alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Bawaslu soal Sandiaga: Bila Mahar Terbukti, Pencalonan Bisa Batal, Parpol Kena Sanksi
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6faea21a9975e9128b456a/bawaslu-soal-sandiaga-bila-mahar-terbukti-pencalonan-bisa-batal-parpol-kena-sanksi

Bawaslu soal Sandiaga: Bila Mahar Terbukti, Pencalonan Bisa Batal, Parpol Kena Sanksi

Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar Rp 500 M ke PAN dan PKS. Bawaslu mengatakan undang-undang melarang paslon memberikan mahar kepada parpol.

"Ya kan emang Pasal 228 dari UU Nomor 7 Tahun 2017 telah melarang untuk paslon memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Sandi Sebut Mahar Rp1 Triliun ke PKS-PAN untuk Kampanye

Fritz mengatakan paslon yang terbukti memberikan mahar bisa diberi sanksi. Salah satu sanksi tersebut adalah dibatalkannya pencalonan paslon yang bersangkutan.

"Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti, bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden, maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan," kata Fritz.

Fritz mengatakan pihak yang dituding memberikan mahar harus melalui proses klarifikasi. Selain itu, diperlukan adanya putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan.

"Dan sekali lagi kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi, maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," tuturnya.

Baca juga: PD: Sandi Bayar PAN-PKS Rp 500 M untuk Jadi Cawapres Prabowo

Selain pada calon, sanksi diberikan kepada partai politik yang menerima mahar. Sanksi tersebut adalah tidak dapat mencalonkan presiden pada pemilu selanjutnya.

"Dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya. Itu yang kami dapatkan terkait yang apabila ketentuan di pasal 228," ujar Fritz.

Terlepas dari tuduhan di atas, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Jika terbukti, parpol itu tak boleh mengusung capres/cawapres di periode berikutnya. Berikut bunyi aturan mainnya:


Pasal 228

(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harls dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.


Kembali ke tuduhan Rp 500 miliar. PAN membantah menerima mendapat Rp 500 miliar dari Sandi.

Baca juga: PAN: Jangan-jangan PD yang Minta Rp 500 M ke Gerindra

"Itu omong kosong. Andi Arief nggak boleh asal nuduh. Jangan-jangan itu ungkapan bola mantul. Mereka yang mau minta dana Rp 500 miliar agar gabung di koalisi Gerindra. Tidak elok seperjuangan menuduh yang tidak-tidak," ujar Wakil Bendum PAN Asri Anas di rumah dinas Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Rabu (8/8).

Begitu juga dengan PKS. PKS mengaku masih memperjuangkan rekomendasi ijtimak ulama di mana Salim Segaf Aljufri direkomendasikan jadi cawapres Prabowo.

Baca juga: Disebut PD Dapat Rp 500 M dari Sandi, PKS: Tuduhan Tak Pantas!

"Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan ummat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/8).

https://news.detik.com/berita/4158361/bawaslu-soal-sandiaga-bila-mahar-terbukti-pencalonan-bisa-batal

NASBUNG KELOJOTAN

TAMBAHAN
Pembatasan sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tertuang pada pasal 10 draf rancangan PKPU dana kampanye pemilu 2019. Pada ayat 1 Pasal 10, dana kampanye pilres dan wapres yang bersumber dari partai paling banyak Rp 25 miliar setiap masa kampanye.

Selanjutnya, di Pasal 2, dana kampanye untuk Pilpres 2019 dari perseorangan Rp 2,5 miliar. Lalu pada Pasal 3, setiap kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp 25 miliar.
Diubah oleh dishwala
Halaman 1 dari 2
emoticon-Leh Uga kardus
Bubarkan partai kardus, tangkap semua kardus, ayo kpk emoticon-fuck
makanya ikutin kata ulama emoticon-Big Grin








wanjeng nastak bersemangat dengar kata ulama sekarang emoticon-Wakaka
Bau bangke gak bisa ditutup2i pakai kardus
koalisi kardus udah letoy duluan emoticon-Wkwkwk
ayo terus bikin berita pendukung ahok emoticon-Wkwkwk
Hehehe, jadi ga seru kalu lawannya kotak kosong
Balasan post unwell
Quote:

Nasbung juga kejet2 dipaksa jadi cebonger emoticon-Leh Uga

Yg heroik bemokrat, dia mau kamikaze ke partai nya wowo demi menyelamatkan negara dari kardus emoticon-Wkwkwk
"Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan ummat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/8).


PERCAYAAAAAAemoticon-Ngakak
Quote:


bubarkan partai kardus...jadikan jokowi calon tunggal!
pilih yg Ulama emoticon-Malu
Bawaslu soal Sandiaga: Bila Mahar Terbukti, Pencalonan Bisa Batal, Parpol Kena Sanksi
ea ea ea ea
Kayanya 2019 jokowi vs kotak kosong
emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
Bawaslu soal Sandiaga: Bila Mahar Terbukti, Pencalonan Bisa Batal, Parpol Kena Sanksi
para serigala sedang berkelahi biri2 gak usah ikut campur
Balasan post wiseman14
Quote:


Bisa terjadi?
Balasan post mituwet
Quote:


Ulalaemoticon-Wkwkwk
Quote:

kalau oposisi dikualifikasi
jokowi tanpa lawan joss!..
emoticon-Big Grin
Balasan post wiseman14
Quote:


Tanpa lawan mending gak usah pilpres habis waktu tenaga biaya,2019 tinggal lanjut lantik 2 periode #berhayal

emoticon-Leh Uga
kalau mulai cocot...kasih bawaslu 2 kardus!!!emoticon-Marah
lah itu beritanya si sandi sudah ngaku bayar 1T?
Hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama RI menetapkan 1 Zulhijjah 1439 jatuh pada hari Senin, 13 Agustus 2018. Dan Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018.

Yang berniat kurban, maka pas maghrib hari Ahad atau malam Senin nanti sudah mulai dilarang memotong kuku dan rambut.

Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam:

مَن كانَ لَهُ ذِبحٌ يَذبَـحُه فَإِذَا أَهَل هِلاَلُ ذِى الْحِجةِ فَلاَ يَأْخُذَن مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتى يُضَحىَ

”Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Zulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin berkurban maka janganlah dia menyentuh (memotong) sedikitpun bagian dari rambut dan kukunya.” (HR. Muslim)
Balasan post mituwet
Quote:


ngakka asli emoticon-Ngakak

Apa daya itjima ulama kena tampol uang 500 M.

dan ujung2ngya penjilat pantat wowo tetap akan menjadi babuk kaum kapitalis yg jelas ngak mau rugi hahha..

sementara elit2nya bagi2 kue uang 500 M
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di