TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir Juni 2018 Bank Indonesia mencatat sebanyak US$ 182,45 miliar atau sekitar Rp 2.662 triliun utang yang digelontorkan dari negara-negara kreditor kepada Indonesia. Angka itu naik bila dibandingkan dengan per Juli 2017 sebesar US$ 176,61 miliar atau sekitar Rp 2.576 triliun. Hitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14.590 per dolar AS.


Adapun lima pemberi utang terbesar hingga kuartal kedua tahun ini adalah: Singapura, Jepang, Cina, Amerika Serikat dan Hong Kong. Singapura tercatat memberi pinjaman US$ 55,67 miliar dan Jepang sebesar US$ 28,66 miliar. Sementara utang dari Cina sebanyak US$ 16,32 miliar Amerika Serikat US$ 15,43 miliar dan Hong Kong US$ 13,26 miliar.

Kuartal I, Laju Utang Luar Negeri Melambat



Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia sebesar US$ 355,7 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,7 miliar dan utang swasta sebesar US$ 176,0 miliar. Secara keseluruhan utang tersebut tumbuh 5,5 persen (yoy) atau melambat dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 8,9 persen.

Pertumbuhan utang luar negeri yang melambat itu sejalan dengan pengelolaan fiskal pemerintah yang resilient di tengah tekanan global. "Selain itu pemerintah juga tengah mengupayakan pembiayaan lebih optimal dari pasar domestik," seperti dikutip dari Statistik Utang Luar Negeri per Agustus 2018 yang dirilis oleh Bank Indonesia, Selasa, 21 Agustus 2018.

Adapun posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir kuartal kedua tahun 2018 turun dibandingkan kuartal sebelumnya. Pasalnya, net pelunasan pinjaman dan SBN domestik yang dibeli kembali oleh investor domestik.

Menguatnya dolar AS dan ketegangan perdagangan antara AS dan Cina turut memengaruhi fluktuasi di pasar SBN domestik. Namun, pengelolaan fiskal oleh pemerintah mampu meredam tekanan global tersebut.

Bank sentral juga melihat struktur total utang luar negeri total pada kuartal kedua 2018 tetap terkendali dalam level yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode itu stabil di kisaran 34 persen.

Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan II 2018 tetap didominasi yang berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,6 persen dari total utang luar negeri.


Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan salah satu alasan Indonesia berutang setiap tahun karena masih ada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Defisit terjadi kala posisi belanja lebih besar dibanding pendapatan negara. "Untuk menutupi defisit tadi utang dijadikan sumber pembiayaan utama," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 21 Agustus 2018.

Faktor lainnya, menurut Bhima, adalah karena Presiden Jokowi berambisi membangun infrastruktur dengan alokasi dana Rp 400 triliun per tahun. "APBN tentu tidak cukup sehingga harus menambah utang. "Tahun 2018 defisit APBN ditargetkan sebesar -2,19 persen."



Foto aerial pembangunan proyek jalur layang MRT di Kawasan Fatmawati, Jakarta, 2 Januari 2018. Menurut data PT MRT Jakarta, proyek pembangunan infrastruktur MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 90 persen. ANTARA

Adapun total utang pemerintah di 2018 dengan asumsi penambahan utang baru Rp 387,4 trilun adalah menjadi Rp 4.326 triliun. Tahun depan rencana penambahan utang baru dalam RAPBN adalah Rp 359,3 triliun belum menghitung kemungkinan refinancing utang jatuh tempo.

"Jadi total utang sampai akhir tahun 2019 baru diasumsikan menjadi Rp4.685 triliun atau naik 8,3 persen," kata Bhima.

Ihwal utang pemerintah tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setelah disinggung Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018. Saat itu Zulkifli besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 tidak wajar.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu berujar pokok utang pemerintah tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 disebut mencapai Rp 409 triliun.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tren pertumbuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari utang terus turun sejak 2016. Pembiayaan utang mencapai puncaknya pada 2015.

"Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak," ujar Sri Mulyani dalam akun Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.


Pertumbuhan pembiayaan utang sempat naik tipis pada 2017 ke angka 6,5 persen, sebelum merosot ke minus 9,7 persen. Pada Rancangan APBN 2019, pertumbuhan pembiayaan utang diproyeksikan minus 7,3 persen. Pembiayaan utang pada 2019 direncanakan Rp 359,3 triliun.


Source of News : https://bisnis.tempo.co/read/1119146...terbesar-ke-ri