alexa-tracking

PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9a40dd529a45266e8b4575/pk-ditolak-ma-taksi-daring-kehilangan-payung-hukum
PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum
PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum
Foto ilustrasi aplikasi Go-Jek
Taksi daring kembali kehilangan payung hukumnya. Rabu (12/9/2018), Mahkamah Agung (MA) meminta Menteri Perhubungan untuk membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Permintaan muncul setelah peninjauan kembali (PK) atas peraturan tersebut dikabulkan sebagiannya oleh MA. Dalam putusan terbarunya, MA menyatakan Permenhub 108 adalah pemuatan ulang materi norma yang sudah pernah dibatalkan dalam Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 pada 20 Juni 2017.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” tulis putusan yang diunduh pada situs resmi MA.

Sesuai dengan amar putusan yang dikabulkan sebagian, dalam gugatan ini MA hanya membatalkan 23 pasal dalam Permenhub 108.

Beberapa pasal yang dicabut itu mengatur kewajiban besaran tarif, kewajiban pemasangan stiker, kelengkapan dokumen perjalanan, serta ukuran tulisan identitas kendaraan. Dengan putusan ini, maka taksi daring kembali tak memiliki payung hukum.

Di satu sisi, pembatalan ini membuat persyaratan yang harus dijalankan operator maupun pengemudi taksi daring menjadi lebih ringan.

Namun di sisi lain, tanpa payung hukum, status taksi daring bakal sama dengan angkutan omprengan pelat hitam. Artinya, taksi daring bisa dirazia karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Merespons putusan MA, Kementerian Perhubungan mengaku akan segera menyiapkan regulasi baru untuk mengatur operasional taksi daring agar tidak terjerat oleh UU Lalu Lintas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, regulasi terbaru itu akan mempertahankan poin-poin dalam peraturan lama yang tidak dibatalkan oleh MA. “Saya meminimalisir supaya tidak digugat lagi,” kata Budi, dikutip dari Katadata, Kamis (13/9/2018).

Budi memastikan, pihaknya bakal mempelajari dengan detail putusan MA. Oleh karenanya, rapat pembahasan aturan baru juga akan melibatkan asosiasi pengemudi taksi daring, Organda, dan operator taksi daring. Kalau jadi, pembahasan regulasi baru untuk taksi daring dan angkutan sewa khusus akan digelar Jumat (14/9/2018).

Go-Jek, salah satu operator taksi daring di Indonesia, mengaku tetap akan menghormati putusan MA ini.

“Cuma saat ini kami masih menunggu salinan resmi putusan MA untuk dapat mempelajari secara langsung, termasuk akibat hukum dan dampaknya kepada mitra serta pengguna jasa layanan Go-Car,” tutur Vice President Communications Go-Jek Michael Reza Say kepada detikcom.

Di pihak lain, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengaku siap untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari langkah selanjutnya dari putusan MA ini.

Ridzki memastikan putusan MA ini tidak mencabut legalitas usaha taksi daring. Sebab, yang dibatalkan hanya beberapa pasal saja. “Kerangka hukum untuk kendaraan daring tetap ada,” sambungnya.

Sebagai gambaran, beberapa pasal yang dihapus dalam Permenhub 108 di antaranya adalah Pasal 6 ayat 1 huruf e yang mengatur taksi daring wajib menentukan besaran tarif sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi.

Kemudian Pasal 27 ayat 1 huruf d yang mengatur angkutan taksi daring harus dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan bagian kanan atas dan belakang. Pada stiker itu juga harus disematkan informasi tentang wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Kementerian Perhubungan.

Selain itu ada Pasal 38 huruf a, b, dan c yang mewajibkan perusahaan angkutan umum wajib memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang terintegrasi dengan tempat penyimpanan serta fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Aktivis transportasi Inisiatif Strategis untuk Transportasi (INSTRAN) Jakarta Darmaningtyas pernah mengkritisi putusan MA yang membatalkan Permenhub No 26 Tahun 2017 dengan sejumlah kejanggalan.

Pertama, pertimbangan majelis hakim bahwa angkutan sewa khusus menawarkan pelayanan yang lebih baik tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, kasus-kasus kejahatan di taksi daring sudah banyak terjadi.

Kedua, pertimbangan bahwa kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif juga tidak bisa disepakati.

“Angkutan daring ini justru membentuk monopoli baru dengan memperalat warga yang tidak memiliki kesadaran kritis,” kata Dharmaningtyas kepada Beritagar.id.

Ketiga, putusan hakim MA yang membatalkan aturan mengenai tarif batas bawah dan atas serta kuota--dengan alasan bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ--sebetulnya juga kurang tepat.

Pasal 183 tersebut mengatur penentuan tarif antara konsumen dan perusahaan angkutan umum; bukan perorangan, sebagaimana Pemohon Uji Material Permen Perhubungan 26/2017 ini.

"Masalah kuota perlu diatur. Kalau tidak diatur, akan terjadi kelebihan supply yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat," sambungnya.
PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-payung-hukum

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS

- PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup naik

- PK ditolak MA, taksi daring kehilangan payung hukum Gubernur terpilih Kaltim minta kenaikan dana bagi hasil migas

×