alexa-tracking

Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6d1549e05227e9058b457c/putusan-meloloskan-pencalonan-puteh-dianggap-langkah-mundur
Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur
Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur
Mantan Gubernur Aceh periode 2000-2005, Abdullah Puteh (kanan), menyerahkan berkas kepada pejabat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Darlis (kedua kiri) saat mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif DPD, di Banda Aceh, Rabu (11/7/2018).
Statusnya sebagai mantan terpidana korupsi tak membuat Abdullah Puteh mengurungkan niatnya berlaga di Pemilu 2019.

Sempat dicoret sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdullah Puteh meneruskan pencalonannya setelah gugatannya dikabulkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh pada Kamis (9/8/2018).

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh meloloskan Puteh itu mendapat sorotan. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menganggap putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh.

"Putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Aceh ini merupakan langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, dilansir Acehkita.com.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menyatakan Puteh tidak memenuhi syarat dari pencalonan anggota DPD karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi.

KIP berpatokan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD.

Pasal 60 ayat 1 huruf j dengan tegas menyatakan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Puteh menggugat pencoretannya itu ke Panwaslih dan berakhir dengan kemenangan. Ketua majelis sidang Panitia Pengawas Pemilihan, Zuraida Alwi, mengatakan Panwaslih mengabulkan gugatan Puteh atas dasar amanat UUD 1945, yaitu hak dipilih dan memilih seseorang dijamin oleh konstitusi.

"Ada juga referensi kita beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Pada keseluruhannya yaitu memungkinkan, memberi ruang kepada siapa pun yang sudah memenuhi hak-hak sebagai warga negara ketika dihukum," kata Zuraida dikutip Kumparan.com.

Panwaslih menyatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XII/2015 dan putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilu asalkan mau mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya pernah dihukum pidana.

Dalam putusannya, Panwaslih menilai Puteh telah menjalani proses hukum hingga selesai. Puteh juga telah mengumumkan kepada publik bahwa pernah melakukan korupsi.

Puteh telah menjalani hukuman penjara di Rutan Salemba, Jakarta, sejak 15 Juli 2004 sampai dengan 22 Maret 2013. Ia terjerat kasus korupsi pembelian helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp12,5 miliar pada 2004.

Puteh mengucapkan syukur dengan putusan Panwaslih Aceh itu. Puteh mengaku tetap akan maju sebagai anggota DPD. Alasanya mencalonkan diri sebagai senator yaitu untuk membantu masyarakat Aceh. "DPD ini sebuah jalur untuk membela Aceh," kata Puteh melalui Detikcom.

Puteh menganggap bahwa putusan itu membuktikan Panwaslih konsisten dalam menjalankan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Putusan terhadap Puteh itu bisa saja menjadi jalan bagi mantan terpidana korupsi lainnya yang akan berlaga di Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret ratusan bakal calon anggota legislatif eks terpidana korupsi.

Mantan terpidana korupsi dalam ajang Pemilu 2019 itu mengemuka ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 204 bakal calon legislatif merupakan eks terpidana korupsi.

Ada 199 bacaleg di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan di DPR RI, ada 5 mantan napi korupsi yang mendaftar. Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, larangan bacaleg eks terpidana korupsi termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan data Bawaslu yang diolah Lokadata Beritagar.id, bacaleg eks terpidana korupsi itu tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota.

Dari hasil identifikasi tersebut, mantan narapidana tipikor paling banyak didaftarkan oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing mendaftarkan 27 mantan napi kasus korupsi. Dari 16 partai nasional, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak menyertakan bacaleg eks terpidana korupsi.
Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...langkah-mundur

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur Pengganti Sandiaga sebagai Wagub ada di tangan DPRD

- Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur Partai Demokrat terancam absen lagi dalam pilpres

- Putusan meloloskan pencalonan Puteh dianggap langkah mundur Daging rendang dan tiga versi korban jiwa gempa Lombok

image-url-apps
sedih yah, semoga masyarakat aceh tidak lupa bahwa ybs merupakan mantan terpidana korupsi.
Korupsi mah gak masuk Sharia Laws emoticon-Embarrassment

Beda sama pacaran atau asusila, bisa kena cambuk, rajam bahkan stoning, tinggal dipilih emoticon-Big Grin
×