Serang - Rencana deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari para keturunan (dzuriyat) Sultan Maulana Yusuf. Pasalnya lokasi yang digunakan masuk kawasan makam dan lokasi cagar budaya.

Tubagus Rahmatullah mengatakan, kawasan komplek Maqbaroh Sultan Maulana Yusuf merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik karena di luar pemanfaatan cagar budaya.

Baca juga: Keturunan Sultan: Deklarasi #2019GantiPresiden Sensasi Pecah Banten


Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menurutnya menyebut larangan tersebut. Apalagi, lokasi merupakan tempat berziarah umat Islam ke makam Sultan Maulana Yusuf.

"Kami mengecam dan menolak keras deklarasi di Makbaroh Sultan Maulana Yusuf. Ini makam waliyullah, pada masa hidupnya membangun umat," ujar Tubagus Rahmatullah di kawasan Banten Lama, Kasemen, Kota Serang, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Keturunan Sultan Banten Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden


Deklarasi dengan tagar ini menurutnya juga membuat gaduh dan memisahkan masyarakat. Akibatnya bisa berimbas pada terpecahnya ulama dan santri khususnya di Banten.

"Deklarasi ganti presiden di Banten ini melanggar undang-undang soal pemanfaatan cagar budaya khususnya karena digunakan untuk kegiatan politik," tegasnya.

Jika deklarasi ini terus dilakukan, para keturunan sultan khususnya dari garis Sultan Maulana Yusuf akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ia menuntut agar deklarasi tidak dilakukan di tanah leluhurnya.

"Jika tetap dilaksanakan, kami akan buat laporan ke kepolisian. Ini harus dibatalkan," katanya.

Lokasi tempat deklarasi #2019GantiPresiden sebelumnya juga mendapat gelombang penolakan. Pemkot Serang melarang panitia melakukan deklarasi di alun-alun dan Stadion Maulana Yusuf. (bri/rvk)

https://m.detik.com/news/berita/d-4156608/ini-alasan-keturunan-sultan-tolak-deklarasi-2019gantipresiden

SUDAH SIAPKAH MANDI SENDIRI AMA GALI LOBANG SENDIRIKAH NGOAHAHAHAHAHAHA