alexa-tracking

Hentikan kutipan bonus atlet

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b6ae24d1cbfaacb2d8b4578/hentikan-kutipan-bonus-atlet
Hentikan kutipan bonus atlet
Hentikan kutipan bonus atlet
Ilustrasi: Pemotongan uang bonus atlet oleh pengurus cabang olahraga.
Secara keseluruhan, dunia olahraga Indonesia masih jauh dari kelas dunia. Hanya sedikit cabang olahraga yang sudah kelas dunia, antara lain bulu tangkis atau panjat tebing.

Penyebabnya bisa teknis dan nonteknis. Teknis berarti soal keterampilan, kecepatan, emosi, atau strategi. Namun, sisi nonteknis menjadi hambatan paling besar.

Misalnya, betapa atlet Indonesia jarang bertanding sehingga jam terbangnya minim. Kompetisi di dalam negeri yang konsisten dan rapi teratur cukup langka.

Beruntung masih ada kejuaraan nasional beberapa cabang olahraga. Namun itu pun tak cukup karena kebanyakan atlet Indonesia tetap jarang bertanding.

Atlet Indonesia lebih sering berjibaku dalam latihan atau menjalani try out di luar negeri ketika mendekati ajang (event) multi sport seperti SEA Games atau Asian Games.

Salah satu hambatan nonteknis ini adalah sisi manajemen organisasi olahraga. Lihatlah PSSI—induk sepak bola sebagai organisasi olahraga tertua di Indonesia—yang masih gagap bersikap profesional dan kompeten. Contohnya, Ketua Umum PSSI yang masih memegang jabatan rangkap.

Tidak kompetennya pengurus olahraga pun bukan cuma pasif dalam menyelenggarakan turnamen atau kompetisi rutin sebagai ajang resmi menggembleng pemain. Mereka pun tak kuasa mencari dana operasional.

Urusan dana memang isu klise nan klasik. Pengurus olahraga tak kuasa memutar kompetisi karena dana cekak. Ibarat lingkaran setan.

Jangankan memutar kompetisi, untuk membayar para pengurusnya secara profesional atau membiayai biaya operasional pun sulit. Ironisnya, pengurus olahraga pun mengandalkan pula pemasukan dari upeti para atlet.

Bukan rahasia lagi bahwa kesejahteraan mayoritas atlet Indonesia jauh dari kategori makmur. Jadi, ketika mereka ikut menyumbang dana kepada induk olahraganya--walau dalam konteks balas budi--itu menjadi tidak logis dan kontraproduktif.

Sayangnya isu seperti ini jarang mengemuka ke publik. Terbaru, Sabtu (4/8/2018), 6 orang atlet paralimpik Jawa Barat (Jabar) memprotes permintaan upeti dari induk Komite Nasional Paralimpik Indonesia (NPCI).

Protes itu diajukan karena mereka tidak diikutkan dalam ajang nasional maupun internasional—seperti Paralympic 2017 dan Asian Paralympic 2018—lantaran menolak menyetorkan 25 persen uang dari bonus yang pernah diterima.

Mereka berencana protes dengan melakukan jalan kaki dari Bandung, Jabar, ke Jakarta untuk mengembalikan medali emas dan hadiah uang yang pernah diterima dalam Pekan Paralimpik Nasional XV di Jabar pada 2016.

Beruntung, aksi para atlet difabel ini bisa dihentikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto berhasil membujuk dan menampung keluhan mereka sehingga aksi jalan kaki hanya berhenti di Purwakarta, Jabar, Selasa (7/8).

Gatot pun menyepakati 15 butir penting, termasuk melibatkan Komite Paralimpik Asia (APC). Antara lain, mereka akan diperjuangkan untuk tampil dalam Asian Paragames 2018. Kemenpora juga akan mengirim tim auditor untuk melakukan verifikasi dugaan pungutan liar (upeti) oleh NPCI.

Ini pun ironi lainnya. Bayangkan, atlet difabel pun tak luput dari pungutan liar!

Mereka pun menggugat NPCI. Gugatan itu sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada 17 April 2018. Mereka menggugat sejumlah butir dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NPCI yang mewajibkan potongan uang bonus untuk para atlet.

Perbuatan tersebut diduga melanggar Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan melabrak Peraturan Presiden No 95 Tahun 2017 yang membahas tentang peningkatkan prestasi olahraga nasional, pungli, dan prestasi atlet.

NPCI memang menerapkan pungutan itu sesuai AD/ART. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat NPCI Pusat, Heri Isranto, mengatakan bahwa dana pungutan itu untuk dana operasional pembinaan.

Logika bahwa atlet harus ikut mendanai operasional pembinaannya sendiri jika ia sudah bergabung dengan induk olahraganya, sulit diterima akal sehat. Bila harus mengeluarkan uang, ya lebih baik keluar dari induk pengelolaan sebuah cabang olahraga.

Ini isu yang sangat penting. Jangan jadikan atlet sebagai sapi perah kendati nilai pungutannya "hanya" 20-25 persen dari uang bonus atau hadiah prestasi.

Sudah selayaknya pembina olahraga, baik pemerintah atau pengurus induk olahraga, mencari cara agar dana operasional pembinaan tidak kembang kempis atau asal pungut seperti ini.

Jangan ketidakmampuan pengurus menggali dana justru merusak periuk nasi para atlet. Jika ini tak bisa dihindari, buat saja aturan secara sukarela. Jadi, suka-suka atletnya untuk menyumbang sebagian uang bonusnya. Jika ia tak memberi, ya jangan diwajibkan, apalagi dipaksa.
Hentikan kutipan bonus atlet


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...an-bonus-atlet

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Hentikan kutipan bonus atlet Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan

- Hentikan kutipan bonus atlet Mencari jalan keluar dari jalur ilegal berhaji

- Hentikan kutipan bonus atlet Defisit BPJS jangan mengorbankan kualitas layanan

image-url-apps
klo udah viral dan dipelototin se-indonesia, ntar baru dibenahin..
×