alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
DPT Ganda Rentan Dipolitisasi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b99c2b7d9d7707f0c8b4569/dpt-ganda-rentan-dipolitisasi

DPT Ganda Rentan Dipolitisasi

DPT Ganda Rentan Dipolitisasi
Sengkarut daftar pemilih tetap (DPT) belum juga tuntas diselesaikan penyelenggara pesta demokrasi di Tanah Air. Persoalannya, daftar pemilih ganda masih mewarnai. Sedangkan batas perbaikan DPT pada 16 September 2018.

"Basis analisis kegandaan adalah menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota berdasarkan tiga elemen yakni NIK, nama, dan tanggal lahir yang identik. Kami prediksi DPT ganda dalam kisaran 1,8 juta-2 juta," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu (12/9).

Angka itu meningkat dibanding rilis Bawaslu pada Senin (10/9) yang menemukan sekitar 1.013.067 data kegandaan dari 285 kabupaten/kota dengan 91.001.344 pemilih yang terhimpun. Bawaslu bersama KPU terus mencermati DPT ganda hingga 16 September 2018. Sebelumnya dalam rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional pada Rabu (5/9), KPU menetapkan 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengaku telah mendapatkan laporan, DPT ganda yang diajukan kubu Prabowo Subianto yang semula 25 juta berkurang menjadi 6,3 juta. "Berkurangnya DPT ganda itu berdasarkan penghitungan menggunakan tiga elemen yaitu NIK, nama, dan tanggal lahir. Sebelumnya kubu Prabowo menambahkan satu elemen yakni tempat lahir," ujar Viryan.

Setelah penyisiran dari DPT sebanyak 185 juta pemilih dalam negeri, diperoleh DPT ganda sebanyak 6,3 juta. Namun, dalam memberikan data ke kubu Prabowo, KPU sengaja menutup 6 digit NIK karena menyangkut kerahasiaan data pribadi. "Kami meyakini masih jauh di bawah itu. Angkanya pastinya berapa, kami masih terus mengecek kegandaan dan verifikasi di daerah," kata Viryan.

DPT Ganda Rentan Dipolitisasi

Koordinator Nasional JPPR Sunanto mengatakan, akurasi daftar pemilih dalam Pilkada Serentak 2018 dengan daftar pemilih pada Pemilu Serentak 2019 tidak masuk skema pencocokan dan penelitian (coklit) KPU. Artinya, DPT Pilkada Serentak 2018 telah melalui proses coklit, sedangkan DPT Pemilu Serentak 2019 tidak.

Fakta inilah yang menyebabkan kualitas daftar pemilih Pemilu Serentak 2019 mengalami banyak permasalahan karena DPT dalam Pilkada Serentak 2018 langsung dijadikan sebagai daftar pemilih sementara (DCS) Pemilu Serentak 2019. Kesalahan itu belum termasuk proses coklit yang tidak sempurna. "Data pemilih merupakan data yang terus bergerak, sehingga tingkat akurasi antara data manual dengan data yang ada di dalam SIDALIH tidak sinkron," ujar Sunanto

Sunanto memperingatkan, kategori pemilih potensial (pemilih pemula) yang berusia 17 tahun pada 17 April 2019 serta pemilih yang sudah merekam KTP-el, tapi belum terdaftar dalam DPT, tidak masuk skema coklit yang dilakukan KPU. "KPU harus benar-benar memperbaiki daftar pemilih dengan cara memverifikasi ulang data ganda. Jangan sampai proses administratif menghambat penggunaan hak pilih masyarakat," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendesak KPU segera menuntaskan kasus DPT ganda karena persoalan ini rentan dipolitisasi. Jika persoalan ini tidak tuntas, ke depan berpotensi mendatangkan tuduhan kecurangan. "Untuk itu, setiap laporan yang diterima KPU harus diverifikasi. DPT adalah persoalan hulu sehingga jangan sampai diragukan," ujar dia.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, parpolnya masih menemukan 6,8 juta DPT ganda. Jumlah tersebut bisa berkurang karena verifikasi terus berjalan.

Wakil Direktur Lajnah Pemenangan Pemilu PPP Idy Muzayat sependapat, persoalan DPT ganda harus tuntas pada 16 September 2018. "Isu DPT muncul isu setiap pemilu dan di dalamnya ada sisa-sisa dari pemilu sebelumnya. Untuk itu, KPU harus menuntaskannya," katanya.

Sumber: http://harnas.co/2018/09/12/dpt-gand...n-dipolitisasi
Urutan Terlama
menyusut ya... emoticon-Hai
Indonesia kalau bicara masalah pencatatan kependudukan emang rada-rada kacau. Wong WNA aja bisa dapat KTP.............. emoticon-Hammer2 emoticon-Hammer2 emoticon-Hammer2 emoticon-Hammer2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di