alexa-tracking

Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b93064314088da14e8b45a4/asian-games-polemik-roy-suryo-rupiah-dan-isu-korupsi
Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Gabungan foto untuk ringkasan berita menarik sepekan 1-8 September 2018.
Pekan pertama September 2018 ini diawali dengan penutupan Asian Games. Pesta olah raga empat tahunan se-Asia di Jakarta dan Palembang itu menyisakan banyak cerita, dari bonus sampai prestasi.

Di tengah hiruk-pikuk Asian Games itu, muncul sosok eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Setelah polemik pernyataan pesimistis, Roy Suryo menjadi sorotan karena ribuan barang milik negara ketika menjadi menteri belum kembali.

Asian Games memang telah menyita perhatian publik dunia yang kini sedang dalam bayang-bayang krisis. Sejumlah negara rontok mata uangnya, termasuk Indonesia. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu semakin pelik karena terjadi di tahun politik.

Gonjang-ganjing rupiah di tahun politik itu diperkaya dengan berita korupsi yang tak kenal henti. Kegentingan sedang dihadapi pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur karena 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka KPK.

Kasus korupsi berjemaah itu mengundang keprihatinan, termasuk dari warga Kota Malang. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Al-MAK) menggelar istigasah, doa memohon pertolongan kepada Tuhan, di depan gedung DPRD Kota Malang.

Kasus korupsi pun masih mengintai Partai Golkar yang terancam pidana korupsi korporasi usai terkuaknya aliran dana suap PLTU Riau. Jerat pidana terhadap Golkar pun semakin terbuka karena Eni Maulani Saragih mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama alias justice collaborator.

Isu korupsi pun tetap menjadi sorotan menjelang Pemilu 2019. Bawaslu meloloskan enam calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Padahal peraturan KPU dengan terang melarang caleg terpidana korupsi mencalonkan diri. Bola panas caleg eks korupsi tinggal menanti Mahkamah Agung.

Dengan berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia ini, jangan lupa menengok Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada lowongan calon PNS tahun 2018 ini. Simak selengkapnya berita menarik sepekan periode 1-8 September 2018:
Terima kasih Indonesia dan bonus Asian Games Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Pesta kembang api menyemarakkan Upacara Penutupan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (2/9). ANTARA FOTO/INASGOC/M Agung Rajasa/wsj/18.
Asian games ditutup pada Minggu (2/9/2018). "Terima kasih, Indonesia," ucap Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah, Presiden Dewan Olimpiade Asia. "Kalian bekerja luar biasa dalam waktu singkat. Terima kasih Jakarta dan Palembang."

Bukan pekerjaan mudah untuk memuaskan sekitar 14.000 atlet dan ofisial dari 45 negara dalam waktu yang bersamaan. Namun, keluhan-keluhan tersebut, sepertinya tak terdengar lagi sepanjang minggu kemarin.

Pesta pembukaan dan penutupan telah menyihir jutaan orang di penjuru dunia. Dari sisi prestasi, Indonesia pun bisa dibilang sukses besar.

Ditargetkan mampu masuk 10 besar dengan minimal meraih 16 emas, hingga hari terakhir penyelenggaraan, kontingen Merah-Putih justru nangkring di posisi keempat, dengan 31 emas.

Sukses penyelenggaraan Asian Games tak lepas dari kucuran dana sebesar Rp2,1 triliun. Anggaran ini sudah termasuk bonus atlet, pelatih, dan tim ofisial.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dana yang digulirkan oleh pemerintah selama pesta olahraga Asia itu sudah dianggarkan dengan cermat sehingga tidak terlalu menyita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani memerinci anggaran dana acara ini berasal dari APBN 2015—2018 yang dikelola oleh Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC). Dana tersebut digunakan untuk persiapan, pembukaan, penyelenggaraan, sampai penuntasan acara Asian Games.
Roy Suryo dan 3.226 aset negara yang belum kembali Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo (kedua kiri), Ketua Umum Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman (kedua kanan), dan Wakil Sekjen DPP PAN Erwin Izharrudin (kiri) menyampaikan pendapatnya pada diskusi Melodrama Capres-Cawapres di Jakarta, Sabtu (11/8/2018).
Baru saja merebut perhatian dengan kritiknya soal prestasi Indonesia dalam Asian Games 2018, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo kembali menuai pemberitaan.

Kali ini Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut belum mengembalikan sejumlah barang milik negara (BMN) yang dikelola Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ini bukan kabar baru.

Namun, kabar terbaru mencuat setelah beredar sebuah surat yang diduga berasal dari Kemenpora di Twitter dan aplikasi pesan singkat WhatsApp. Dalam surat itu, tertera permohonan pengembalian BMN sejumlah 3.226 unit. Surat tersebut tertanggal 1 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewo Broto.

Saat itu, lanjut Gatot, Roy sudah merespons dengan mengembalikan sebagian barang yang telah digunakan di kantor dan rumah dinasnya pada 3 Agustus 2016. Misalnya televisi, kamera, dan lensa kamera.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan total nilai barang yang ditagih ke Roy Suryo untuk dikembalikan sekitar Rp9 miliar. Di antara sederet barang yang harus dikembalikan Roy Suryo, Menpora hanya mengingat kamera.

Kabar permintaan barang kembali itu justru berbalas somasi dari Roy Suryo. Eks Menpora itu menyebut Kemenpora menebar fitnah. "Saya duga dengan keras bahwa ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya di tahun politik," kata Roy Suryo.
Gonjang-ganjing rupiah Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Petugas memperlihatkan uang pecahan dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Menguatnya nilai dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah tidak terbendung. Nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam tersebut akhirnya menembus Rp14.957 per dolar pada perdagangan hari Selasa (4/9/2018).

Level tersebut menjadi titik terlemah rupiah pasca krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1998 lalu.

Banyak pengamat ekonomi yang menganalisis penyebab jatuhnya nilai tukar rupiah. Sumbernya pun disebut bermacam-macam, mulai dari sentimen domestik hingga luar negeri.

Namun, pemulihan ekonomi AS dinilai sebagai sumber paling dominan atas menguatnya nilai tukar mata uang dolar terhadap mata uang negara lain di dunia.

Pertumbuhan ekonomi AS di bawah pemerintahan Donald Trump terus mencatat kinerja yang kuat. Bahkan pada kuartal II 2018, ekonomi AS menghasilkan kinerja terbaik setelah hampir empat tahun. Hal ini disebabkan ekspor yang meningkat dan impor yang menurun.

Sumber masalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak hanya datang dari luar negeri. Faktor internal juga turut berkontribusi terhadap pelemahan mata uang Garuda itu hingga nyaris menembus Rp15.000 per dolar.

Terus lemahnya rupiah terhadap dolar saat ini, tak jauh beda dari faktor yang terjadi sejak 2013 yaitu Indonesia yang masih mengalami defisit terhadap neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit).
Korupsi berjemaah di Kota Malang Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Anggota DPRD Kota Malang Een Ambarsari bergegas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Kegentingan sedang dihadapi pemerintahan Kota Malang, Jawa Timur. Pada bulan-bulan "anggaran" ini, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terseret kasus korupsi, 22 di antaranya sudah ditahan.

Kini DPRD hanya punya empat anggota, yaitu Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P), Tutuk Haryani (PDI-P), dan Nirma Cris Desinidya (Hanura). Ada juga Abdurrahman (PKB) sebagai wakil ketua dan pimpinan dewan satu-satunya yang tersisa.

Jumlah anggota dewan yang tersisa itu tak cukup untuk menyetujui sejumlah agenda penting seperti APBD perubahan 2018 dan APBD 2019.

Untuk itu, pergantian antarwaktu anggota DPRD Kota Malang digelar satu atap agar mempercepat penyelesaian persyaratan dan pelantikan. Para pengganti antarwaktu itu diharapkan bisa dilantik pada Senin nanti.

Korupsi di Kota Malang mengungkapkan persekongkolan legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif ikut terlibat.

Kasus korupsi berjemaah itu mengundang keprihatinan, termasuk dari warga Kota Malang. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Al-MAK) menggelar istigasah, doa memohon pertolongan kepada Tuhan, di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (6/9/2018) malam.
Jerat pidana korupsi korporasi menunggu Golkar Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Partai Golkar terancam pidana korupsi korporasi usai terkuaknya aliran dana suap PLTU Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik pidana korupsi korporasi ini usai pengakuan tersangka suap PLTU Riau-1, yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Anggota KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK yakin akan mampu membuktikan aliran uang suap ini digunakan untuk perhelatan Musyawarah Nasional Luar (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017.

Jerat pidana terhadap Golkar pun semakin terbuka karena Eni Maulani Saragih mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama alias justice collaborator.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap PLTU ini, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Menteri Sosial sekaligus Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Kasus ini pun bisa jadi menambah jajaran tersangka lewat "nyanyian" Eni kalau KPK mengabulkan permohonan justice collaborator.

KPK mempelajari kemungkinan penerapan pidana korporasi untuk menjerat partai politik . Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, partai politik berbeda dengan organisasi korporasi.
Masalah caleg eks-koruptor Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih antara lain Almas Sjafrina (kedua kiri), Fadli Ramadhanil (kanan) menunjukkan kotak dukungan saat penyerahan petisi dukungan tolak caleg koruptor di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setidaknya meloloskan enam calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, yang dilarang adalah partai politik, bukan calon yang bersangkutan. Maka, pelarangan eks-koruptor itu tak sesuai aturan.

Walau lolos di Bawaslu, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum tentu meloloskan eks-koruptor. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan walau Bawaslu sudah meloloskan para eks-koruptor, status para bakal caleg tersebut tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti putusan KPU setempat sebelumnya.

Perbedaan itu akhirnya dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP). Di DKPP, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) telah sepakat segera menyelesaikan polemik caleg eks-koruptor lewat dua solusi.

Solusi pertama, mendorong Mahkamah Agung (MA) segera memutuskan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan eks-koruptor mendaftar caleg. Dorongan ke MA akan disampaikan secara formal dan secepat mungkin. Sebab, gugatan Peraturan KPU ini di bawah MA.

Solusi kedua, DKPP, KPU, dan Bawaslu akan mendekati partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bakal calegnya yang berstatus mantan napi korupsi.

Sebab, sebelum masa pendaftaran, parpol telah menandatangani pakta integritas yang isinya sepakat tidak akan mencalonkan eks-koruptor.
Lowongan CPNS dan korupsi PNS Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi
Peserta mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS DPR-RI 2017 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Pemerintah bakal merekrut 238.015 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam penerimaan tahun ini.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 disebutkan, kebutuhan itu dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan yang diundangkan pada 30 Agustus 2018 itu, Pemerintah Pusat akan menerima 51.271 CPNS. Sedangkan Pemerintah Daerah akan merekrut 186.744 CPNS alias 78,4 persen.

Dari ratusan ribu lowongan itu, lima jabatan yang diutamakan adalah CPNS bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jabatan fungsional, dan jabatan teknis lain.

Di tengah penjaringan calon PNS ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 PNS terlibat kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari ribuan PNS nakal itu, baru 317 yang sudah diberhentikan tidak hormat. Sisanya, 2.357 orang, masih berstatus aktif.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan sudah melakukan blokir data data 2.357 PNS terjerat kasus korupsi sehingga menghindari potensi kerugian negara.

Korupsi di tubuh pegawai negeri hampir selalu ada setiap tahunnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pegawai pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi juara sebagai pelaku korupsi tertinggi selama tiga tahun berturut-turut.
Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...an-isu-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi Ratusan perusahaan fintech peminjaman uang ilegal terungkap

- Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi Sebagian besar sektor menghijau, IHSG ditutup menguat

- Asian Games, polemik Roy Suryo, rupiah, dan isu korupsi 14 tahun pembunuhan Munir masih menyimpan misteri

×