JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu membentuk tim investigasi guna mengungkap dugaan mahar politik yang mencuat jelang pendaftaran pasangan calon presiden.

Dugaan mahar politik ini mencuat melalui kicauan Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut ada pemberian mahar Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS.

Mahar diberikan untuk memuluskan langkah Sandiaga Uno maju sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mendesak Bawaslu untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. Apalagi, pemberian mahar itu bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Harusnya membentuk tim. Karena ada pengakuan meski pengakuan dari pihak lain,” katanya.

Menurutnya, pengakuan Sandi tentang pemberian mahar tersebut dengan dalih bantuan dana kampanye bisa menjadi dasar pembentukan tim investigasi. Bawaslu harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud Sandi dengan sumbangan dana kampanye itu.

“Saya berharap bawaslu buat tim, minimal memanggil pihak terkait meminta penjelasan,” tukasnya.

Berdasarkan Pasal 228 UU Pemilu, Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika terbukti menerima imbalan, partai yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

sumber