Jakarta: Program imunisasi Measle-Rubella (MR) yang digencarkan pemerintah terancam gagal. Pasalnya, masyarakat masih banyak yang menolak imunisasi itu karena dianggap haram.

 

'Kita tahu bahwa imunisasi MR ini terancam gagal. Potensi untuk gagal ini besar kalau kita tidak bisa mencapai target,' kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

 

Target pemerintah, jelas dia, 95 persen masyarakat di luat jawa telah diberikan vaksin MR hingga akhir September. Sedangkan per 10 September 2018, baru 42,98 persen masyarakat yang divaksin MR. Data itu dinilai sangat mengkhawatirkan.

 

Karena itu, kata dia, KSP mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk membahas kelanjutan nasib vaksin MR tersebut. Terutama menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap vaksin tersebut.

 

MUI sempat menyebut vaksin MR haram. Sebelum akhirnya, melalui rapat pleno diputuskan vaksin MR mubah. Namun, kata dia, keputusan MUI itu belum mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap vaksin MR.

 

'Fatwa haram MUI, punya dampak gede karena orang tidak mau diimunisasi. meskipun pada bulan Agustus dinyatakan mubah, tapi tidak bisa ngangkat. Karena fatwa mubah ini tidak bisa tersosialisasi dengan gencar dibanding pada waktu haram,' jelas dia.

 

Yanuar ingin masalah komunikasi ini diperbaiki sehingga fatwa mubah ini betul-betul sampai dan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap vaksin MR. Pasalnya, pemerintah menargetkan sebanyak 32 juta anak di Indonesia divaksin MR.

 

Pemerintah, lanjut dia, menggencarkan vaksin MR karena ini merupakan imunitas kawanan. Tidak bisa hanya satu dua orang disuntik untuk menghindari penyakit.

 

'Enggak bisa kalau hanya sampean yang diimunisasi, sampean sehat sendiri, enggak bisa. kena sampean,' ucap dia.


Baca: Capaian Imunisasi MR Nasional, Papua Barat Berada pada Peringkat Pertama


Pemerintah akan mengejar perbaikan sosialisasi vaksin MR ini. Sehingga, tak muncul Kejadian Luar Biasa Campak.

 

Yanuar mengatakan pihaknya juga akan membantu Kementerian Kesehatan memaksimalkan waktu 2,5 minggu untuk melakukan vaksin MR di sejumlah daerah. Ada 8 provinsi yang masih rendah dalam vaksin MR ini, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, NTB, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

 

'Jadi cakupan ini mengkhawatirkan. Yang paling rendah Aceh, itu 5 persen saja belum tembus. ini bahaya. Jadi kita mau fokus sekarang garap ke sana. meskipun ada yang bagus di luar dugaan Papua Barat. itu melebihi target. Tapi kita fokus sekarang, mengejar yang belum,' tandas dia.

 

Sementara itu, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang menegaskan tak akan ada lagi kloter tambahan untuk menjalankan vaksin MR ini. Karena itu, dia ingin vaksin pada fase ini berhasil.

 

Kementerian Kesehatan akan terus mendorong semua kementerian dan lembaga terkait buat saling membantu agar vaksin ini berjalan.

 

'Yang sekarang ini harus kita dorong, sampai teriak-teriak minta tolong Kominfo, KSP, Menko PMK, ini gimana. Kalau kita lihat surat dukungan tidak kurang dari K/L. Makanya saya ingatkan lagi dukungan dari K/L kok kayaknya belum semua dilakukan, belum gigit,' kata dia.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/peristiw...terancam-gagal

---

Kumpulan Berita Terkait :

- MUI: Imunisasi MR tak Perlu Tunggu Sertifikasi Halal

- Musabab Sertifikasi Halal Vaksin MR Lambat

- Polemik Imunisasi Rubella (2)