alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6ee24b14088dff158b4568/hrw-cawapres-indonesia-punya-catatan-anti-ham

» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM

Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa salah satu calon wakil presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia, di mana Ma’ruf Amin sebelumnya telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dilihat oleh HRW melanggar hak asasi manusia dan memicu diskriminasi. Namun benarkah begitu? Berikut beberapa pandangan dari HRW.



Oleh: Eurasia Review

Keputusan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil presidennya dalam pemilihan Presiden 2019, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jokowi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi semua rakyat Indonesia, kata Human Rights Watch (HRW).

Amin—yang telah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi semi-resmi yang memayungi kelompok Islam—sejak tahun 2007, dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama—organisasi Muslim terbesar di Indonesia—sejak tahun 2015, telah memainkan peran penting dalam memicu diskriminasi yang memburuk terhadap agama dan gender minoritas di negara itu.

Selama dua dekade terakhir di MUI, Amin telah membantu menyusun dan menjadi pendukung vokal fatwa terhadap hak-hak agama minoritas—termasuk komunitas Ahmadiyah dan Syiah di negara itu—juga lesbian, gay, biseksual, dan orang transgender (LGBT).

Fatwa-fatwa itu—meskipun tidak mengikat secara hukum—telah digunakan untuk mengesahkan retorika kebencian oleh para pejabat pemerintah terhadap kaum LGBT, dan dalam beberapa kasus, memicu kekerasan mematikan oleh kelompok Islam militan terhadap agama minoritas.


“Amin telah menjadi pusat dari beberapa elemen yang paling tidak toleran dalam budaya agama dan politik kontemporer Indonesia, sehingga ketakutan akan dampak negatifnya terhadap hak dan keamanan agama dan gender minoritas sangat terasa,” kata Phelim Kine, Wakil Direktur Divisi Asia di Human Rights Watch.

Jokowi menjelaskan keputusannya untuk menjadikan Amin pasangannya dengan dasar bahwa “kita saling melengkapi, nasionalistik dan religius.” Jokowi telah menjadi sasaran serangan oleh lawan-lawannya yang mempertanyakan kesalehan agamanya, dengan menuduhnya mengejar “sekularisme liberal,” dan diam-diam adalah Kristen atau putra dari orang tua komunis. Terpilihnya Amin setidaknya menunjukkan upaya untuk menyangkal serangan-serangan ini.

Ma’ruf Amin memiliki sejarah pandangan intoleran yang terdokumentasi dengan baik:


Pada Oktober 2016, MUI menyatakan bahwa Gubernur Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Purnama—seorang Kristen—telah melakukan penodaan agama terhadap Islam. Itu memicu pembentukan aliansi anti-Ahok Islamis radikal, yang menyebabkan kejatuhan politiknya, dan ia akhirnya dipenjara karena melanggar undang-undang penodaan agama.

Pada Februari 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan kriminalisasi aktivitas LGBT. Amin secara pribadi membenarkan fatwa tersebut atas dasar bahwa “homoseksualitas, baik lesbian maupun gay, dan sodomi adalah haram secara hukum dan adalah sebuah bentuk kejahatan.”

Fatwa itu telah membantu meningkatkan bahaya diskriminasi anti-LGBT dan menyebabkan penggerebekan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh polisi dan militan Islamis, di ranah pribadi para LGBT.

Pada bulan Maret 2015, MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan agar aktivitas sesama jenis dikenakan hukuman, mulai dari hukuman cambuk sampai hukuman mati. Fatwa tersebut menyamakan homoseksualitas dengan penyakit yang bisa disembuhkan, dan tindakan seksual terkait “harus dihukum berat.”

Baca juga: Pilpres 2019: Jokowi-Ma’ruf Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno

Pada tahun 2008, MUI menanggapi larangan Menteri Kesehatan pada tahun 2006 terkait sunat terhadap perempuan (FGM), dengan mengeluarkan fatwa yang mendukung FGM dan menyatakan bahwa “itu adalah bentuk kehormatan bagi perempuan.”

Pada tahun 2005—ketika Amin memimpin komisi fatwa MUI—organisasi itu mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa Ahmadiyah, sebuah gerakan revivalis Islam, menyimpang dari ajaran Al Qur’an.

Pemerintah menanggapi fatwa itu pada tahun 2008 dengan mengeluarkan keputusan anti-Ahmadiyah nasional yang melarang Ahmadiyah melakukan dakwah mereka. Sejak itu, para militan Islam berulang kali menyerang komunitas Ahmadiyah, seringkali dengan keterlibatan pejabat pemerintah dan pasukan keamanan yang pasif maupun aktif.

Keputusan Jokowi untuk menjadikan Amin pasangannya akan mencampur sinisme publik yang luas tentang kegagalan pemerintahannya dalam memenuhi janji-janji pemilu untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang menekan Indonesia. Dia telah membebaskan beberapa tahanan politik Papua, dan telah mengumumkan rencana yang tidak jelas untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia selama puluhan tahun, termasuk pembantaian terhadap hingga satu juta orang pada tahun 1965-1966.

Namun, Jokowi telah mengabaikan kekebalan hukum yang dimiliki pasukan keamanan atas pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan kebebasan beragama. Dia juga telah menggunakan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba yang dihukum, dan hanya berbicara sekali—dan dalam istilah yang sangat ambigu—dalam membela populasi LGBT yang terkepung di negara itu.

Selama proses Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia pada bulan Mei 2017, pemerintah Indonesia menolak beberapa rekomendasi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak orang LGBT, undang-undang penodaan agama, dan hukuman mati.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Indonesia menggambarkan rekomendasi tersebut “sulit untuk diterima”, karena alasan termasuk pengertian “kondisi Indonesia” yang tidak jelas dan tidak terdefinisi.

“Ma’ruf Amin telah menunjukkan bahwa dia tidak ragu-ragu menempatkan minoritas menjadi rentan dalam bahaya,” kata Kine.


“Jokowi perlu membuktikan bahwa ia menghargai kewajibannya untuk membela hak dan martabat semua rakyat Indonesia, di atas nafsu intoleransi ekstrem, untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek.”

https://www.matamatapolitik.com/hrw-cawapres-indonesia-punya-catatan-anti-ham/

siap2 bayar jizyah dan jadi budak emoticon-Traveller
Halaman 1 dari 3
HRW anti ulama emoticon-Recommended Seller
halah....

si wowok gak lu sebut..??


emoticon-Ngakak
Gw Kirain HRW.... Hidayat Rur Wahid....

» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM

» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM
Diubah oleh president.trump
ayo nasbung, serang.! kita jihad bela Ulama..emoticon-Wkwkwk
Balasan post gembalaonta212
Quote:


Betulemoticon-Salaman

Kirain HNWemoticon-Leh Uga
wowo.. 98.. orba.. ya sudahlah..

emoticon-Ngacir
Ahoker tambah gila aja ya
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Tinggal distempel aja emoticon-2 Jempol
Post ini telah dihapus oleh kaskus.support17
ahoker dan bani hartoyok galau

tapi tetep ojo golput emoticon-Blue Guy Bata (L)

» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM
Balasan post yesknow
Quote:


Baru ngomong, udah keduluan elu gan
emoticon-Ngakak
Balasan post mituwet
Quote:


sekarang Nastak yang jihad bela ulama

nasbung minggir dulu
Siapapun presidennya
Nasbung juaranya

Ahokers makin kejang-kejang di pojokan mako
jokoplok kodok sungguh goblok
emoticon-Wkwkwk
Balasan post kaskus.sajalah
Quote:



palkon nya sekalian jilatin ya tak emoticon-Recommended Seller
Quote:


sama gan....» HRW: Cawapres Indonesia Punya Catatan Anti-HAM
Auto suci bagi nastak
Quote:


Alhamdulillah 2019 adalah kemenangan bagi umat islam.
baru dalam sejarah ada cawapres kyai besar yg membela umat muslim.
kemenangan prabowo / jokowi adalah kemenangan umat islam.
merdekaaaa!!!!
Quote:


bareng2 dong cui, emng skarang nasbung dah ndak bela Ulama?emoticon-Ngakak
Diubah oleh mituwet
Halaman 1 dari 3


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di