergerak- tentang pentingnya air sebagai kunci ketahanan pangan nasional.

Melewati 1 menit pertama, sepanjang sekitar 2 menit 45 detik, iklan itu menyodorkan gambar pembangunan bendungan, disusul dengan mulai beroperasinya bendungan yang mengairi sawah-sawah di area pertanian. Di tengah segmen itu muncul sosok petani yang memberikan testimoni tentang manfaat waduk yang ia rasakan.

Sisa durasi iklan itu diisi oleh gambar sejumlah bendungan di berbagai daerah yang sudah dan sedang dibangun oleh pemerintah. Suara Presiden Joko Widodo terdengar di pengujung iklan.

“Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas,” begitulah suara Presiden Joko Widodo terdengar di iklan tersebut.

Iklan ditutup dengan pemandangan persawahan, dan teks berbunyi, “Membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan. Karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air. Presiden Joko Widodo. #menujuindonesiamaju”

Dalam testimoninya, sang petani menyebut bahwa bendungan itu merupakan hasil kerja pemerintah. Ia tidak menyebutnya sebagai hasil kerja Presiden Joko Widodo.

Nama Presiden Joko Widodo hanya disebut oleh sang petani ketika ia menyampaikan pesannya, “Pesan buat Pak Jokowi. Bikin waduk yang banyak, Pak.”

Iklan inilah yang memicu polemik. Joko Widodo –sebagai calon presiden di Pilpres 219- dianggap telah mencuri waktu start kampanye. Terlebih juga karena iklan tersebut ditayangkan di bioskop.

Seperti hiruk pikuk wacana politik lainnya, polemik ini di mulai di media sosial. Sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan kemunculan iklan tersebut, yang disebut-sebut sebagai iklan Jokowi.

Politisi mengambil momentum itu. Mereka yang berasal dari partai pendukung lawan Joko Widodo dalam Pilpres 2019, memberi komen negatif atas penayangan iklan tersebut.

Beberapa dengan terang-terangan menudingnya sebagai kampanye terselubung; beberapa yang lain meminta agar iklan tersebut dihentikan penayangannya.

Pihak Istana menolak anggapan bahwa iklan tersebut sebagai sebuah bentuk kampanye. Iklan itu, dalam kacamata istana, adalah bentuk komunikasi pembangunan agar diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mengaku, iklan tersebut merupakan salah satu program kerja yang digagasnya –sebagai bagian dari government public relations (GPR, kehumasan pemerintah).

Basis kerja GPR, seperti dicantumkan di situs web Kementerian Kominfo, “adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah”.

Bukan dalam hal iklan layanan masyarakat saja Joko Widodo dianggap telah mencuri start kampanye. Kegiatan Presiden Joko Widodo dalam membagikan sertifikat tanah juga telah dituduh sebagai bentuk kampanye.

Dengan mencermati materi publikasinya, sebetulnya publik tidaklah terlalu sulit untuk membedakan antara kegiatan kampanye dengan kegiatan lainnya. Menurut UU Pemilu, materi kampanye mengandung visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakilnya. Dari sisi ketentuan itu, sulit untuk menyebut GPR sebagai bentuk kampanye salah satu calon dalam Pilpres 2019.

Namun harus diakui, sebagai petahana dalam Pilpres 2019, Joko Widodo mempunyai posisi yang lebih mudah untuk mendapatkan ekspose. Meskipun begitu, bagi siapapun yang menjadi petahana dalam sebuah pemilihan, kemudahan ekspose itu tidak selalu berarti menguntungkan.

Kemudahan itu akan menjadi hal positif jika sang petahana mempunyai capaian-capaian yang baik. Sebaliknya, jika tanpa prestasi, kemudahan ekspose itu malah menjadi serangan bunuh diri.

Di tahun politik ini GPR harus mempunyai sensitivitas terhadap ketatnya kompetisi antara petahana dengan calon lainnya. Bentuk-bentuk GPR harus memperlihatkan garis tegas yang membedakan kehumasan pemerintah dengan kehumasan calon peserta Pilpres. Dengan cara itu, fairness bisa dibangun dan kegaduhan bisa dihindari.

Jika polemik tentang kampanye tersebut tidak juga reda, Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah sepatutnya menyatakan pendapatnya dengan tegas. Keterlibatan Bawaslu bisa menurunkan tensi kegaduhan itu.

Publik, yang cukup tahu ketentuan-ketentuan terkait Pemilu, tentu akan lebih nyaman dan jernih menentukan pilihannya dalam suasana politik yang lebih kondusif.
Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...mpanye-pilpres

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres Rabies masih jadi ancaman

- Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres Mewaspadai tekfin abal-abal

- Diantara kehumasan pemerintah dan kampanye Pilpres Pemilu 2019 dan akurasi data kependudukan nasional



×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di