alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK Dinilai Perlu Secepatnya Tindak Lanjuti Soal Pernyataan Andi Arief
4.43 stars - based on 7 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6f973e162ec2e6408b4568/kpk-dinilai-perlu-secepatnya-tindak-lanjuti-soal-pernyataan-andi-arief

KPK Dinilai Perlu Secepatnya Tindak Lanjuti Soal Pernyataan Andi Arief

JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut tiga partai, Gerindra, PKS dan PAN sudah diberi uang Rp 500 miliar dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno‎. Ini dilakukan agar Sandi bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Benny Rhamdani mengatakan‎, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penyelidikan terkait informasi yang disampaikan oleh Andi Arief terkait Sandiaga Uno yang diduga membayar Rp 500 miliar ke PKS, PAN dan Gerindra.

Perlunya KPK melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, karena Sandiaga Uno adalah sebagai penyelenggara negara yang disebut-sebut telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1 triliun.

"Apakah dana Rp 1 triliun dimaksud diambil dari dana milik pribadi yang sudah dilaporkan dalam LHKPN ke KPK saat dilantik sebagai wagub atau dana Rp 1 trilun itu diperoleh dari sumber lain," ujar Benny dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/8).

Kata Benny, jika dana Rp 1 triliun itu bersumber dari pihak ke tiga, maka Sandiaga Uno patut diduga sudah menerima gratifikasi. Karena terkait dengan jabatan wakil gubernur yang mau jadi cawapres.

Tindakan Sandiaga Uno, sekiranya benar maka KPK perlu mengusut berdasarkan dugaan tipikor melanggar pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun.

Selain KPK menyelidiki dari aspek tindak pidana korupsi, maka Bawaslu juga harus menyelidiki praktek politik uang yang diduga dilakukan oleh Sandiaga Uno. Pasanya ini terkait dana politik dalam proses pencalonan pilpres 2019 yang dilarang oleh UU.

"Dengan demikian maka Paket Prabowo dan Sandiaga Uno, ibarat bayi lahir prematur dan mati, karena dibunuh oleh pokitik uang dan dugaan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan pihaknya kaget karena Prabowo melakukan hal yang di luar dugaan.

Kata dia, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno 'ngotot' menjadi cawapres Prabowo Subianto dengan membayarkan mahar.

Andi menambahkan, Sandiaga merayu Gerindra‎, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai Amanat Nasional (PAN) dengan imbalan uang masing-masing sebesar Rp 500 milar. Sehingga bisa memuluskan langkahnya menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Andi, Prabowo dengan ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan pada Selasa (7/8) malam dengan adanya kesepakatan-kesepakatan. Namun semuanya berubah hanya dalam hitungan jam.

https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/08/2018/kpk-dinilai-perlu-tindak-lanjuti-soal-pernyataan-andi-arief

AYO KPK,SEGERA ACTION
emoticon-Traveller

UPDATE: ORANGNYA UDAH NGAKU

Quote:


Quote:


Diubah oleh dishwala
Halaman 1 dari 5
cepet kpk tangkap semua kardus emoticon-fuck
heran gua kalau ada yg mau dukung itu gerombolan emoticon-Cape d...

sepertinya bukan kategori korupsi klo uang tsb dr kantong pribadi emoticon-Big Grin
buang duit 1 T

tanah bapak angkat seuprit yg ditilap minta dibalikin kok ngeles emoticon-Leh Uga

bapak angkat aja diembat apalagi rakyat

kan gitu emoticon-Leh Uga
Balasan post kodoni.com
Quote:


terinspirasi ceramah tema sogok syariah si tomad emoticon-Big Grin
Sandi udah ngaku emoticon-Ngakak (S)
takut kalah ya emoticon-Big Grin

Ijtima ulama kalah dengan kardus emoticon-Ngakak (S)
gw tugas di KPU kemarin dari pagi sampe sore

pendukung jokowi ini massa bayaran semua, mayoritas warga pinggiran menteng-manggarai yg penampilannya kumuh dan wajahnya pada dekil2.. seperti ga ada semangatnya, jokowi belum datang aja banyak dari mereka yg udah bergegas pulang dan mencopot kaos2nya dijalan

beda jauh sama pendukung prabowo yg penampilannya rata2 bersih2 dan cerah. juga sangat bersemangat mengikuti yel2 dan takbir dari para orator. sepertinya memang beneran simpatisan bukan massa bayaran

jauuuh banget kualitasnya, kayaknya jokowi bakalan kalah pilpres kali iniemoticon-Frown
Diubah oleh smuglehuble
SRTG q1 rugi 1T
mungkin 1T nya dijadikan 2kardus
emoticon-Big Grin
Dalam peraturan KPU sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .

Batasan ini sesuai dengan Peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 7 ayat 1 sampai 3, berbunyi:

(1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

(2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.

(3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.


Pembatasan sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tertuang pada pasal 10 draf rancangan PKPU dana kampanye pemilu 2019. Pada ayat 1 Pasal 10, dana kampanye pilres dan wapres yang bersumber dari partai paling banyak Rp 25 miliar setiap masa kampanye.

Selanjutnya, di Pasal 2, dana kampanye untuk Pilpres 2019 dari perseorangan Rp 2,5 miliar. Lalu pada Pasal 3, setiap kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp 25 miliar.

Diubah oleh boend
IMO sebenernya ane bingung apakah cara ini LEGAL atau tidak.

MISALNYA:

Ane mau jadi capres nih, nah berhubung ane holang kayah, ane membayar partai2 dengan uang pribadi agar mengusung ane sebagai capres. Partai A 3T, partai B 2T, partai C 2T. Sampai akhirnya koalisi 3 partai A, B, C mengusung ane sebagai capres karena ane membayar mereka.

Pertanyaannya: APAKAH CARA INI LEGAL???
Post ini telah dihapus oleh kaskus.support17
Quote:

Udh fitrahnya
KPK Dinilai Perlu Secepatnya Tindak Lanjuti Soal Pernyataan Andi Arief

Quote:

Karna sifat 'merakyat' nya jdi bsa lebih dekat dgn khalayak, pdhal yg dibutuhkan publik yaitu pemimpin yg memiliki karisma 'leadership', gak cma modal ai don rit wat i sain
Quote:


Kaga yg penting pembukuan ente rapi sesuai uu pemilu.

Sampe 2024 pun sistem ini bakal terus ad. Kaga bakal sembuh. Negeri orang kaya. Jadi yg kuat yg menang. Selama uang masih menjadi alat tukar sebuah barang.

emoticon-Shakehand2
kalo dari pihak ke 3 ya misi bunuh diri itu mah
Balasan post mantanpanasbung
Quote:

Mereka udah di doktrin gan, setiap hari dikirimin berita2 hoaks soal jokowi
Quote:


itu namanya MONEY POLITICS gan.
ada undang undangnya. itu jelas illegal.

Dan kalo agan pada saat itu adalah pejabat publik, malah akan diperiksa lagi sumber duitnya dari mana, apakah dari harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau bukan...
Diubah oleh heyjah
ayo KPK , cek semua.dari pihak gerindra maupun PDIP. PIDIP juga pastinya butuh dana triliunan. coba cek dari mana aja.

Quote:


masa sih gan, tapi massa bayaran masa bisa menang pilpres kemaren dengan selisih 7.5 juta. duitnya segimana tuh
Halaman 1 dari 5


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di