alexa-tracking

Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b699eddc1d7702c0d8b456a/konsistensi-penertiban-truk-yang-kelebihan-muatan
Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan
Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan
Ilustrasi: Menertibkan truk kelebihan muatan akan seberapa konsisten?
Mulai 1 Agustus pemerintah bertekad menindak angkutan darat yang mengangkut barang melebihi dimensi dan melebihi tanggungan beban (over dimension, overload/ODOL). Jika ini sungguh dilakukan, diperkirakan, akan berimbas kepada kenaikan biaya logistik.

Itu akan membuat asumsi-asumsi biaya logistik di berbagai anggaran perlu dikoreksi. Selain itu, pemerintah perlu meyakinkan publik bahwa tekad itu akan dilangsungkan secara konsisten.

Tahun lalu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pernah menyatakan, menurut pelaksanaan uji petik ODOL, pada 2017, sebanyak 67,5 persen kendaraan angkutan darat melakukan pelanggaran berupa kelebihan muatan. Kendaraan-kendaraan yang melanggar tersebut mengangkut lebih dari 20 persen kapasitas angkutnya.

ODOL pada kendaraan angkutan darat sudah bisa dipastikan mengakibatkan kerusakan jalan. Itu baru soal.

Hal lain, truk yang mengangkut muatan melebihi kapasitasnya sudah pasti tak mampu berjalan dengan kecepatan optimum. Akibat kecepatan yang melamban itu, kemacetan lalu lintas menjadi tak terhindarkan. Kita tahu, kemacetan lalu lintas adalah salah satu faktor yang mengakibatkan inefisiensi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada pertengahan Juli lalu menyebutkan, kerugian negara mencapai Rp43 triliun setiap tahunnya akibat truk yang kelebihan muatan. Itu sebabnya Kementerian Perhubungan mencanangkan untuk menindak tegas kendaraan angkutan yang kelebihan muatan itu mulai 1 Agustus.

"Saya sudah izin ke Pak Kapolri dan setuju untuk melakukan tindakan. Jadi tanggal 1 Agustus kita lakukan law enforcement," kata Menhub Budi Karya.

Kendaraan yang melebihi muatan sebesar lima persen akan ditilang. Kendaraan akan diperbolehkan jalan kembali setelah muatan yang berlebihan tersebut dipindahkan.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan di tiga jembatan timbang. Yakni Widang Jawa Timur, Losarang Indramayu, dan Balonggangu Karawang.

Kementerian Perhubungan menepati janjinya. Penindakan mulai dilakukan bahkan sejak akhir Juli dan dilakukan di beberapa tempat, namun sanksi –seperti yang ditegaskan sebelumnya- hanya dijalankan di 3 jembatan timbang saja.

Operasi ODOL yang dilangsungkan di Tol Jakarta-Tangerang KM 9, misal, dalam kurun 31 Juli sampai 1 Agustus menemukan 153 kendaraan yang kelebihan muatan, dan 33 lainnya melebihi dimensinya.

Di Jembatan Timbang Balonggandu Karawang, pada hari pertama operasi ODOL, dari 330 kendaraan yang diperiksa, ada 8 yang melebihi kapasitas muatannya. Sedangkan di jembatan Timbang Losarang Indramayu, dari 143 kendaraan yang diperiksa, ada 5 kendaraan yang melebihi kapasitas muatannya.

Sementara di Jembatan Timbang Widan Tuban, dari 341 kendaraan yang diperiksa, 4 di antaranya melebihi kapasitas muatannya.

Penertiban terhadap kendaraan kelebihan muatan itu diperkirakan akan berdampak ke dunia usaha. Contohnya, seperti diperkirakan oleh Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syariffuddin, biaya angkutan kedelai akan naik dua kali lipat. Sangat mungkin harga akan ikut naik.

Hal serupa juga diakui oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman.

"Kita terbiasa lebih muatan sekitar 30 persen dari kapasitasnya. Kalau ini dibatasi, ujung-ujungnya akan terjadi kenaikan," aku Adhi.

Pengakuan-pengakuan dari kalangan dunia usaha itu malah memperlihatkan bahwa boleh jadi asumsi-asumsi biaya logistik di berbagai anggaran selama ini bersandar kepada praktik ODOL. Biaya logistik yang sesungguhnya -jika peraturan ditaati- bisa jadi berada di atas angka asumsi-asumsi tersebut.

Dengan kata lain, berbagai perhitungan biaya logistik selama ini bisa jadi berasumsi kepada pelanggaran peraturan. Miris.

Pemerintah tampaknya juga menyadari hal tersebut. Hal itu terlihat pada beberapa pengecualian ODOL yang diberlakukan oleh Kemenhub. Kendaraan yang mengangkut sembako masih diperbolehkan kelebihan muatan sampai 50 persen. Sedangkan kendaraan pengangkut pupuk dan semen masih diperbolehkan kelebihan muatan sampai 40 persen.

Pengecualian-pengecualian itu tentu bukan tanpa dampak psikologis bagi publik. Di satu sisi publik bisa memahami pengecualian itu sebagai upaya menekan kenaikan harga sembako, pupuk dan semen yang terkait dengan kepentingan sangat banyak orang.

Namun di sisi lain, publik bisa menyangsikan konsistensi tekad pemerintah dalam menegakkan aturan.

Selain itu masyarakat juga berhak mempertanyakan benarkan pengecualian itu cara yang tepat untuk melakukan efisiensi dibanding dengan kerugian negara Rp43 triliun akibat ODOL serta keselamatan lalu lintas di jalan?

Apakah aturan akan ditegakkan secara menyeluruh setelah pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dengan biaya logistik yang didasarkan atas ketaatan kepada aturan? Itu pertanyaan yang perlu juga dijawab oleh pemerintah.

Masih menyangkut soal konsistensi, publik pasti mempertanyakan upaya serius pemerintah dalam memerangi pungutan liar dan suap di jembatan timbang. Perilaku korup di jembatan timbang itu punya andil besar meloloskan kendaraan-kendaraan yang kelebihan muatan maupun kelebihan dimensi bisa melenggang di jalan.

Publik perlu tahu rencana stretgis dan konkret maupun sistem yang akan dikembangkan oleh pemerintah untuk memberantas perilaku korup di jembatan timbang. Kalau sekadar pernyataan, kita semua sudah bosan mendengarnya.
Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...lebihan-muatan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan Mencari jalan keluar dari jalur ilegal berhaji

- Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan Defisit BPJS jangan mengorbankan kualitas layanan

- Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan Menanti kematangan berpolitik dan sikap negarawan

salah sendiri membiarkan
dilema kan jadinya Konsistensi penertiban truk yang kelebihan muatan
×