alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Netralitas Kepala Daerah di Pilpres 2019 Dipertanyakan ?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b99fdafd675d4d3588b4568/netralitas-kepala-daerah-di-pilpres-2019-dipertanyakan

Netralitas Kepala Daerah di Pilpres 2019 Dipertanyakan ?

Assalamualaikum gan, thread ane yang pertama tentang politik mari didiskusikan secara kekeluargaan.
Pesta Demokrasi 5tahunan di Indonesia tinggal hanya hitungan bulan,  dukungan bagi  kepada kedua bakal capres dan cawapres semakin ramai mulai dari berbagai elemen diantaranya, perorangan, pengusaha, organisasi, Ormas, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kepala daerah sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini ramai sekali kepala daerah yang mendeklarasikan dukungannya kepada bakal capres dan cawapres petahana.

Sebagimana kita ketahui bahwa setiap ASN diharuskan netral dalam pemilihan umum sebagaimana yang terdapat dalam UU, namun mereka tetap ingin mendeklarasikan pasangan pilihan mereka, apakah melanggar ? menurut saya tidak melanggar asalkan tetap menaati aturan yang ada, lagi pula itu hak mereka ingin memilih siapa dan menurut saya ada beberapa kemungkinan mereka memilih bakal capres dan cawapres tersebut diantaranya, Partai yang mengusung mereka juga mengusung pasangan bakal capres-cawapres tersebut atau juga mereka puas dengan hasil kerja capres tersebut, walaupun kita ketahui ada juga pasangan kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada calon capres dan cawapres dari petahana walaupun mereka usungan dari partai oposisi. Sebut saja Partai Demokrat dan PKS dimana usungan dari partai ini ada beberapa yang lebih memilih capres-cawapres petahana dan ada juga yang dulu partai pengusung oposisi kini mendukung petahana bahkan sebaliknya. Menurut saya ini sah-sah saja terjadi karena pada dasarnya salah satu asas dalam pemilu ialah bebas yakni bebas memilih dan memberi dukungan kepada salah satu bakal capres-cawapres tersebut. Namun tetap pada intinya demokrasi seutuhnya ada ditangan rakyat sesuai dengan artinya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Sekian gan dari Thread ane, ini pemikiran ane sendiri jika agan ada pemikiran yang berbeda mari didiskusikan secara kekeluargaan jangan karena beda pilihan bisa merusak hubungan dengan sesama saudara, jika ada masukan, kritik, dan saran boleh kita diskusikan ulang. Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatu.Netralitas Kepala Daerah di Pilpres 2019 Dipertanyakan ?


Halaman 1 dari 2
Bebas mengutarakan pendapat
Era keterbukaan emoticon-Smilie
Asn/pns wajib netral.
Apalagi TNi dan Polisi.
Tp klo gubernur susah juga ya.. soalnya mreka kan pejabat politik dipilih oleh rakyat dr dorongan partai.

Walo secara pribadi gw ga suka gub ikut menyuarakan suara pribadi dalam balutan baju dinas, tp scr hukum memang boleh ya setau gw. Cmiiw.
beda pendapat tidak apa2 asal jangan sampai civil war
bedain atara jabatan politik dan jabatan struktural aje gak bisa ts goblok, bupati/walkot dan gubernur itu bukan ASN alias aparat sipil negara, mo diskusi apaan kalau dasar pijakan saja ente gak bisa bedain. hadeh belajar dulu ppkn atau pmp dulu.
Diubah oleh awanmendung
Nahhh, pertanyaannya kalau gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politik atau bukan hayo?kalau sudah dijawab, pertanyaan kedua apakah boleh gubernur dan wagub petahana mendukung cagub dan cawagub daerah lain?kalau 2 pertanyaan ini sudah terjawab, maka otomatis pertanyaan diatas akan terjawab jugaemoticon-Toast
Knapa kemarin ga ada yg protes ya.....????????? Kok sekarang minta di diskusikan

emoticon-Cape d...

Sumber mana??? TS kok minta diskusi aturan tapi ga paham aturan BP??


Netralitas Kepala Daerah di Pilpres 2019 Dipertanyakan ?
Diubah oleh nyai.dasimah99
Quote:


Quote:
kena tampol lagi sandi


Quote:


Kan dia mau ngajak diskusi gan.
Ya kalo salah kasi masukan lah. Bukannya mencak2 .. heheh.

Kcuali dia buat tulisan buat nyerang atau naekin satu pihak baru deh agan serang.

Sabar gan. Tarik napas.. buang lewat pantat.
mending nunjukin aja dari awal berpihak kesiapa-siapanya. jadi kalau melakukan bansos dan kawan-kawannya enah bisa ditunjuk lagi money politikemoticon-Ngacir
lah gmn? kemarin2 jg kepala2 daerah ikutan aktif di pilkada kok

yg penting ngikutin aturan2 yg ada
Balasan post whellere
Quote:


Politik gak bisa didiskusikan secara kekeluargaan, gan.
Itu fakta.

Politik bisanya didiskusikan pake urat.
Balasan post nyai.dasimah99
maaf mas itu saya mengambil judulnya dari semua perdebatan yang ada di internet dan kehidupa saya, maka saya berinisiatif membuat thread seperti ini , kalau saya mem paste itu mungkin hanya judulnya saja, Terima kasih sudah di ingatkan salam newbie


Quote:


Yah jangan lah.. klo pemikirannya udah gitu, apa bedanya politik sama premanisme? Hehe.

Klo dimari aja udah urat dan otot yg diutamain bukan diskusi, ngapain percaya sama demokrasi? Mending hukum alam aja sekalian..

Ya ga?

emoticon-Malu
*jangan biarin yg salah jadi benar hanya karena keumatan dan yg benar jadi salah hanya karena kebutuhan*
Sumbernya mana TS
Balasan post awanmendung
Terima kasih mas sudah di ingatkan kembali, mungkin anda bisa membimbing saya untuk membuat thread yang lebih baik lagi, salam Newbie
Balasan post lutfa.04
Judul besar saya ambil dari semua apa yang sedang ramai-ramainya di perbincangkan, tidak hanya dari media sosial saya juga mengambil judul besar dari apa yang teman-teman saya pikirkan oleh karenanya saya bermaksud membuat thread sendiri dengan pemikiran sendiri, jika ada isi yang sama saya mungkin saya lalai ataupun tidak ada kesengajaan dari saya, terima kasih *Newbie
gubernur walkot bupati bukan ASN
Balasan post balbandot
Terima kasih mas sudah di ingatkan kembali, salam *Newbie
gak harus netral kok menurut ane.. yg harus netral itu adalah KPU,BAWASLU dan komponen2 yg ada dibawahnya yg notabene penyelenggara pemilu...
klo kepala daerah gak netral alias mendukung paslon tertentu emang bakal terjadi "huru hara politik"? kecuali kalo kepala daerah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya utk ikut2an memilih paslon tertentu disertai dengan punish atau reward secara kelembagaan itu baru salah

intinya keberpihakan kepala daerah thdap paslon tertentu harus kapasitasnya sebagai pribadi bukan sebagai pejabat publik.. udah gitu aja emoticon-Traveller
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di