alexa-tracking

Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6c2094d9d7708c288b4571/perkembangan-e-commerce-dorong-bi-siapkan-uang-digital
Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital
Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital
Ilustrasi Foto. Orang melintas di depan tempat penukaran mata uang krypto di Istanbul, Turki (30/5/2018).
Perkembangan pesat tren belanja daring (e-commerce/e-dagang) mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan uang digital resmi berbasis teknologi atau yang biasa disebut Central Bank Digital Currency (CBDC).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono, mengatakan perkembangan e-dagang saat ini menjadi salah satu indikator bagi BI untuk menerbitkan instrumen resmi mata uang krypto tersebut.

Erwin menyebut, saat ini wacana penerbitan CBDC mencuat di kalangan bank sentral dunia--bukan hanya di Indonesia. CBDC dinilai bisa menjadi sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembayaran digital yang aman dan terawasi.

Kendati begitu, BI masih mengkaji manfaat dan mudarat penggunaan uang digital terbitan resmi dari bank sentral di Indonesia.

"Jadi konsepnya sama, tapi diterbitkan oleh lembaga negara. Dia lebih terjamin dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk transaksi digital," ujar Erwin ditemui usai Seminar "Meneropong Industri Fintech" di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Menurutnya, uang digital BI tersebut akan berbeda dengan mata uang virtual atau cryptocurrency seperti Bitcoin. Ia mengatakan, uang digital bank sentral dijamin oleh bank sentral dan Undang-Undang (UU) sebagai landasan hukum, sementara cryptocurrency tidak ada landasan hukumnya.

Selain itu, pada mata uang virtual nilainya sangat berfluktuasi atau volatilitas yang tinggi. Sementara pada uang digital, sama seperti rupiah, diawasi dan peredarannya diatur oleh bank sentral.

"Apabila kebutuhan uang digital itu dipenuhi oleh orang lain, dia tidak akan stabil. Itu harus dipenuhi oleh otoritas. Saat masyarakat butuh banyak uang digital, bank sentral harus masuk," ujar Erwin.

CBDC akan menggunakan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) sebagai platform. Teknologi blockchain ini pula yang saat ini digunakan oleh mata uang digital swasta seperti Bitcoin, Etherum dan lainnya.

BI mulai mengkaji penerbitan CBDC sejak 2017. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, proses kajian untuk menerbitkan CBDC akan selesai 2020.

Sejak 2017 itu BI juga membandingkan (benchmarking) dengan proyek percontohan mata uang digital seperti di Inggris, Singapura, Malaysia, dan Ekuador.

"Kami sedang kembangkan uji coba di BI Institute. Yang jelas ini akan sangat bermanfaat bagi transaksi dagang digital," ujar Onny kepada Beritagar.id, Kamis (9/8).

Namun, tidak hanya efisiensi dan juga efektivitas dari CBDC yang sedang dipikirkan Bank Sentral. Pasalnya, CBDC juga bisa membawa risiko bagi perekonomian. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, penerbitan CBDC bisa menggerus peredaran uang kartal dan mengganggu likuiditas perekonomian.

"Bank bisa tergerus uangnya dan masuk lagi ke bank sentral. Ini masih dalam tahap penelitian dan perkembangan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa beberapa negara mulai mencoba menerapkan mata uang digital bank sentral CBDC dan crypto fiat currency yang menggunakan blockchain. Namun menurutnya, penerapan di Indonesia masih harus dikaji lebih dalam.

“Untuk Indonesia yang berpenduduk besar yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya fintech dan digital payments yang andal harus terus kami dukung," ujar Wimboh.

Wimboh menambahkan, penerapan CBDC harus tetap mempertahankan peran BI sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC.

Pada satu sisi, ia menyadari bahwa penerapan CBDC akan menghemat banyak biaya dalam sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Hanya, dalam penerapannya perlu transisi bertahap dan paralel, serta mekanisme konversi yang jelas dan transparan. Begitu pula dari aspek legalitas juga perlu untuk disesuaikan.

Kabar baiknya; riset dari Angela Walch, Professor di St. Mary’s University School of Law, menunjukkan bahwa penyesuaian legalitas sistem pembayaran digital di negara yang pasarnya tengah berkembang (emerging market) relatif lebih mudah ketimbang Amerika Serikat (AS).

Sebab, di negeri Paman Sam itu prosesnya lebih panjang. Menurut Wimboh, kedua alat pembayaran itu perlu dikaji guna melengkapi ekosistem sistem pembayaran yang terintegrasi atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang baru saja dirilis oleh BI.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah, BI, akademisi, dan lembaga internasional berkomitmen menerapkan CBDC ke arah yang dikehendaki dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Potensi industri e-dagang di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis daring di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-dagang tertinggi di dunia. Beberapa tahun terakhir, makin banyak pelaku usaha--baik perusahaan besar maupun ritel--beralih atau mengembangkan usaha ke arah digital.

Menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), nilai pendapatan (revenue) di pasar e-dagang Indonesia telah mencapai 9,13 juta dolar AS atau setara Rp1,3 triliun per Januari 2018.

Menurut lembaga konsultan keuangan, McKinsey, potensi transaksi ekonomi digital Indonesia diperkirakan bisa mencapai 150 miliar dolar atau Rp2.064 triliun pada 2025. Laporan McKinsey berjudul "[URL="https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx"]Unlocking Indonesia's Digital Opportunity[/URL]" menyebutkan, pengguna internet Indonesia sudah mencapai 130 juta orang atau 50 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah ini 124 juta merupakan pengguna internet aktif.

Munculnya e-dagang telah mengubah cara berbelanja masyarakat Indonesia. Dari sebelumnya bersifat tradisional, yakni dengan bertemu secara fisik antara pembeli dan penjual, kini mulai berlangsung secara daring.

Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.

Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar 10 miliar dolar dengan nilai transaksi e-dagang mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2020.
Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-uang-digital

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital Pemkot Jaksel kesulitan berantas praktik prostitusi di Kalibata City

- Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital Hari ini IHSG anjlok, minus 0,49 persen

- Perkembangan e-commerce dorong BI siapkan uang digital Rencana pemerintah untuk turunkan angka kemiskinan

image-url-apps
Pertamax
×