alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b9a386e582b2efe458b457a/krisis-obat-di-rsud-jakarta-akibat-defisit-bpjs

Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS

Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS
Foto ilustrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Defisit keuangan yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdampak pada operasional sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.

BPJS Kesehatan disebut terlambat membayarkan tagihan biaya pelayanan kesehatan masyarakat kepada enam RSUD. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan akibat kondisi tersebut banyak RSUD yang terhambat memberikan pelayanan termasuk penyediaan obat-obatan.

RSUD tersebut adalah RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Budiasih, RSUD Cengkarenang, RSUD Pasar Minggu, dan RSUD Pasar Rebo.

“Rumah sakit ini sudah tidak bisa beli obat, terus orang datang ke rumah sakit bagaimana? Enggak ada obat. Dokternya juga lebih cenderung kepingin menjadi dokter Puskesmas karena jelas ada TKD (Tunjangan Kerja Daerah),” ujar Saefullah dilansir dari Poskotanews, Kamis (13/9/2018).

Saefullah mengatakan keterlambatan BPJS Kesehatan tersebut tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta selalu tepat waktu membayar setoran ke BPJS Kesehatan. Namun, lembaga jaminan sosial tersebut terlambat membayar tagihan yang diajukan pihak rumah sakit. Situasi ini membuat keuangan rumah sakit terganggu dan dokter-dokter juga telat dibayar.

Guna mengatasi kondisi tersebut, Pemprov DKI berencana untuk mengajukan pinjaman ke Bank DKI untuk menopang operasional dan ketersediaan obat. Usulan tersebut juga akan disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan Bank DKI terkait opsi yang diambil tersebut.

"Para RSUD mengusulkan untuk meminjam uang di Bank DKI. Tapi ini masih perlu surat dari Pak Gubernur," katanya dikutip detikFinance, Kamis (13/9).

Saefullah mengatakan, sistem bunga harian diambil agar tidak menyulitkan RSUD saat akan membayar pinjaman. Pasalnya, pembayaran uang klaim dari BPJS sulit diprediksi kapan akan cair.

"Kalau flat nanti merepotkan, misalnya baru 20 hari kemudian masuk (uang) dari BPJS ya sudah, nanti ada sisa berapa. BPJS kan masukannya nggak pernah tahu kapan akan dimasukkan, begitu ada uang, ya bayar," ucapnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan biaya kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta.

Menurut dia, keterlambatan juga terjadi karena proses pembayaran tagihan biaya kesehatan tersebut dilakukan secara terpusat.

"Ya kami mengakui kalau memang ada keterlambatan pembayaran tagihan. Kan pembayaran berdasarkan jatuh tempo ya. Kami membayar yang temponya yang jatuh dulu urutannya," ujar Iqbal saat dikonfirmasi oleh Beritagar.id, Kamis (13/9).

Menurut pendataan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), utang BPJS Kesehatan per Juli 2018 kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) sudah mencapai Rp3,5 triliun.

Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim.

Pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp5,85 triliun. Kemudian pada 2016 meningkat jadi sekitar Rp7 triliun, lalu pada 2017 membangkak lagi mencapai Rp9,75 triliun. Setiap tahun, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.

Ketua Umum Pengurus Pusat GPFI, F Tirto Kusnadi, menyatakan, selain menunggak, jangka waktu pembayaran klaim BPJS Kesehatan semakin lama. Pada 2016 lama pembayaran mencapai 90 hari, sedangkan pada semester I 2018 menjadi 120 hari.

"lndustri farmasi, PBF dan PAK mulai kesulitan cash flow, sedangkan suplai obat dan alat kesehatan bisa terganggu di semester II tahun 2018 ini,” ujarnya lewat keterangan tertulis yang dirilis JawaPos.com.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun strategi penyelamatan BPJS Kesehatan melalui suntikan dana (bailout) usai audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dirilis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan ada dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup defisit.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berharap pemerintah segera selesaikan defisit BPJS Kesehatan yang tiap tahun membengkak.

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah terlalu bertele-tele dalam menangani masalah defisit ini. Pasalnya, bila permasalahan ini semakin panjang, beban yang ditanggung oleh para pihak rumah sakit dan para pelaku kesehatan akan semakin berat.

"Kalau makin lama ya biaya penalti sebesar 1 persen yang ditanggung rumah sakit ya akan semakin membengkak," ujar Timboel dalam Kontan.co.id, Kamis (13/9).

Ia mengusulkan pemerintah menambah dana bailout untuk BPJS dari yang direncanakan sebesar Rp5 triliun menjadi Rp7 triliun.
Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...t-defisit-bpjs

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup naik

- Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS Gubernur terpilih Kaltim minta kenaikan dana bagi hasil migas

- Krisis obat di RSUD Jakarta akibat defisit BPJS Kasus korupsi kian susutkan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di